Moeldoko ke BPJS: Kenaikan Tarif Pembayaran ke RS Jangan Bikin Defisit

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan agar rencana kenaikan tarif pembayaran BPJS ke Rumah Sakit (RS) tidak membuat sumber dana BPJS mengalami defisit.

Indonesia Resmi Memiliki Manajemen Talenta Nasional, Ini Kementerian yang Terlibat di Dalamnya
Maritime Digital Infrastructure Diluncurkan, Jadi Solusi Digitalisasi Industri Maritim
Moeldoko Tetap Kawal Proyek Baterai Kendaraan Listrik Usai Tak Jadi KSP

Dia menilai hal itu perlu diantisipasi sebab keuangan BPJS pernah minus.

"Kita punya pengalaman BPJS pernah tekor ya. Saat ini BPJS pertumbuhannya sangat baik. Jangan sampai nanti kenaikan itu nantinya membuat BPJS mengalami kesulitan keuangan lagi," kata Moeldoko dikutip dari siaran persnya, Jumat (25/11/2022).

Dia juga meminta BPJS mendorong rumah sakit yang menjadi mitra membelanjakan anggarannya untuk membeli alat-alat kesehatan produksi dalam negeri. Terutama, bagi rumah sakit swasta.

Moeldoko menyampaikan bahwa berdasarkan hasil monitoring dan verifikasi lapangan tim Kantor Staf Presiden, sejauh ini serapan belanja rumah sakit swasta terhadap alat kesehatan produksi dalam negeri masih minim.

"Kalau serapan belanja alkes dalam negeri tinggi, maka industrinya juga akan tumbuh dan serapan pekerjanya juga besar. Ini sudah menjadi perintah Presiden. Jadi sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apalagi mitra BPJS enam puluh enam persen adalah rumah sakit swasta,” tegasnya.

"KSP juga akan berkoordinasi dengan Kemenkes terkait ini," sambung Moeldoko.

Penyidik Bareskrim Mabes Polri telah memeriksa 15 orang saksi dalam kasus kebocoran data yang dialami BPJS Kesehatan. Selain menyita server milik BPJS yang berada di Surabaya, Jawa Timur, penyelidikan kasus telah mengarah kepada satu orang tersangka.

2 dari 2 halaman

Dorong RS Pakai Alkes Dalam Negeri

Iuran BPJS Kesehatan Naik — Suasana pelayanan BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (28/8/2019). Sedangkan, peserta kelas mandiri III dinaikkan dari iuran awal sebesar Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per bulan. Hal itu dilakukan agar BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit hingga 2021. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ali Ghufron Mukti menuturkan pihaknya siap mendorong rumah-rumah sakit yang menjadi mitra untuk menyerap alat kesehatan produksi dalam negeri.

Salah satu caranya, dengan menambahkan item tersebut ke dalam perjanjian kerjasama.

"Hanya saja untuk monitoringnya nanti apakah rumah sakit benar-benar menjalankan kesepakatan, ini yang kami butuh dukungan dari pihak lain. Termasuk dari Kantor Staf Presiden," jelas Ali Ghufron.

Infografis Iuran BPJS Kesehatan Akan Naik 100 Persen. (Liputan6.com/Triyasni)

Moeldoko
Tokoh
Moeldoko adalah purnawirawan Jenderal TNI yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia.
Lihat Selengkapnya
Moeldoko
BPJS
Perusahaan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
Lihat Selengkapnya
BPJS