RUU Ekstradisi Buronan RI-Singapura Disahkan, Komisi III: Koruptor Siap-siap

Sahroni Dukung Penuh ‘Duet Maut’ PPATK & Polri Berantas Judi Sampai ke Akar-akarnya — Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni.

Liputan6.com, Jakarta - DPR telah mengesahkan RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives) dalam rapat paripurna, Kamis (15/12/2022).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai UU ekstradisi dapat membawa penegakan hukum menjadi lebih maksimal.

“Disahkannya RUU ekstradisi ini akan membuat pelaksanaan dan penegakan hukum menjadi jauh lebih maksimal. Selain itu, ini juga menunjukkan besarnya bentuk kepercayaan antara kedua negara,” ujar Sahroni pada wartawan, Kamis (15/12/2022).

Sahroni menyebut Singapura sering menjadi tempat pelarian bagi para pelaku tindak kejahatan, terutama koruptor. Untuk itu ia meminta koruptor bersiap untuk ‘dijemput paksa’.

“Jika dilihat dari yang sudah-sudah, Singapura ini sering jadi ‘destinasi’ utama para pelaku kejahatan, terutama koruptor. Jadi dengan disahkannya RUU ini, para koruptor harus siap-siap,” kata Sahroni.

Menurut Sahroni, kini para koruptor tak ada lagi tempat untuk kabur ataupun mencuci uang korupsinya. “Sudah tidak ada lagi tempat pelarian bagi para pencuri uang negara,” pungkas Sahroni.

Selama tahun 2022, kinerja DPR RI dinilai belum berada pada standar ideal. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi mengkritisi kinerja Legislasi DPR yang baru mengesahkan 3 dari 40 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2022.

2 dari 2 halaman

DPR Sahkan RUU Ekstradisi Buronan RI-Singapura

Sebelumnya, DPR RI mengesahkan RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives) menjadi Undang-Undang.

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna, Kamis (15/12/2022). Awalnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khaerul Saleh menyampaikan laporan pembahasan RUU Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura.

Selanjutnya, Puan meminta persetujuan untuk mengesahkan RUU Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan menjadi produk undang-undang.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan.

"Setuju," jawab peserta.