Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mempertimbangkan kebijakan Work From Home (WFH) terkait arahan Presiden Jokowi soal cuaca ekstrem jelang akhir tahun 2022.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan menindaklanjuti arahan itu, ia akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terlebih dahulu.
Hal itu, diungkapkan Heru ditemui usai acara penandatanganan offering letter 1.097 karyawan Palyja dan Aetra serta pembukaan rekening Bank DKI dan Penerimaan Kartu BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Jakarta International Equestrian Park (JIEP), Jakarta Timur, Rabu (7/12/2022).
Advertisement
"Kita lihat situasinya, jadi dalam waktu dekat saya akan koordinasi dengan BNPB, tentang apa yang harus kita lakukan," kata Heru.
Heru menambahkan apabila kebijakan WFH nantinya diterapkan, penerapannya dikembalikan ke perusahan masing-masing. Selain itu, kata Heru juga menimbang kondisi yang memungkinkan WFH.
"Walaupun itu work from home sifatnya adalah lokal saja. Tergantung masing-masing perusahaan, tergantung situasi ke depan. Mudah-mudahan bisa aman dan cuaca bisa bersahabat," kata Heru.
Jokowi Ingatkan Ancaman Cuaca Ekstrem
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka sidang kabinet di Istana Negara Jakarta dengan arahan kepada seluruh menterinya. Jokowi menyampaikan, ada sejumlah catatan penting yang harus menjadi perhatian kabinetnya, utamanya soal ancaman cuaca ekstrem dan krisis multisektor.
"Antisipasi rencana cuaca ekstrem dan yang berkaitan dengan keselamatan, agar kita semuanya memberikan perhatian, memaksimalkan informasi cuaca dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) sebagai peringatan dini dan juga mitigasi bencana di seluruh daerah yang memiliki potensi,” kata Jokowi kepada para menterinya, Selasa 6 Desember 2022.
Jokowi ingin perhatian para menterinya dapat diartikan sebagai representasi negara yang hadir di tengah masyarakat terdampak bencana. Caranya, dengan langsung terjun melakukan penanggulangan ke daerah yang terdampak.
"Kita ingin memastikan negara betul-betul hadir, segerakan bantuan kemanusiaan dan juga segerakan rekonstruksi bangunan terdampak gempa ataupun bencana lainnya apabila memang keadaan sudah memungkinan untuk segera dimulai," ucap Jokowi.
Advertisement