Serahkan DIPA, Jokowi Minta Percepat Realisasi Belanja APBN dan APBD

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi belanja APBN dan APBD. Khususnya, yang berkaitan dengan belanja modal dan sosial.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah tahun anggaran 2023 di Istana Negara Jakarta, Kamis (1/12/2022).

"Saya minta percepat realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial," ujar Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (1/12/2022).

Dia mengatakan bahwa semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus memiliki perasaan yang sama bahwa saat ini kondisi ekonomi global berada pada posisi yang tak normal. Untuk itu, kata Jokowi, APBN harus ditempatkan sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi.

"APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. APBN juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural," jelasnya.

Oleh sebab itu, Jokowi menyampaikan APBN 2023 akan difokuskan pada enam kebijakan. Pertama, penguatan kualitas SDM.

Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Menurut dia, hal ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial melalui registrasi sosial ekonomi.

Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

Keempat, pembangunan infastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru. Termasuk, di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kelima, revitalisasi industri. Ini penting yaitu dengan terus mendorong hilirisasi. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyerdehanaan regulasi," kata Jokowi.