Tuai Kritikan, Firli Sebut Kunjungan ke Lukas Enembe Sesuai Aturan di KPK

Sebelumnya diberitakan, Peneliti ICW Kurnia Ramadhana juga menyesali sikap Dewan Pengawas KPK yang tak melarang rencana Firli menemui pihak berperkara.

Menurut Kurnia, sekalipun dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 memiliki alasan pembenar, yaitu sepanjang dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan pimpinan atau atasan langsung, namun kehadiran Firli tidak dibutuhkan dalam proses pemeriksaan Lukas. 

"Jadi, Dewan Pengawas seharusnya melarang, bukan malah membiarkan peristiwa itu terjadi," kata Kurnia. 

Sebelumnya, ICW mengkritik tindakan Firli bertemu Lukas Enembe dengan pihak yang berperkara. Diketahui, saat menjadi Deputi Penindakan KPK, Firli diketahui juga sempat bertemu dengan Gubernur NTB TGB Zainul Majdi yang kala itu juga diduga berperkara.

"Jika dihitung, maka ini kali kedua Firli bertemu dengan pihak berperkara di KPK. Sebagaimana diketahui pertengahan Mei tahun 2018 lalu Firli sempat bertemu dengan TGB. Akibat peristiwa tersebut ia kemudian terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Ini memperlihatkan sejak dulu hingga kini Firli tidak memiliki standar etika sebagai pimpinan KPK," kata ICW dalam keterangan pers diterima.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui telah menemukan bukti baru kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Papua yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. 

Bukti baru itu ditemukan usai tim penyidik lembaga antirasuah menggeledah tiga lokasi di Jayapura, Papua. Tiga lokasi itu yakni kediaman pihak terkait perkara dan dua kantor perusahaan swasta.