Kick Off Data Desa Presisi di Yogyakarta, Sudah Dimulai dari Panembahan Giriloyo

Ketua DPRD Kabupaten Bantul mendorong agar praktik Data Desa Presisi (DDP) di Desa Wukirsari menambahkan beberapa parameter kebudayaan, yang sangat penting bagi konservasi dan revitalisasi kebudayaan di Bantul, yang mampu meningkatkan ekonomi warga Bantul dengan tetap menjaga kearifan lokal desa dan kelurahan.

Praktik Data Desa Presisi sendiri merupakan pendataan pedesaan yang melibatkan warga desa dan aparatur desa. Tim spasial dan sosial, serta enumerator pendataan yaitu pemuda desa dari setiap RT atau dukuh.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Manajer Area PLN DIY Sultan Kanoman XII, Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo, pengasuh Pondok Pesantren Ar Romly Giriloyo Wukirsari KH Ahmad Zabidi Marzuki, Kabag Tapem Bantul Fauzan.

Kemudian, Tim Data Desa Presisi IPB Selamet Santosa (Panewu Imogiri), serta lurah, pamong dan aparat Desa dari Kecamatan Imogiri.

Sebelumnya, anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengajak seluruh elemen memperjuangkan hadirnya peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis data desa presisi.

Hal itu disampaikan Rieke saat menjadi narasumber dialog kebangsaan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

"Kita sedang berlari agar Indonesia memiliki data yang akurat," ujar Rieke dalam dialog bertema 'Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana dalam Perencanaan Pembangunan Nasional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berbasis Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui keterangan tertulis.

Doktor ilmu komunikasi yang juga politisi PDIP ini pun mengatakan, data akurat sangat berguna agar karya pembangunan Pemerintah daerah dapat terencana, terukur, dan tepat sasaran.

Menurutnya, saat ini hal itu belum terealisasi dengan baik, meski pemerintah telah mengucurkan anggaran yang sangat besar.

"Presiden Jokowi adalah Presiden yang mengalokasikan anggaran negara yang jumlahnya paling banyak di antara pemerintahan yang pernah ada. Tapi masalahnya anggaran negara sebesar apa pun nggak akan tepat sasaran, kalau datanya itu tidak tepat, tidak akurat, tidak aktual," ucap dia.

Dengan demikian, lanjut Rieke, Pancasila tidak akan mencapai tujuan adil dan makmur jika tidak ada data yang akurat dan aktual.

"Data tentang kehidupan dan kebutuhan real rakyat yang berada di desa-desa dan kelurahan," jelas Rieke.

Untuk itu, dirinya mengajak intelektual kampus, terutama UGM untuk mendukung perjuangan hadirnya peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis data desa presisi.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni UGM Arie Sujito menambahkan dalam diskusi, peran perguruan tinggi untuk mendorong transformasi agar Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung relevan dan memiliki pengaruh yang cukup besar di dalam proses pembangunan.

"Kampus tentu dituntut untuk berperan lebih agar mampu menghasilkan gagasan-gagasan yang bisa mengawal, sehingga proses pembentukan kebijakan, proses strategis punya manfaat langsung pada rakyat itu bisa dirasakan," tegas dia.

Kemudian, Founder Data Desa Presisi (DDP) Sofyan Sjaf pun mengapresiasi keteguhan dan perjuangan Rieke terkait angka-angka dan data pemerintah. Tentu, menurut dia, dengan data dan angka yang akurat, pembangunan negara mulai dari tingkat desa berjalan dengan baik.

"Untuk mewujudkan pembangunan nasional hanya bisa dilakukan dengan dua pendekatan, demokratik roller development dan data akurat," jelas Sofyan Sjaf yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Intitut Pertanian Bogor (IPB) ini.