Menko Mahfud Sebut Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Bukan Untuk Lindungi Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Salah satu pasal dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terkait penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara, salah satunya presiden. Menanggapi hal itu, Menko Polhukam Mahfud Md menyatakan bahwa pasal itu dibentuk bukan untuk melindungi Presiden Jokowi. Sebab, RKUHP baru bisa berlaku pada 3 tahun mendatang saat disahkan tahun ini.

"Wah ini presiden kalau dihina diancam pidana agar presiden Jokowi bisa tangkap orang, lah ini berlaku setelah presiden Jokowi berhenti, (baru) berlaku undang-undang ini," jelas Mahfud kepada awak media di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Kamis (15/12/2022).

Mahfud menegaskan, pasal terkait dibentuk untuk melindungi mereka yang kelak akan duduk di kursi pemerintahan, termasuk menjadi presiden pada periode mendatang.

"Ini untuk lindungi Anda yang mau jadi presiden yang akan mendatang. Agar Anda tidak dihina-hina," jelas Mahfud.

Mahfud memastikan, Jokowi sudah kebal dengan hinaan yang kerap singgah. Bahkan menurut dia, Jokowi bukan tipe orang yang mau ambil pusing untuk gugat menggugat mereka yang menghinanya.

"Kalau Pak Jokowi bilang ke saya, kalau saya enggak perlu, saya tiap hari udah dihina enggak gugat juga, kata pak Jokowi," tutur Mahfud menirukan.