Sukses

Hari HAM Sedunia, Wapres Ma'ruf: Pembangunan Kita Bertujuan untuk Jaga Hak Dasar Manusia

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyatakan peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia merupakan momen reflektif untuk menghormati dan memajukan HAM secara universal.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyatakan peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia merupakan momen reflektif untuk menghormati dan memajukan HAM secara universal. Bagi Indonesia, yang saat ini sedang berjuang untuk pulih dari krisis, pemenuhan HAM merupakan tujuan dari pelaksanaan pembangunan.

“Pada hakikatnya, pemulihan dan pembangunan yang ingin kita realisasikan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan hak-hak dasar manusia dari krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, maupun dari dampak perubahan iklim,” ujar Ma’ruf Amin dalam keterangannya, Senin (12/12/2022).

Pada peringatan Hari HAM Sedunia di Hotel Bidakara, Ma’ruf memberikan tiga arahan terkait pemenuhan HAM di Indonesia. Pertama, ia meminta agar segenap elemen pemerintahan menempatkan setiap kebijakan dalam konteks pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

“Kita tegakkan kesetaraan untuk semua orang tanpa terkecuali,” tegasnya.

Kedua, menurut Ma’ruf, dalam konteks keindonesiaan yang majemuk, penting sekali untuk tetap menegakkan nilai dan praktik toleransi, moderasi, dan kesetiakawanan sesama warga bangsa.

“Sikap dan perilaku intoleransi hanya menyebabkan runtuhnya sendi-sendi hak asasi manusia,” terangnya.

Yang tak kalah penting, lanjut Ma’ruf, sikap yang berimbang antara HAM dan kewajiban asasi manusia harus ada, karena tidak ada hak yang bebas dan absolut.

“Harus ada rambu-rambu dalam menerapkan konsep HAM dalam konteks keindonesiaan, kemanusiaan dan kebangsaan,” kata Ma’ruf.

Dalam konteks harmonisasi kewajiban dan hak asasi manusia ini, Ma’ruf menilai bahwa Kementerian Hukum dan HAM berperan penting sebagai penjaga pemajuan HAM bagi semua orang tanpa melupakan kewajiban asasi manusia.

2 dari 2 halaman

Komitmen Indonesia dalam Rencana Aksi Nasional HAM

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly melaporkan, pada 9 November tahun ini, Pemerintah Indonesia mendapatkan berbagai apresiasi dari masyarakat internasional dalam Sidang Universal Periodic Review di Jenewa, Swiss.

Salah satunya adalah komitmen Indonesia untuk tetap melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia hingga periode kelima saat ini.

"Kita patut berbangga. Namun, tidak lupa, bahwa upaya untuk menegakkan hak asasi manusia merupakan suatu proses yang terus-menerus harus ditingkatkan sebagai amanat seluruh rakyat Indonesia melalui ikatan kebangsaan dan kenegaraan di dalam Pancasila dan Konstitusi," tegasnya.