Pemprov DKI Punya Komisi Advokasi Daerah Anti Korupsi, KPK Beri Pembekalan Pertama

Heru berharap, KAD Anti Korupsi dapat menjadi wadah komunikasi dan dialog antara Pemprov DKI Jakarta selaku regulator dengan para pelaku usaha dalam membahas isu strategis yang menghambat kemudahan berusaha.

Tak hanya itu, KAD Anti Korupsi juga diminta dapat memberikan rekomendasi penyelesaian atas kendala-kendala dalam proses bisnis, baik kepada KPK, regulator, maupun asosiasi bisnis.

Heru mengimbau para Kepala Perangkat Daerah yang masuk dalam keanggotaan KAD Anti Korupsi DKI Jakarta agar menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

"Pencegahan atau pemberantasan korupsi itu harus terus-menerus dilakukan, agar temuannya (kasusnya) menurun jika dari awal sudah dilakukan pencegahan, sehingga dapat terwujud ekosistem dunia usaha yang baik dan bebas korupsi," katanya.

Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi DKI Jakarta Periode 2022-2024 diketuai oleh Rektor Universitas Prof Dr Mustopo Paiman Raharjo yang kepengurusannya terdiri dari:

a. Unsur Perangkat Daerah DKI Jakarta

b. Unsur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah

c. Unsur Akademisi

d. Unsur Organisasi Non Pemerintah (NGO)

Sebagai informasi, koordinasi pencegahan korupsi pada dunia usaha ini merupakan agenda pertemuan pertama antara KPK RI dan KAD Anti Korupsi DKI Jakarta.

Pada kesempatan ini, KPK juga memberikan pembekalan teknis kepada Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi DKI Jakarta.