Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat RKUHP Dibawa ke Paripurna

Sebelumnya, Rapat lanjutan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kembali digelar hari ini, Kamis (24/11/2022). Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menyatakan, pemerintah telah mempertimbangkan untuk mengubah beberapa pasal krusial.

“Setelah mempertimbangkan masukan yang dipaparkan, pemerintah mengusulkan untuk mengubah beberapa substansi,” kata Edward di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (24/11/2022).

Berikut usulan perubahan dari pemerintah:

1. Reformulasi penjelasan hukum yang hidup dalam masyarakat;

2. Penyesuaian definisi makar menjadi niat untuk melakukan serangan;

3. Mengadopsi ketetuan mengenai rekayasa kasus dalam Bab Tindak Pidana tergadap proses peradilan, bagian penyesatan proses peradilan;

4. perubahan jangka waktu berkalu RUU KUHP dari dua tahun menjadi tiga tahun setelah diundangkan;

5. reformulasi pasal mengenai penghinaan terhadap lembaga negara dibatasi pada lembaga kepresidenan, MA, MK, MPR, DPR, dan DPD;

6. pengecualian penganiayaan hewan dalam hal dilakukan unuytk budaya atau adat istiadat;

7. Harmonisasi pertanggungjawaban korporasi dengan Perma 13/2016.