Liputan6.com, Sumedang - Pemilu tetap dilaksanakan pada tahun 2024. Hal ini disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari, saat menjadi narasumber kegiatan seminar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (14/3/2023).
Atensi tinggi IPDN terhadap penyelenggaraan pemilu serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 terlihat dengan diadakannya kegiatan Seminar Nasional dengan mengusung topik "Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dalam Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas, Demokratis, Jujur, Adil dan Bermartabat".
Gelaran seminar nasional ini merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan IPDN dalam memperingati Dies Natalis ke-67 IPDN yang akan diperingati pada 17 Maret 2023 mendatang.
Advertisement
Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, Pemilu 2024 mempunyai dasar legalitas konstitusional yang kuat setelah berlakunya amandemen konstitusi. Hal inilah yang menurutnya menjadi dasar bahwa pemilu harus tetap dilaksanakan atau tidak ditunda.
"Sejak tanggal 12 sampai dengan 14 Februari lalu merupakan kegiatan pemutakhiran data pemilih, masyarakat dapat mengakses link cekdptonline.kpu.go.id untuk mengecek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum, jika sudah terdaftar masyarakat dapat melihat lokasi TPS-nya nanti," ujar Hasyim Asy’ari.
"Untuk Praja IPDN, KPU akan membantu untuk melakukan pemindahan pemilihan agar dapat mengikuti pemilu di kecamatan tempat mereka bersekolah dalam hal ini di Kampus IPDN berada. Tapi apabila terjadi lintas dapil maka mereka hanya bisa mengikuti pemilihan presiden," imbuh dia.
Hasyim Asy’ari juga mengatakan, peserta pemilu partai politik telah ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2022 yakni sebanyak 24 partai politik yang terdiri atas 18 partai politik nasional dan 6 partai Aceh. Sedangkan untuk pendaftaran calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota DPR, DPRD dan DPD belum dilaksanakan.
"Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden akan dilakukan pada bulan Oktober 2023 sedangkan pendaftaran calon anggota DPR, DPRD dan DPD akan dilaksanakan pada Mei 2023. Adapun nanti penetapan calon tetap untuk presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPRD dan DPD akan ditetapkan pada 25 November 2023," tuturnya.
Sementara itu, Rektor IPDN Dr. Drs. Hadi Prabowo, M.M mengatakan penyelenggaraan seminar nasional dengan mengangkat hot topic yakni terkait pemilu ini diharapkan mampu menyatukan persepsi dan meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemilu, karena menurutnya keberhasilan pemilu tidak hanya ada di tangan penyelenggara dan peserta pemilu saja tapi juga harus mendapat dukungan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, organisasi masyarakat, media massa dan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
"Kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia harus mendukung penuh penyelenggaraan pemilu yang merupakan amanah yang tercantum dalam kalender konstitusi yang tidak mungkin ditunda atau dimundurkan. Oleh karena itulah saya mengundang narasumber yang kompeten untuk dapat memberikan pemahaman dan informasi terkait proses penyelenggaraan pemilu kepada seluruh civitas akademika dan praja IPDN pada khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya yang menyaksikan kegiatan ini secara daring," ujar Hadi.
Hadi meyakini bahwa pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana untuk dapat mewujudkan pimpinan nasional dan perwakilan politik yang mendapat legitimasi kuat dari rakyat. Oleh karena itu menurutnya, masyarakat Indonesia harus benar-benar mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 agar tidak ada lagi ujaran kebencian, hoax, black campaign, intimidasi dan lain sebagainya yang akhirnya dapat membuat pemilu terlaksana dengan lebih berkualitas, demokratis, jujur, adil dan bermartabat.
"Dua lembaga penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu telah melakukan tahapan penyelenggaraan pemilu. KPU saat ini telah melaksanakan tahapan pertama yakni mendapat DP 4 pada tanggal 14 desember 2022 dari Kemendagri, dan hasilnya dinyatakan pemilih pemilu sebanyak 204.656.053 pemilih yang terdiri atas 102.186.591 pemilih laki-laki dan 102.474.462 pemilih wanita," tutur Hadi.
Model Pengawasan Bawaslu
Pada kesempatan ini, anggota Bawaslu Herwyn Malonda mengatakan bahwa tugas utama Bawaslu adalah memastikan apakah penyelenggaraan pemilu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu melakukan pengawasan pemilu dengan 2 model yakni pengawasan melekat (setiap tahapan penyelenggaraan pemilu diupayakan ada jajaran bawaslu yang turut terlibat sehingga dapat melihat langsung fakta dilapangan) serta pengawasan partisipatif (pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat).
"Beberapa potensi permasalahan yang mungkin akan terjadi pada pemilu yakni dalam tahapan penyelenggaraan seperti pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, kampanye, dana kampanye, logistik, pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi, untuk itulah Bawaslu bertugas melakukan pengawasan agar isu-isu potensi permasalahan ini dapat kita minimalisir," ujarnya.
Narasumber yang hadir yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy’ari, Ketua Bawaslu RI yang diwakilkan anggota Bawaslu kordiv SDMO dan DIklat Herwyn J.H. Malonda, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu RI Heddy Lugito, Direktur Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Dr. Bahtiar, Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini, dan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekjen KPU Drs. Bernad Dermawan Sutrisno, Sekretaris DKPP, Sekjen Partai Politik, Ketua KPU dan Bawaslu dari provinsi Jabar, DKI dan Banten juga beberapa tamu undangan lainnya.
Advertisement