Haris Azhar Sebut Partai Politik Bisa Dibeli Itu Fakta

Sementara itu, pengamat Komunikasi Politik Hendri Satrio menyatakan sangat mungkin terjadi apabila terdapat orang atau kelompok yang ingin menguasai Indonesia dan membeli partai politik.

"Peraturan kita jelas mengobral bahwa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Maka apabila ada orang atau kelompok yang ingin berkuasa yang paling mudah caranya adalah melalui partai politik," ujar pria yang akrab disapa Hensat tersebut.

Menurutnya, hal itu akan terjadi apabila partai politik mengubah dirinya menjadi hanya sebatas organisasi yang mengincar suara atau angka elektoral saja.

"Yang bahaya adalah partai politik menurunkan derajatnya dari institusi yang mempunyai ideologi menjadi organisasi yang hanya mengejar suara rakyat saja. Yang penting punya kursi di DPR/DPRD dan kementerian. Itu bahaya buat negara dan demokrasi di indonesia dan hal ini perlu diingatkan," tegas Hensat.

Menurutnya kekuatan itu bisa berasal dari pengusaha-pengusaha yang tiba-tiba ingin bergabung ke parpol.

"Bayangkan ada sebuah kelompok besar yang sangat kuat sekali dan dia bargaining dengan sebuah partai politik, saya akan biayai semua proses politik. "Syaratnya? Saya mau ada orang saya yang jadi capres atau cawapres dan saya jamin menang”. Dengan kekuatannya dia bisa jamin bahwa pasangan ini menang. Ini jelas-jelas merusak demokrasi Indonesia," kata Hensat. 

Sementara itu, anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengungkapkan bahwa politik jual-beli terjadi karena adanya anomali di dalam sistem pemilu di Indonesia. Dia mencontohkan ambang batas parlemen.

"Dengan adanya ambang batas pencalonan, sekuat apapun partai politik apabila persentasenya tidak sampai maka ruang transaksi politik akan selalu terbuka," pungkasnya.