Jokowi Fokuskan APBN 2023 untuk Enam Kebijakan, Salah Satunya Pembangunan IKN

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi menyampaikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023 akan difokuskan untuk enam kebijakan. Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Hal ini disampaikan Jokowi saar menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah tahun anggaran 2023 di Istana Negara Jakarta, Kamis (1/12/2022).

"Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi," kata Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (1/12/2022).

Selain itu, kata dia, APBN 2023 akan difokuskan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas. Khususnya, infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

Kemudian, Jokowi mengatakan APBN 2023 juga akan digunakan untuk pembangunan infastruktur guna menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru. Termasuk, Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Kelima, revitalisasi industri. Ini penting yaitu dengan terus mendorong hilirisasi. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyerdehanaan regulasi," ujar dia.

Jokowi menyebut bahwa fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Oleh sebab itu, dia meminta semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada.

"Mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada, jangan terjebak rutinitas," ucap Jokowi.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan belanja negara pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp3.061,2 triliun. Anggaran ini terdiri dari, belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.

Adapun anggaran terbesar dialokasikan untuk belanja pendidikan dan kesehatan sebesar Rp612,2 triliun. Hal ini dalam rangka membangun SDM unggul dan produktif.

"Di mana belanja pemerintah pusat Rp237,1 triliun dan transfer ke daerah untuk pendidikan Rp305,6 triliun dan pembiayaan untuk pendidikan sebesar Rp69,5 triliun," tutur Sri Mulyani.