Kapolri Sebut Segera Cari Keberadaan Ismail Bolong Terkait Tambang Ilegal di Kaltim

Kapolri Umumkan Mutasi 25 Polisi Terkait Kasus Brigadir J — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan keterangan saat jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/8/2022). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bakal mengeluarkan TR khusus untuk memutasi sejumlah polisi yang diduga melanggar kode etik terkait penanganan kasus tewasnya Brigadir J. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyebut segera mencari keberadaan Ismail Bolong. Bareskrim pun telah melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan suap tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) yang menyeret nama Ismail Bolong.

Hal ini disampaikan Listyo Sigit ditemui usai Konferensi Pers di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022).

"Yang jelas Pak Dirtipidter dengan timnya kemudian juga dengan Kapolda Kaltim sudah saya perintahkan untuk mencari tapi tentunya saat ini sedang berjalan dan nanti kalau progresnya ada perkembangan pasti segera disampaikan ke rekan-rekan," kata dia.

Dia menyebut status hukum Ismail Bolong juga segera disampaikan. Pasalnya, kata dia, kasus ini masih ditangani oleh Bareskrim Polri dan Polda Kalimatan Timur.

"Nanti secara teknis akan dijelaskan pada saat yang bersangkutan sudah bisa kita bawa," ucap Listyo.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap istri dan anak dari Ismail Bolong, mantan anggota yang terlibat kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim), serta isu setoran uang panas ke perwira tinggi (Pati) Polri.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto tidak merinci banyak hasil dari pemeriksaan tersebut.

"Hasilnya lancar-lancar saja dan semua semakin menguatkan satu sama lainnya," tutur dia kepada wartawan, Jumat 2 Desember 2022.

Menurut Pipit, pemanggilan keduanya tentu memiliki hubungan dengan penanganan kasus tersebut. Terlebih, keluarga Ismail Bolong itu turut memiliki peran dalam usaha yang dijalankan.

"Itu kan korporasi, anaknya sebagai Dirut, istrinya yang melakukan transaksi. Tidak mungkin penyidik memanggil yang tanpa ada hubungannya," kata dia.

Sebuah video pengakuan Ismail Bolong yang mengatakan telah menyetor uang ke seorang perwira tinggi Polri viral di media sosial. Dalam video yang beredar, Ismail Bolong mengatakan telah menyetor uang sebesar Rp 6 miliar untuk melancarkan bisnis tam...

2 dari 3 halaman

Pastikan Usut

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memastikan pihaknya mengusut kisruh uang panas tambang ilegal yang melibatkan mantan Anggota Satuan Intelkam Polresta Samarinda, Polda Kalimantan Timur, Ismail Bolong.

Dia meminta semua pihak bersabar menunggu proses penyelidikan kasus dugaan setoran uang ilegal yang sempat viral itu. Saat ini, tim Mabes Polri bersama Polda Kaltim sedang mencari Ismail Bolong.

"Ismail Bolong sekarang tentunya tim yang mencari baik dari Kaltim ataupun dari Mabes, ditunggu saja," kata Listyo saat ditemui di GBK, Sabtu (26/11/2022).

Listyo menerangkan, Ismail Bolong akan diperiksa terkait pengakuannya yang viral di media sosial. Hasil pemeriksaan tentu dapat mengungkap kasus tambang ilegal secara terang-benderang.

"Tentunya proses pencarian kan itu strategi dari kepolisian ada, panggilan ada juga. Kami mulai dari Ismail Bolong dulu, nanti dari sana lalu kita periksa. Karena kan kalau pidana harus ada alat bukti nya," ujar dia.

3 dari 3 halaman

Ramai di Medsos

Video pengakuan Aiptu Ismail Bolong, mantan Anggota Satuan Intelkam Polresta Samarinda, Polda Kalimantan Timur tentang tambang ilegal beredar di media sosial.

Dalam video, Ismail Bolong mengaku memberi uang koordinasi kepada Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto.

Namun tiba-tiba, Ismail Bolong membuat video bantahan klarifikasi bahwa tidak pernah memberikan uang koordinasi kepada Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto terkait tambang ilegal.

Bahkan, Ismail Bolong mengaku kaget videonya baru beredar sekarang. Menurutnya, itu merupakan video lama yang dibuat di bawah tekanan mantan Kepala Biro Paminal Divisi Propam, Brigjen Hendra Kurniawan.