Panglima TNI Pilihan Jokowi Harus Mumpuni dan Produktif

Liputan6.com, Jakarta - Posisi calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa masih menjadi tanda tanya. Andika bakal meninggalkan jabatannya karena pensiun, atau tepatnya ketika memasuki usia 58 tahun pada 21 Desember 2022.

Sejumlah nama pun santer disebut sebagai calon penerus Andika. Mereka yakni KSAL Laksamana Yudoyono Margono, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo.

Meski demikian, hingga kini Presiden Jokowi belum mengirimkan surat presiden (surpres) pergantian Panglima TNI ke DPR RI. Hal tersebut lantaran Ketua DPR Puan Maharani selaku penerima masih berada di luar negeri.

"Mari kita sabar dan menahan diri terkait isu ini. Keputusan ini bukan hal yang mudah bagi Presiden sebab akan menentukan nasib bangsa, dalam menghadapi berbagai persoalan hingga juga suksesi 2024," kata pengamat militer Apep Agustiawan.

Apalagi, ditambahkannya, Presiden Jokowi merupakan sosok yang unik, memiliki talenta "out of the box" dalam memimpin. Apalagi Panglima yang dipilih harus memiliki faktor kinerja dan produktifitas. Belum lagi faktor dinamika politik dan mengantisipasi sejumlah ancaman krisis, membuat Panglima yang dipilih harus loyal dan berani.

Misalnya saja, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang digadang-gadang banyak pihak layak menjadi Panglima TNI, menggantikan Andika.

Presiden Jokowi bisa memilih calon Panglima TNI dari kesatuan yang diinginkannya, tidak harus bergantian atau bergiliran dari kesatuan seperti AL, AD dan AU.

Jokowi juga diyakini memilih sosok calon Panglima TNI yang jejak rekamnya bersih, berintegritas, memiliki kapasitas dan kapabilitas. Sebab, sosok yang demikian dianggap mampu menjaga keamanan dan pertahanan Indonesia dari semua ancaman.

Nantinya, negara akan menghadapi agenda politik besar pergantian kepala daerah dan 2023 yang semuanya akan dipimpin pejabat yang ditunjuk/diangkat pemerintah (Pj).

Termasuk, 27 Gubernur yang akan dipilih presiden atas pengajuan Kemendagri. Ini karena tidak adanya Pilkada serentak 2022.

"Pak Jokowi pasti akan melakukannya, namun perlu pertimbangan tepat dan waktu yang ideal. Pak Presiden tidak bisa dipaksa harus berpikir keras sendiri dalam mengatasi semua ini. Apalagi Presiden Jokowi memang terbiasa dalam hal kebijakan-kebijakan yang solutif," tambahnya.