Bambang Isworo Jadi Tersangka Korupsi SKEBP Daging Sapi di PT Surveyor Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Skema Kredit Ekspor Berbasis Perdagangan (SKEBP) daging sapi dan rajungan pada PT Surveyor Indonesia.

Salah satunya adalah Bambang Isworo yang sempat menjabat sebagai Direktur PT Surveyor Indonesia.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana menyampaikan, untuk kasus korupsi kegiatan SKEBP daging sapi pada PT Surveyor Indonesia, tersangka adalah Bambang Isworo (BI) selaku Direktur Operasi PT Surveyor Indonesia periode tahun 2016-2018.

Sementara untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan SKEBP rajungan pada PT Surveyor Indonesia, ditetapkan dua tersangka yakni Bambang Isworo (BI) selaku Direktur Operasi PT Surveyor Indonesia (PT SI) periode tahun 2016-2018 dan Anjar Niryawan (AN) selaku Kepala Sektor Bisnis PIK PT Surveyor Indonesia periode tahun 2016-2018.

"Untuk kepentingan penyidikan, dilakukan penahanan terhadap dua orang tersangka tersebut," tutur Ketut dalam keterangannya, Kamis (1/12/2022).

Adapun terhadap tersangka Bambang Isworo dan Anjar Niryawan dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejagung selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 1 Desember 2022 sampai dengan 20 Desember 2022.

"Adapun peran dari tersangka BI dan tersangka AN yakni dengan secara melawan hukum telah bekerjasama merealisasikan kegiatan SKEBP daging sapi dan rajungan yang tidak memenuhi kaidah ketentuan perusahaan dan menjadikan PT Surveyor Indonesia sebagai jaminan atau guarantor untuk Bill of Exchange (BOE) atas kegiatan bisnis ilegal yang dilakukan oleh para tersangka, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara," beber Ketut.

Atas perbuatannya, kedua tersangka disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 9 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.