DPR: Ekspektasi Rakyat Tinggi Atas UU Ekstradisi Buronan

DPR Sahkan RUU Ekstradisi Buronan RI-Singapura — Menkumham Yasonna H Laoly memberi hormat usai menyerahkan dokumen pandangan pemerintah terkait RUU Ekstradisi Buronan RI-Singapura saat rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023, Kamis (15/12/2022) (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Santoso, mengatakan bahwa rakyat menaruh ekspektasi yang sangat tinggi atas pengesahan Undang-Undang Perjanjian RI-Singapura tentang Ekstradisi Buronan bagi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana.

"Ekspektasi rakyat terhadap UU ini sangat tinggi, karena selama ini para pelaku tindak pidana di Indonesia yang melarikan diri ke Singapura akan aman dan tidak dapat tersentuh dengan hukum Indonesia," kata Santoso.

Ia menyebut Pemerintah Indonesia pun harus proaktif dengan menginventarisir pelaku pidana yang melarikan diri ke Singapura untuk diadili di Indonesia.

"Terutama pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dengan tetap memroses pelaku tindak pidana lainnya," ujarnya.

Oleh karenanya, Santoso berharap agar UU tersebut segera direalisasikan oleh pemerintah masing-masing negara.

"Jika dalam enam bulan pasca-disahkan nya UU tentang ekstradisi ini tidak ada satupun yang ditangkap maka UU ini layu sebelum berkembang," katanya.

Sidang paripurna DPR mengesahkan RUU KUHP. Namun sejak pembahasannya, RKUHP kerap menuai kontroversi. Sidang dihadiri 290 anggota DPR RI. Selama sidang, sempat diwarnai perdebatan oleh salah satu anggota DPR RI, fraksi PKS.

2 dari 3 halaman

Disetujui DPR

Sebelumnya, Kamis (15/12), Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022—2023 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Singapura tentang Ekstradisi Buronan menjadi undang-undang.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Singapura tentang Ekstradisi Buronan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta.

Pertanyaan itu dijawab setuju oleh seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir pada Sidang Paripurna DPR RI.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna H. Laoly menyebut pengesahan RUU tersebut perlu sebagai bentuk tindak lanjut dari perjanjian antara pemerintah RI dan pemerintah Singapura yang telah ditandatangani oleh kedua negara pada tanggal 25 Januari lalu di Bintan, Kepulauan Riau.

3 dari 3 halaman

Atur Sejumlah Hal

Ia menjelaskan bahwa perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Singapura tentang ekstradisi buronan tersebut mengatur sejumlah hal, di antaranya kesepakatan para pihak untuk melakukan ekstradisi, tindak pidana yang dapat diekstradisikan, dasar ekstradisi, pengecualian wajib terhadap ekstradisi, permintaan dan dokumen pendukung, serta pengaturan penyerahan.

Sumber: Antara