Anggota DPR: Tanpa Perppu, KPU Harus Tetap Lanjutkan Tahapan Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Fraksi PKB DPR RI Luqman Hakim menyoroti belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

KPU mendesak pemerintah segera menerbitkan Perppu, sebab peraturan tersebut bertujuan memayungi beberapa perubahan yang diperlukan, seperti empat provinsi baru di tanah Papua.

Namun, Luqman mengingatkan KPU bahwa pemilu 2024 harus tetap digelar dengan atau tanpa Perppu.

“Apabila Pemerintah tidak segera menerbitkan Perppu Pemilu, saya minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melanjutkan pelaksanaan tahapan dan jadwal Pemilu 2024 dengan berpedoman pada UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan demikian, maka di tanah Papua tetap terdapat dua daerah pemilihan DPR RI dan DPD,” kata Luqman dalam keterangannya, Senin (12/12/2022).

Luqman menegaskan apabila Pemerintah tidak menerbitkan Perppu Pemilu, pelaksanaan Pemilu 2024 tidaklah cacat hukum.

“Pelaksanaan Pemilu 2024 memiliki landasan konstitusi, yakni Pasal 22E UUD 1945 dan dipayungi oleh UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Karena itu, saya minta KPU tegak lurus pada konstitusi dan undang-undang,” kata dia.

Meski demikian, Luqman berharap Perppu Pemilu tetap diterbitkan untuk mematahkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

“Sikap Pemerintah yang tidak segera menerbitkan Perppu Pemilu sesungguhnya merugikan Pemerintah sendiri, yakni dapat memunculkan kembali spekulasi publik bahwa masih terdapat pejabat-pejabat strategis pemerintahan yang berusaha menggagalkan pelaksanaan Pemilu 2024,” kata dia.

“Adanya spekulasi publik seperti itu, jelas akan berpengaruh terhadap penurunan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, terutama akan menciderai harkat martabat dan nama baik Presiden Joko Widodo,” sambungnya.