Peningkatan Kualitas Guru Harus Didukung Semua Pihak

Wakil Rektor Universitas Negeri Jakarta, Totok Bintoro berpendapat, melakukan tugas pendidikan adalah untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sis diknas) yaitu untuk mengembangkan potensi para peserta didik agar bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan tujuan yang luar biasa itu, Totok menilai, guru tidak hanya harus memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga harus memiliki kualifikasi teknis untuk mengajar.

Untuk mewujudkan generasi yang unggul, tegasnya, perlu segera mengatasi sejumlah persoalan terkait guru saat ini, seperti antara lain distribusi yang tidak merata, mismatch hingga kekurangan guru.

Selain itu, ujar Totok, guru saat ini terjebak rutinitas administratif sehingga hanya sekadar mengajar. Diperlukan guru yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga harus ada panggilan jiwa yang menjadi penentu guru bisa menjadi seorang pendidik.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia, Unifah Rosyidi berpendapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi semua adalah persoalan yang sudah lama dihadapi bangsa ini dan belum juga selesai hingga saat ini.

"Bagaimana instrumen kebijakan dan aktor pelaksana yang mengeksekusi kebijakan itu bisa mewujudkan satu sistem yang mendorong sektor pendidikan kita?" ujarnya.

Unifah menilai, Kemendikbudristek belum sepenuhnya membenahi sistem pendidikan guru dan tenaga pengajar secara terstruktur dan berkelanjutan.

Unifah berharap revisi UU Sisdiknas mampu memperbaiki sistem pendidikan yang kita jalani dengan memasukan nilai-nilai Pancasila dalam batang tubuh revisi UU Sisdiknas itu.

Direktur Eksekutif Yayasan Sukma Bangsa Ahmad Baedhowi AR berpendapat semua program pendidikan guru yang ada saat ini baik saja adanya. Namun Baedhowi menilai program tersebut saat ini merupakan program yang sulit diimplementasikan.

"Infrastruktur sistem pendidikan kita tidak bagus untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang baik," ujar Baedhowi.

Karena, menurut dia, kita tidak pernah duduk bersama mereview kurikulum untuk menghasilkan guru yang berkualitas.

Baedhowi menilai para pemangku kepentingan kurang jernih dalam melihat persoalan pendidikan. Untuk menjawab tantangan saat ini, tegasnya, aspek penguasaan pedagogi para tenaga pengajar harus mendapat porsi lebih besar dari penguasaan teori.

"Perubahan sistem pendidikan guru adalah sebuah keharusan. Guru harus menjadi yang utama, agar kita mampu memproduksi guru dengan baik," pungkasnya.

Anggota Komisi X DPR RI, Moh. Haerul Amri mengungkapkan untuk menghasilkan guru berkualitas, yang harus diperbaiki adalah infrastruktur pendidikan.

Perbaikan infrastruktur pendidikan ini, jelas Haerul, tidak hanya menjadi tanggungjawab Kemendikbudristek semata, tetapi juga para pemangku kepentingan di pusat dan daerah serta masyarakat.

Perbaikan sistem penerimaan guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) , menurut dia, juga harus diperbaiki untuk mendorong kualitas guru di masa datang.

Wartawan Kompas Bidang Pendidikan, Ester Lince Napitupulu berpendapat peran guru sangat penting. Apalagi, saat ini guru dituntut memiliki peran baru dalam isu pendidikan abad ke- 21 yang sarat dengan teknologi.

Dalam wacana tentang pendidikan masa depan, ujarnya, bahkan peran guru tidak ditinggalkan. Di masa pandemi pun peran guru sangat sentral agar proses pembelajaran tetap berjalan.

Sehingga, jelas Ester, harus ada tanggung jawab para pemangku kepentingan untuk menarik talenta-talenta muda yang mau bergerak dalam sistem pendidikan agar bisa bersama-sama membangun pendidikan yang adaptif dan berkelanjutan.

Di akhir diskusi, wartawan senior Saur Hutabarat bertanya, "Apakah bangsa ini, bangsa yang suka belajar, rajin belajar atau malas belajar? "Saur menegaskan, mari kita tingkatkan gairah belajar kita sebagai bangsa.