Gaduh Bawaslu Sentil Safari Politik Anies Baswedan

Sedangkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim mempertanyakan etika mana yang dilanggar Anies terkait kegiatan safari politiknya. Dia menilai bahwa apa yang dikatakan Puadi bukanlah pernyataan resmi Bawaslu sebagai lembaga.

“Pertama pernyataan di atas adalah pernyataan oknum Bawaslu, bukan pernyataan Bawaslu secara kelembagaan. Di awal sudah dijelaskan bahwa tidak ada ketentuan perUU-an yang dilanggar. Kalau dikatakan melanggar etika, etika yang mana?,” kata Hermawan saat dikonfirmasi, Jumat (16/12/2022).

Hermawan kemudian menyinggung tokoh lain yang justru sudah terang-terangan memasang baliho capres dan menyatakan diri maju, namun tidak pernah disebut Bawaslu melanggar etika.

“Apakah pemasangan beratus baliho dan alat peraga lain yang sudah dilakukan oleh sejumlah bakal calon presiden, juga tokoh yang nyata menyatakan dirinya calon presiden tidak melanggar etika? Mengapa Bawaslu tidak memberi komentar yang sama sebagai pelanggaran etika?,” ujarnya.

Dia menyatakan apa yang dilakukan Anies dalam safari politiknya justru dijamin Undang-Undang. “Apa yang dilakukan oleh Anis dalam sejumlah perjalanan ke daerah justru dalam rangka membangun komunikasi politik dengan rakyat, silahturahmi, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh UU,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPP NasDem Willy Aditya menegaskan bahwa kampanye memang belum dimulai sehingga tak ada istilah mencuri start.

“Start-nya belum ada apanya yang dicuri, ibarat kata nih, kick off aja belum gimana ada pelanggaran. Yang dilakukan ini adalah pendidikan politik oleh Nasdem kepada publik,” ucapnya.

Tak hanya Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga ikut merespons sentilan anggota Bawaslu terhadap kegiatan safari politik Anies Baswedan. Menurut Ketua Departemen Politik DPP PKS, Nabil Ahmad Fauzi, Bawaslu tak paham makna kampanye.

“Kami menilai bahwa pernyataan Bawaslu RI tersebut justru aneh dan kontraproduktif. Bawaslu perlu jelas membedakan mana sosialisasi dan mana kampanye,” kata Nabil kepada wartawan, Jumat (16/12/2022).

Bahkan, ia menyebut Bawaslu telah tendensius dan salah kaprah memaknai kampanye. “(Bawaslu) menduga pihak-pihak tertentu yang sedang mensosialisasikan diri atau parpolnya sebagai bentuk curi start kampanye adalah salah kaprah, bahkan cenderung tendensius,” ucapnya.

Padahal, Nabil menilai seharusnya Bawaslu mendorong semua pihak ikut mempromosikan Pemilu 2024 seperti yang dilakukan Anies.

“Seharusnya Bawaslu mendorong semua pihak untuk ikut proaktif mensosialisasikan hajatan Pemilu 2024 mendatang, terlebih kepada para elite politik, tokoh nasional serta parpol peserta Pemilu 2024. Jadi berikan ruang yang luas serta dan rambu-rambunya. Jangan malah sebaliknya,” ungkapnya.

Sementara itu, Jubir DPP PKS M Kholid menilai bahwa Anies Baswedan hanya menyapa masyarakat, bukan berkampanye. Ia mengingatkan, justru tokoh politik lain yang sibuk berkampanye namun tidak pernah ditegur Bawaslu.

“Seharusnya Bawaslu juga memperhatikan para pejabat publik yang sibuk urus pencapresan, bahkan kepala negara dan kepala pemerintahan yang sibuk untuk endorse Capres. Apakah itu etis?" ucap Kholid menandaskan.

Sementara itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani meminta Bawaslu menjaga integritas dengan cara tak sembarang menyampaikan opini ke publik. Hal ini terkait pernyataannya yang menyebut safari politik Anies kurang etis.

“Ada baiknya untuk menjaga integritas dan imparsialitas, tak memberikan pernyataan yang berbau opini atau menggiring opini,” kata Kamhar saat dikonfirmasi, Jumat (16/12/2022).

Menurut Kamhar, apa yang dilakukan Anies hanya sebuah pengenalan ke rakyat mengingat masa kampanye untuk Pilpres 2024 yang sangat singkat.

“Lagi pula tenggang waktu kampanye yang diatur di Peraturan KPU sangat singkat sementara wilayah NKRI begitu besar dan luas karenanya jika ada figur-figur yang ingin menjadi kontestan pemilu sebagai Capres dan Cawapres mesti lebih awal melakukan konsolidasi dan gerilya nusantara menyapa rakyat agar rakyat juga memiliki informasi yang memadai tentang konsep dan gagasan para Capres,” kata dia.

Kamhar menyebut dengan safari politik maka rakyat mengenal calon pemimpin dan tak salah memilih atau beli kucing dalam karung.

“Tak lagi salah pilih atau beli kucing dalam karung yang hanya memilih calon pemimpin hasil pencitraan,” pungkasnya.