Grace Natalie: Jangan Sampai Pemilih Terus Dibohongi dengan Politik Identitas

Menuju Pileg 2024, apakah ada target pencapaian untuk PSI?

Iya pasti. 2024 kami sangat optimis dan bukan hanya sekadar mimpi atau optimisme, karena kita sudah belajar banyak dari pemilu yang lalu. 2019 itu pemilu pertamanya PSI ya dan kami nggak tahu di mana pemilih kami berada dengan agenda PSI, perjuangan PSI yang mungkin buat sebagian orang kaget mendengarnya.

Karena ada anak-anak muda yang begitu bold. Mungkin bukan makanan yang gampang dikunyah oleh semua pemilih. Jadi dari pemilu 2019 kita punya peta yang lebih spesifik, dimanakah dapil-dapil yang potensial menjadi lumbung suara PSI. Jadi kita bisa bekerja dengan lebih targeted, enggak terlalu meraba-raba seperti di 2019 yang lalu.

Dari survei internal, daerah mana yang menjadi lumbung suara PSI?

Nah, mungkin saya enggak spesifik, karena itu kan terkait strategi. Tetapi dari hasil pemilu yang lalu PSI lebih mudah diterima oleh masyarakat yang tinggalnya di urban atau sub-urban. Mungkin karena memang tulang punggung dari sosialisasi PSI hingga saat ini masih di media sosial.

Dan kalau tempat-tempat yang urban, sub-urban itu kan biasanya sambungan internetnya lebih bagus. Jadi mereka lebih bisa atau gampang terekspos dengan materi-materi yang kami upload di media sosial. Sementara kalau di desa memang masih ada masalah jaringan.

Jadi, salah satu daerah yang menjadi ruang kerja PSI di pemilu mendatang adalah yang kategorinya atau karakteristik tempatnya lebih ke urban, sub-urban yang masyarakatnya terbuka, melting pot. Kalau kota-kota pelajar biasanya kan banyak pendatang, mereka lebih terbuka, lebih mau merangkul perbedaan.

Kita juga rasanya tidak mungkin mengerjakan semua tempat, begitu kan? Jadi kita akan mengerjakan tempat-tempat yang kami merasa lebih mungkin untuk disapa pemilihnya melalui media sosial.

Untuk pemilih pemula, apa sih yang menjadi daya tarik dari PSI?

Nah, milenial sendiri kan banyak nih ya, ada milenial awal, milenial tengah, milenial akhir, itu beda, beda-beda karakteristiknya. Apalagi Gen Z lebih beda lagi, lebih beda lagi. Oleh karena itu, untuk pemilu mendatang kita siapkan juga juru bicara-juru bicara yang Gen Z juga.

Selain daripada itu, hari ini di parlemen, di DPRD tingkat satu, tingkat dua, banyak anggota legislatif PSI yang masih muda-muda, yang umurnya 26 tahun, waktu dilantik itu umurnya masih 24 tahun. Kehadiran mereka ini membuat anak-anak yang lebih muda, yang belasan tahun jadi punya role model baru, bahwa ternyata yang umurnya enggak jauh dari saya itu bisa loh jadi anggota dewan. Dan bagus inerjanya.

Jadi kami di sini meyakini bahwa kalau mau bicara dengan kelompok-kelompok atau umur-umur yang lebih muda kayak Gen Z atau milenial akhir, itu harus dari lingkungan mereka sendiri. Kalau mereka yang datang ke mereka adalah yang umurnya seumur papa mamanya, itu sudah terlalu jauh gap-nya. Jadi kita punya dan memperbanyak Gen Z dan juga milenial yang sudah berkiprah di situ.

Artinya anak muda akan menjadi garda terdepan PSI di Pemilu 2024?

Iya, dan mereka nanti yang akan berbicara, menyampaikan gagasan-gagasan. Gagasannya sama, tapi bahasanya itu yang lebih bisa diterima oleh Gen Z, gitu. Dan di PSI anak muda itu bukan aksesoris. Kalau tadi lihat di situ kan banyak banget anak-anak mudanya. Mereka di sini yang running, yang menjalankan operasional partai, baik itu di kepengurusan, baik itu yang nanti akan tampil banyak ke media.

Jadi, ini saya pikir akhirnya jadi promosi mulut ke mulut sih, karena kalau kita buka batch magang aja, itu pendaftarnya banyak sekali. Dan anak-anak dari universitas-universitas yang bagus dan kemudian menjadi marketing mulut ke mulut sendiri di antara mereka. Oh ternyata di PSI kalau kita magang aja bukan cuma disuruh ambil kopi, misalnya, atau bikinin teh atau pasang spanduk, kata dia bilang gitu.

Di sini betul-betul jadi merumuskan policy, betul-betul running media sosial dan sebagainya. Makanya akhirnya jadi marketing mulut ke mulut yang kemudian magang aja ramai. Jadi hari ini dengan banyaknya anggota legislatif yang masih muda-muda, jubir yang masih muda-muda itu akan menjadi display bahwa di PSI anak muda itu pemeran utamanya.

Lantas, apakah ada kriteria khusus untuk menjadi caleg PSI?

Kalau caleg nggak ada kriteria umur, jadi umur berapa pun boleh. Bahkan di pemilu yang lalu kita punya mantan duta besar, purnawirawan yang umurnya kan berarti sudah di atas 50, itu juga nggak apa-apa. Yang penting kan track record-nya bagus, punya kapasitas yang baik, punya komitmen untuk antikorupsi dan antiintoleransi.

Jadi harapan kami justru akan lebih banyak lagi anak-anak muda. Karena sekarang problem kita tuh tantangan kita udah beda dibandingkan dulu. Kita sekarang khawatir atau concern soal misalnya perlindungan data pribadi, yang sampai saat ini belum ada payung hukumnya, misalnya. Di dunia tantangannya dengan media sosial tambah cepat dan ada tantangan-tantangan yang dulu enggak ada.

Kalau bukan anak-anak muda sendiri yang duduk di situ dan memikirkan regulasinya apa, nanti kita akan selalu terlambat. Negara-negara lain sudah punya hukum yang jelas, misalnya soal perlindungan data pribadi, itu enggak cuma sekadar kerahasiaan lho. Tapi itu bisa jadi emas masa kini, nah ini mau diapain? Kita kan belum punya regulasinya. Misalnya antara lain itu.

Dari 3 nama yang merajai bakal capres, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, siapa menurut Anda yang akhirnya akan ikut dalam kontestasi Pilpres 2024?

Nah ini kan tergantung ya, tergantung nanti akan dua pasang atau tiga pasang. Tapi kalau kita konsisten melihat aneka survei nasional dari lembaga-lembaga yang kredibel, ini kan konsisten Pak Ganjar, nomor duanya Pak Anies, ketiganya Pak Prabowo. Tapi namanya tiga ini aja. Nggak ada nama lain, yang mendekati pun tidak ada.

Jadi kemungkinan memang berkisar di tiga nama ini. Terkecuali, politik kita kan hari ini memang ditentukan oleh elite yang hanya sedikit itu orangnya. Jadi kalau ternyata mereka punya konsensus yang berbeda, ya mungkin bisa jadi di luar daripada survei yang selama ini kita lihat.

Kalau capres yang ideal menurut PSI?

Harapan kami, kalau melihat Indonesia dengan tantangan hari ini, kita itu sudah tahu bahwa ada tren intoleransi kan dari beberapa tahun yang lalu. PSI sudah terus ngomongin ini dari tahun 2014 ketika PSI berdiri. Nah tren ini, tren intoleransi naik terus nih ternyata, ya kan?

Survei yang saya baca beberapa waktu lalu, angkanya sekarang sudah hampir 50:50. Jadi yang opini toleran 52, yang intoleran 48. Dengan tren yang makin naik kita tinggal tunggu saja kapan angkanya kebalik.

Oleh karena itu, di 2024 nanti penting sekali kita punya presiden, kepala negara yang punya komitmen kepada toleransi. Karena Indonesia ini beragam banget, kita punya potensi yang luar biasa.

Kita diproyeksikan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-4 dunia. Tapi, kalau ternyata kita akhirnya terjebak dengan isu-isu intoleransi, kita makin banyak konflik horizontal, makin terdengar banyak peristiwa-peristiwa diskriminasi di lingkungan sekolah, kerja, dan sebagainya. Saya khawatir kita tidak akan bisa mengoptimalkan potensi yang Indonesia miliki.

Itu artinya tak hanya jadi urusan presiden sebagai pemimpin tertinggi?

Hari ini dengan sistem otonomi daerah yang berperan penting di sebuah kabupaten atau kota, bisa jadi maju banget atau malah jadi mundur, itu tergantung kepada kepala daerahnya, bukan gubernur. Gubernur itu hanya koordinasi, bukan pula presiden.

Karena sekarang kalau presidennya bagus, tapi wali kota atau bupatinya enggak bisa ngimbangin, bisa jadi program presiden nasional bagus, tapi di daerah itu ya, gitu-gitu aja atau bahkan mundur. Oleh karena itu penting banget kita ini, memberikan perhatian yang serius pada isu toleransi dan intoleransi, dan memastikan presiden yang terpilih nantinya adalah presiden yang punya komitmen untuk merangkul semua dan membuat kebijakan untuk semua.

Jangan main-main lagi dengan politik identitas, karena trennya tadi tuh naik, sudah fifty-fifty dan sudah pasti kita akan mundur kalau akhirnya yang kepilih adalah orang yang hanya karena main politik identitas. Bukan karena punya program yang bagus. Akhirnya kita semua yang rugi.

Sebagian kalangan menilai, kritikan dan juga serangan PSI kepada Anies Baswedan hanya akan merugikan PSI sendiri di Pemilu 2024. Tanggapan Anda?

Politik itu kan kita harus memilih ya, dan PSI memilih untuk kita harus menyuarakan apa yang benar. Masyarakat banyak yang enggak tahu seberapa parah kondisi intoleransi kita hari ini, seberapa destruktif politik identitas, efeknya kalau dimainkan terus-menerus.

Dan buat PSI ini bukan sekadar elektoral, tapi kita punya kewajiban untuk mengedukasi publik supaya mengerti, kalau terus-menerus kita jadi pemilih emosional, yang mau dibohongin pakai politik identitas, maka kita akan sangat rugi. Jadi, lagi-lagi politik harus memilih.

Kalau kita mau main yang aman-aman saja, ada seorang teman saya bilang, kalau mau menyenangkan semua orang, jual es krim saja. Everybody happy, gitu kan. Tapi kalau kita meyakini bahwa ini adalah masalah yang penting banget, ya suka enggak suka, pasti ada yang nggak suka.

Tapi nggak apa-apa harus dikasih tahu, karena ini adalah the bitter truth. Dan kalau kita nggak seriusin ini, nanti sadar-sadar sudah terlambat.

Apakah sudah separah itu?

Ketika PSI mulai menyuarakan isu intoleransi yang mengancam Indonesia mulai 2014, waktu itu orang masih (berpikiir), apa sih intoleransi? Orang-orang pasti gitu kan? Korupsi sudah tahu, intoleransi apaan sih? Memang kita intoleran? Gitu kan? Tapi ternyata angkanya kaget kan sekarang, gitu.

Setelah lihat surveinya, mulai dari yang guru-guru sekolah negeri banyak yang punya opini intoleran. Itu surveinya ada ya, berkala itu ada surveinya dari UIN. Kemudian mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi ketika ditanya apakah masih relevan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ternyata seperlima mengatakan tidak. Ini kan mengkhawatirkan sekali.

Jadi suka atau enggak suka kita harus sampaikan ini. Karena buat PSI ini bukan soal elektoral saja, tetapi ini soal keberlangsungan kita bersama sebagai suatu bangsa yang majemuk.

Apa alasan PSI menyandingkan Yenny Wahid untuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo?

Alasannya karena PSI kan dari awal perjuangannya adalah partisipasi perempuan di ruang publik. Jadi presidennya Pak Ganjar, maka harus diimbangi juga dengan sosok perempuan, nah perempuan Indonesia siapa nih hari ini yang bisa mewakili perjuangan untuk Indonesia yang beragam?

Kami melihat Mba Yenny yang konsisten. Dari segi pendidikan juga Beliau sangat baik. Dia lulusan Harvard. Jaringannya luas, punya wawasan yang luas juga, dan yang paling penting juga punya komitmen yang jelas untuk keberagaman. Warisan juga dari melanjutkan perjuangan ayahandanya mantan Presiden Gus Dur.

Jadi pilihan kami jatuh kepada Mba Yenny Wahid. Cocok untuk mendampingi Mas Ganjar yang sama-sama kita tahu Mas Ganjar itu enggak usah lama-lama dia merespons kalau ada peristiwa-peristiwa intoleransi, di sekolah misalnya, sudah berapa kali dia marah soal itu kan. Dan tanpa menunggu surveinya turun nggak?

Bagaimana kalau Pak Ganjar tak mendapat 'kendaraan' di Pilpres 2024?

Jangan berandai-andai yang serem-serem dulu, kita perjuangkan dulu. Ini kan masih ada waktu sampai pertengahan tahun depan. Jadi mulai dari PSI mendeklarasi, kita sudah komit PSI pusat dan juga pengurus daerah, semua kader, simpatisan harus mendukung dan mensosialisasikan Pak Ganjar Pranowo.

Jadi kalau elektabilitas Beliau makin tinggi, daya tawarnya di mata partai-partai yang lain kan juga akan bertambah. Ditambah lagi PSI terus bergerak nih. Kita sudah melakukan komunikasi-komunikasi politik terus ke partai-partai, baik partai parlemen ataupun non-parlemen.

Partai non-parlemen itu juga bisa mengusung loh, karena kan syarat mengusung calon presiden dan calon wakil presiden itu ada dua. Orang kadang suka lihat satunya aja nih, padahal ada dua, yaitu partai atau gabungan partai yang kursinya di parlemen itu mencapai 20 persen kursi di parlemen, ya kan?

Atau, jadi ada ataunya nih, atau partai atau gabungan partai dengan suara sah di pemilu yang lalu mencapai 25 persen, gitu kan. Jadi partai non-parlemen suaranya tetap bisa dihitung juga untuk mengusung capres cawapres. Nah, kalau partai non-parlemen ini dikumpulkan semua itu mencapai 9,7 persen. Lebih besar bahkan dari pada Nasdem yang kemarin sudah deklarasi Pak Anies.

Jadi ini masih sangat cair, kita masih terus bekerja, berusaha, kita serius gitu. Kita juga sudah mulai sosialisasi, ada billboard-billboard Pak Ganjar yang kita pasang di berbagai kota, di kantor-kantor PSI itu semuanya ada gambar Mas Ganjar dan juga Mba Yenny. Dan dalam semua konten media sosial kita sekarang ada Pak Ganjar dan Mba Yenny.

Jadi PSI all out nih. Karena buat kami ini bukan cuma soal elektoral, tapi soal keberlangsungan kita sebagai bangsa Indonesia yang beragam, kuncinya ada di capres-cawapres 2024 yang akan menentukan.

Sudah adakah partai politik yang digadang-gadang akan diajak berkoalisi?

Komunikasi jalan terus, seperti tadi saya bilang kita terus komunikasi dengan partai-partai baik parlemen maupun non-parlemen. Dan koalisi sampai saat ini masih cair ya. Kita belum ada yang final koalisinya dan itu saya rasa tergantung nanti kita akan final dengan siapa, tergantung dari capres yang diusung.

Jadi tentu PSI akan membuka kemungkinan koalisi dengan siapa pun yang satu nilai begitu ya. Dan tentunya satu pilihan capres gitu kan. Jadi kita lihat saja nanti. Tapi kami terus bergerak, kita terus menjalin komunikasi dan kemungkinannya ya kita optimis kok Pak Ganjar bisa menjadi capres 2024.

Sebagai parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi, adakah kebijakan atau program pemerintah yang tidak sejalan dengan PSI?

Ada kok sejumlah kebijakan Beliau yang kita kritisi. Bisa teman-teman cek juga di media. Misalnya terkait kebijakan minyak goreng, itu kami mengkritisi keras. Atau penanganan Covid-19 di awal-awal ketika di masa Menkes sebelumnya, Pak Terawan. Kita malah buat surat terbuka soal itu.

Terkait dengan pembelanjaan alutsista yang mahal di saat lagi pandemi, itu juga kami kritisi, misalnya. Ada sejumlah kebijakan yang kita, kalau menurut kami itu tidak pas, kita mengkritisi juga. Misalnya juga terkait penegakan hukum. Tetapi kalau terkait penegakan hukum, kita juga harus fair menempatkan atau memetakan masalahnya.

Negara kita menganut Trias Politika. Ada eksekutif, yudikatif, legislatif yang tidak bisa saling mencampuri. Kalau itu dicampur aduk malah jadi kacau. Kita tidak bisa melempar itu semuanya salah Pak Jokowi, begitu kan. Di situ kan ada KPK, ada kejaksaan, ada kepolisian yang memang masih harus terus ditingkatkan, di mana mereka pun berjuang untuk ke arah yang lebih baik.

Jadi, memang ada hal-hal yang belum sempurna. Ada keterbatasan-keterbatasan Beliau juga sebagai eksekutif gitu. Dan ya hasilnya kita masih yang melihat itu jadi catatan ya, masih harus di-improve. Jadi kita harus fair juga sih ketika melihat ini ranahnya siapa, ada batasan-batasannya. Memang enggak bisa dicampur.

Sejumlah kader PSI memutuskan keluar dari partai, seperti Tsamara Amany, Sunny Tanuwidjaja dan Surya Tjandra. Tanggapan Anda?

Ya, lagi-lagi politik itu kan pilihan ya. Jadi orang tentu bebas memilih dan saya tidak bisa memaksa. Tapi ada berbagai alasan sih. Kalau Tsamara, karena Tsamara ini pengen menjajal dunia yang lain. Dia gabung di PSI usianya masih muda sekali. Waktu itu dia gabung kalau nggak salah umurnya 20 tahun, belum lulus kuliah bahkan, jadi satu-satunya dunia yang Tsamara kenal hanyalah dunia politik dan PSI.

Sementara saya aja juga waktu zaman-zaman umur segitu pindah kerja berapa kali? Karena kita punya rasa penasaran kan, namanya anak umur segitu masih mau cari pengalaman, pengen tahu ini gimana itu gimana. Jadi saya pikir saya bisa memahami keinginan Tsamara untuk eksplorasi bidang-bidang lain.

Dan Tsamara juga tahu bahwa PSI akan selalu membuka pintu kalau suatu hari dia merasa oke, 'ternyata setelah saya mencoba eksplorasi berbagai bidang, ternyata panggilan saya tetap di politik. Ternyata tempat yang saya ingin teruskan untuk berkarir misalnya PSI kita,' kita buka pintu. Dan kita hubungannya, komunikasi sangat lancar dan baik sekali.

Terkait dengan Sunny dan Surya Tjandra ya itu lagi-lagi pilihan. Dan kita tidak bisa melarang, kita menyayangkan sih memang pilihan politiknya, tetapi ya lagi-lagi kami tidak bisa memaksa.

Jadi kami ucapkan selamat tinggal, semoga bisa menjadi manfaat di manapun berada. Dan tetap hatinya itu ingat bahwa nilai-nilai Indonesia, nilai keberagaman itu adalah sesuatu yang akan selalu kita perjuangkan, begitu aja sih. Karena itu sudah pilihan mereka, saya enggak bisa komentar juga ya.

Seandainya PSI berhasil masuk parlemen di 2024, isu utama apa yang akan dibawa, terkait legislasi, misalnya?

Nah, yang pertama kita akan kritisi betul, betul-betul dicek soal anggaran. Jadi gini, kami kan saat ini sudah ada di DPRD tingkat satu, tingkat dua. Dan dari situ saja kita bisa melihat bahwa kalau tidak diteliti satu-satu per item enggak dikritisi. Ada banyak pemborosan anggaran, misalnya.

Itu baru levelnya daerah yang anggarannya paling besar kalau Jakarta Rp 80 triliun sekitar begitu ya. Nah ini kan bicara soal nasional, apalagi uangnya lebih banyak.

Kita di uang yang lebih kecil saja di pemprov atau pemkab itu banyak sekali hal-hal yang kami protes karena misalnya, lagi pandemi ngapain sih belanja yang nggak perlu, begitu kan? Atau lagi pandemi ngapain naik gaji dulu di saat orang lain lagi susah, misalnya. Atau baru belanja hal yang sama tahun lalu, kenapa tahun ini belanja hal yang itu lagi?

Misalnya yang pernah kami kritisi, kalau di DKI Jakarta ya, komputer mainframe yang sebesar ruangan, itu enggak perlu tiap tahun dibeli, kenapa dianggarkan lagi? Itu misalnya ya. Atau teman-teman kompak menolak, misalnya pin emas di awal pelantikan dan sebagainya.

Nah jadi itu itu di level daerah itu saja sudah banyak hal-hal yang menurut kami ini harusnya bisa enggak usah dianggarkan, nggak usah dibelanjakan itu, tapi bisa dialihkan ke yang lain yang lebih penting, gitu kan?

Di level nasional bagaimana?

Nah itu baru level daerah gitu, kok kita di level nasional, di level DPR RI kita sejak 2009 sampai sekarang tidak mendengar adanya perdebatan yang substansial mengenai anggaran? Coba, nggak ada loh berita-berita itu, kita enggak dengar sama sekali gitu kan?

Ini ada apa, gitu kan? Kalau kita di daerah saja perdebatannya bisa begitu keras gitu ya, soal ini anggaran membuat apa, kenapa di level nasional kita tidak mendengar perdebatan yang sama? Apakah semuanya setuju-setuju saja, gitu kan?

Jadi kami yakin pasti itu banyak yang tidak efisien. Kalau anggaran bisa diefisienkan bukannya tidak mungkin iuran BPJS bisa lebih rendah, gitu kan? Saat ini misalnya kita masih suka dapat laporan ada anak-anak yang tidak bisa menebus ijazahnya, ijazahnya masih ditahan, itu bisa ke situ.

Anggaran pendidikan besar 20 persen, tapi studi banding ke luar negeri anggota dewan juga masuk di situ, gitu kan? Pelatihan-pelatihan PNS juga masuk di situ, ya kan? Harus diteliti lagi nih, dipretelin lagi nih. Jadi kami kalau masuk, yang paling pertama kita mau teropong, mau bedah lebih dalam adalah soal penggunaan anggaran. Mana yang enggak perlu dan mana yang betul-betul kita perlukan.

Soal legislasi?

Kalau soal regulasi, terus terang hari ini sebenarnya Indonesia sudah punya banyak banget regulasi. Malah bisa dikategorikan sebagai over regulated dan saling tumpang tindih, saling ngunci. Yang kita perlukan justru sebenarnya adalah peraturan yang lebih efektif dan implementasinya.

Karena banyak peraturan, tapi implementasinya di lapangan lain banget. Kita nggak butuh lebih banyak lagi aturan, udah over regulated malah. Orang mau ngapa-ngapain jadi susah. Yang perlu kita lakukan adalah penyederhanaan, tapi plus implementasi.

Apa yang membawa Anda dari dunia jurnalis akhirnya terjun ke politik?

Sebenarnya enggak sengaja. Saya dulu malah kalau tiap kali disuruh liputan politik itu merasa terbebani, merasa aduh nih, kayaknya enggak gue banget, gitu ya. Saya lebih suka dulu tuh liputannya sosmas gitu. Terus liputan kriminal juga, kan awal-awal kita pasti digojloknya liputan kriminal kan?

Ekonomi juga terpaksa, namanya penugasan ya kan? Politik juga merasa terpaksa, dilakuin sih, tapi enggak enjoy. Nah sampai akhirnya di DKI waktu itu muncullah Pak Jokowi, yang baru kali ini sebagai warga DKI dan lahir besar di Jakarta baru merasa perbedaan punya gubernur yang melayani, langsung pelayanan publik di kelurahan itu beda.

Terus Jakarta yang biasanya langsung macet, hujan sebentar saja macetnya bisa nambah sejam dua jam gitu kan. Waktu itu ada perubahan. Jadi pelayanan publik lebih baik, masyarakat juga bebas datang ke Balai Kota, apa masalahnya bisa diselesaikan.

Jadi waktu itu baru kaget, baru tahu oh ternyata politik itu bisa kaya begini ya? Bagus juga kalau begini. Menarik juga nih kalau begini, gitu. Jadi di situ mulai tertariknya, lalu mulai cari komunitas yang mirip gitu kan. Lalu akhirnya punya teman-teman yang aktivis, yang lebih spesifik ngomongin isu politik.

Apa tantangan terbesar yang Anda rasakan saat menjadi jurnalis?

Ya pokoknya siap sedia. Lagi ke kantor enggak bawa apa-apa, tahu-tahu kamu ke luar kota, udah nggak bawa apa-apa. Ya udah bawa badan saja. Ntar di sana baru beli tuh segala apa handuk, baju, perlengkapan ala kadarnya, ya kan. Tinggal di mana? Nggak ada hotel, tinggal di rumah warga, ya kan. Udah gitu mau itu kondisinya makannya apa harus bisa.

Jadi buat saya itu sih yang saya rasa sangat-sangat berharga banget. Kita sebagai jurnalis itu mental boleh diuji, boleh diadu, tahan banting, dilempar kemana saja hidup, mau ketemu sama siapa pun enggak malu, enggak sungkan. Mau ngomong sama siapa pun oke.***