Cerita Bawaslu soal Sistem Data Diretas hingga Minta Bantuan BSSN

Sebab itu, Puadi pun membeberkan sejumlah arahan kebijakan yang bakal dijalankan Divisi PP Datin untuk mengawal Pemilu 2024 agar berintegritas. Total ada lima arah kebijakan kepada PP Datin Bawaslu Se-Indonesia yang disampaikan Puadi.

Arahan itu, mulai dari peningkatan kualitas penanganan pelanggaran dan pengelolaan sistem teknologi informasi data kepemiluan bagi publik hingga mengenai penguatan kelembagaan ke seluruh jenjang kelembagaan Bawaslu RI di seluruh Indonesia.

Selain penguatan sistem data, Puadi juga meminta para anggota yang berada di Divisi Datin Bawaslu memilah informasi yang akan dibagikan secara luas kepada publik.

Dia membagikan cerita soal didapatinya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di beberapa wilayah di Indonesia yang dapat memperoleh informasi yang sumber datanya tak jelas. Padahal, menurut Puadi data tersebut seharusnya tidak bisa diakses publik secara luas.

"Beberapa hari kemudian ini ada Lampung. Saya kaget juga di Lampung, ada LSM sampai dia tahu urusan dapurnya Bawaslu Lampung, sampai urusan beli a, b, c, uang untuk beli sumur misalnya dia tau LSM tersbut," jelasnya.

Lebih lanjut, Puadi juga mendorong Divisi PP Datin agar berhati-hati dalam membagikan informasi. Kendati demikian, Puadi menegaskan bahwa ia tak melarang Divisi PP Datin Bawaslu transparan dalam penyampaian informasi publik.

"Saya sampaikan apakah ini LSM sudah berubah jadi BPK, hati-hati ini. Boleh kita transparan, tapi jangan orang dalam yang membongkar rahasia di Datin sendiri," ucap dia.