Jimly Asshiddiqie: Terima Saja Dulu KUHP, Kritisme Kita Jangan Berhenti

Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie — mantan ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie memberikan pernyataan pers dalam diskusi bersama media di Jakarta. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mendukung pengesahan RKUHP menjadi Undang-Undang. Menurut dia, Indonesia patut berbangga bisa membuat undang-undang sendiri, menggantikan undang-undang karya Belanda.

“Masa sejak diusulkan diubah pada tahun 1963 sampai hari ini sudah abad ke 21, KUHP bikinan Belanda tidak berhasil digantikan oleh Bangsa Indonesia yang merdeka. Itu bikin malu,” kata Jimly, Senin (12/12/2022).

Karena itu, Jimly berharap masyarakat menerima pengesahan RKUHP. Di sisi lain, ia juga tidak melarang masyarakat tetap kritis. Namun, penyampaiannya bisa melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

"Terima saja dulu sambil kritisisme kita jangan berhenti. Kalau ada pasal-pasal tidak adil, ya diajukan saja kepada Mahkamah Konstitusi,” ujar Jimly.

Pengamat Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Dedeng Zawawi mengatakan mekanisme untuk memperbaiki KUHP adalah melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia berharap MK sebagai lembaga tinggi objektif untuk memberi jalan tengah bagi pro kontra KUHP.

Sidang paripurna DPR mengesahkan RUU KUHP. Namun sejak pembahasannya, RKUHP kerap menuai kontroversi. Sidang dihadiri 290 anggota DPR RI. Selama sidang, sempat diwarnai perdebatan oleh salah satu anggota DPR RI, fraksi PKS.

2 dari 2 halaman

Maksimalkan Sosialisasi

Menurutnya, masih ada waktu selama tiga tahun sebelum diberlakukan bagi pemerintah untuk memaksimalkan sosialiasasi KUHP.

Pemerintah harus menjadikan momentum ini untuk memberikan sosialisasi ke semua kalangan tidak hanya lingkup perguruan tinggi, agar semua masyarakat bisa memahami maksud dan tujuan KUHP yang baru.

"Sebagai negara hukum, kita cukup menghargai karya bangsa Indonesia, KUHP sudah disahkan. Kita harus berpikir positif, semua kekurangan yang ada diperbaiki sesuai mekanisme yang sudah ditentukan. Semua lembaga negara yang berwenang juga harus objektif agar memberi kepercayaan kepada masyarakat sebagaimana mestinya,” kata Dedeng.