Komisi I DPR: Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono Cemerlang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengusulkan KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyatakan, uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon panglima harus didahului dulu oleh Bamus pimpinan. Saat ini pimpinan masih mengatur waktu. 

"Bamus itu harus didahului dengan rapim. Nah sementara, rapim ini akan dilaksanakan kalau memenuhi kuorum. Nah, ini sedang mencari kecocokan waktu para pimpinan DPR yang memang sedang ada kegiatan," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (29/11/2022).

Politikus Gerindra ini menyebut kemungkinan Rapim dan Bamus digelar pekan depan.

"Kita akan atur dan komunikasikan dengan ibu ketua serta pimpinan lainc apakah memungkinkan minggu depan diadakan rapim dan bamus," kata dia.

Menurut Dasco, pekan ini sudah tidak ada waktu lagi untuk menggelar Rapim dan Bamus.

"Kalau pekan ini sudah tidak mungkin. Karena kan sudah Selasa sekarang. Kamis itu kelihatannya enggak ada rapim sama bamus," kata dia.

Dasco menegaskan tak ada niat untuk menunda-nunda menggelar fit and proper test. "Sebenarnya nggak ada yang mau nunda. Ini kan mekanismenya di DPR kayak gitu. Enggak ada kemauan kita nunda-nunda, enggak ada untungnya juga kok," pungkas Dasco.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menunjuk KSAL Yudo Margono sebagai calon panglima TNI. Surat presiden (surpres) tentang pergantian panglima TNI telah dikirimkan Mensesneg Pratikno kepada Ketua DPR Puan Maharani pada Senin, (28/11/2022).

"Bahwa nama yang diusulkan oleh presiden untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa adalah, siapa ya? Ini sesuai surat loh ya. Sudah enggak sabar? Adalah laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Laut," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin.

Puan menyebut Yudo bisa langsung melaksanakan proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR. "Bapak Laksamana Yudo Margono bisa segera mengikuti mekanisme DPR," kata dia.

Sebelumnya, surpres batal dikirimkan pada Rabu 23 November 2022. Sekjen DPR Indra Iskandar menyebut berdasar kesepakatan antara Ketua DPR Puan Maharani dan Mensesneg Pratikno, Surpres baru akan dikirimkan pada Senin, 28 November 2022.

"Itu akan disampaikan secara resmi pada 28 November, hari Senin besok," kata Indra pada wartawan, Rabu 23 November.

Indra menyebut alasan batalnya pengiriman surpres karena Puan saat ini tidak berada di Indonesia, melainkan sedang melakukan kunjungan kerja ke Kamboja.

"Kenapa engga jadi disampaikan hari ini, karena ibu Puan masih memimpin delegasi Indonesia pada sidang parlemen asean atau AIPA (cek) di Kamboja," pungkasnya.