Sukses

Gerindra Nilai Terlalu Dini Sebut Heru Budi Berniat Hapus Jejak Anies di Jakarta

Meski terlalu dini untuk menyimpulkan, namun Syarif juga tak menampik apabila indikasi ke arah untuk menghapus jejak Anies Baswedan di Jakarta mulai terasa.

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Syarif menilai terlalu dini jika ada anggapan untuk Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memiliki niat menghapus jejak mantan Gubernur DKI, Anies Baswedan.

"Saya katakan begini, terlalu dini untuk menilai itu, saya belum berani mengatakan menghapus, ada upaya," kata Syarif kepada wartawan dikutip, Jumat (16/12/2022).

Meski terlalu dini untuk menyimpulkan, namun Syarif juga tak menampik apabila indikasi ke arah untuk menghapus jejak Anies Baswedan di Jakarta mulai terasa. Namun perasaan tersebut masih harus dipastikan kembali beberapa bulan ke depan dengan melihat kebijakan yang bakal dikeluarkan Heru.

"Tapi indikasinya ada, tapi bukti konkretnya saya belum menemukan. Butuh waktu dua tiga bulan penelitian dulu, enggak sekonyong-konyong kita bisa nilai (menghapus)," ujar Syarif.

Lebih lanjut, ia juga menanggapi soal kebijakan Heru mengganti slogan Kota Jakarta, perombakan birokrasi, hingga beberapa kebijakan lain yang dianggap berlawanan di era Anies. Kata dia, hal itu belum bisa disimpulkan menghapus.

"Saya tidak setuju, terlalu dini, indikasinya lemah, enggak kuat bahwa ingin mengatakan pak heru menghapus jejak. Saya intensif diskusi dengan Pak Heru kadang kadang saya kasih masukan, kadang kritis saya kasih masukan Pak Heru," ujarnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Masih Dianggap Wajar

Di samping itu, Syarif juga menilai jika dari sisi politis suatu kebijakan pejabat baru yang mengganti pejabat lama adalah sebuah hal yang wajar dengan tetap harus dilihat konteks tujuannya.

"Ada ada (politis), politis tidak bisa dibantah, sangat kuat. Tetapi politisnya dalam konteks politik ke kelompok apa negara. Harus fair," ujarnya.

"Saya minta Pak Heru untuk ya kalau politis, politis. Tidak bisa dilepaskan politis tadi, tapi politik untuk negara atau kelompok. Kalau politik kelompok itu cenderung politik aji mumpung, saya belum lihat Pak Heru itu," tambah dia.

 

Reporter: Bachtiarudin Alam

Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.