PKS: Kendaraan Listrik Tergolong Barang Mewah, Perlu Tinjau Ulang Insentif

Penyediaan Penggantian dan Battery Swapping Station di SPBU — Petugas SPBU melayani pengendara mobil di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Battery Swapping Station SPBU Pertamina, MT. Haryono, Jakarta, Senin (7/11/2022). Sejak pemerintah resmi menaikkan harga BBM mulai dari pertalite, solar dan pertamax, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) sebagai alternatif kendaraan kembali ramai dibicarakan. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati meminta pemerintah untuk meninjau ulang pemberian insentif bagi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Diketahui, pemerintah mengucurkan berbagai insentif untuk mendorong masyarakat menggunakan kendaraan listrik.

Menurut Anis, KBLBB, khususnya mobil listrik, masih tergolong sebagai barang mewah bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.

Ia mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara. Dengan jumlah penduduk Indonesia 270 juta jiwa, rasio kepemilikan mobil masih rendah yaitu 99 mobil dari 1.000 penduduk.

"Artinya mobil listrik masih menjadi barang mewah di negeri kita," kata Anis dalam keterangannya, Sabtu (17/12/2022).

Politisi PKS ini mengingatkan bahwa semua pihak perlu mencermati tentang peruntukan KBLBB. Menurutnya ketika insentif untuk KBLBB diberikan, maka akan mencederai perasaan masyarakat. Ia memandang kurang tepat membandingkan intensif untuk mobil listrik dengan negara lain yang memiliki program serupa karena kondisi berbeda.

Ia menyebut rakyat lebih butuh insentif lain daripada insentif mobil listrik. "Sekarang ini, bukan insentif mobil listrik yang dibutuhkan rakyat. Jadi, kalau insentif diberikan kepada sesuatu yang tidak punya dampak ekonomi langsung kepada kesejahteraan masyarakat, saya kira hal itu patut untuk ditinjau ulang," ucapnya.

Laporan langsung dari Bali oleh Jurnalis Liputan6.com, Benedikta Miranti Tri Verdiana yang menyampaikan tentang komitmen G20 untuk energi hijau yaitu motor dan mobil listrik.

2 dari 3 halaman

Perhatikan Supply dan Demand Side

Anis meminta keputusan untuk memberikan insentif KBLBB tidak hanya melihat dari sisi supply-side. Tetapi perlu dipikirkan juga dari sisi demand side-nya, khususnya siapa yang akan membeli. Baik demand side yang orientasinya ekspor maupun untuk keperluan domestik.

Termasuk analisis daya beli yang dimiliki pasar domestik. "Nampaknya hal ini perlu menjadi pertimbangan kita bersama. Sehingga insentif yang diberikan untuk KBLBB betul-betul tepat sasaran dan tidak sia-sia " tutup anggota Komisi XI DPR RI ini.

3 dari 3 halaman

Pengusaha Otomotif Tagih Realisasi Insentif Rp 80 Juta Beli Mobil Listrik

Sambut Perhelatan P20, DPR RI Sediakan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 — Sekjen DPR Indra Iskandar melakukan pengecekan mobil listrik merek 'Hyundai Ioniq 5' di halaman Kompleks DPR RI, Jakarta, Jumat (30/9/2022). Sebanyak 55 unit mobil tersebut akan digunakan para delegasi kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (Parliamentary20/ P20) pada 5-7 Oktober 2022 mendatang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengatakan, pelaku industri otomotif menyambut baik rencana pemerintah memberikan insentif hingga Rp 80 juta untuk pembelian mobil listrik.

Namun, ia meminta pemerintah segera mengeluarkan kebijakan tersebut, agar transformasi menuju kendaraan listrik baik mobil listrik ataupun motor listrik bisa segera terealisasi.

Ini kan baru rancangan, belum keluar. Tapi intinya kami menyambut dengan sangat positif, bahwa pemerintah bener-bener memperhatikan sektor dunia otomotif yang lebih bersih lingkungan, lebih sedikit mempergunakan bahan bakar fosil," ujar Yohannes kepada Liputan6.com, Kamis (15/12/2022).

Selain itu, ia pun meminta komitmen pemerintah agar bukan hanya pembelian mobil listrik saja yang disubsidi, tapi itu ditujukan khusus untuk kendaraan listrik produksi dalam negeri.

Termasuk komponen-komponen pembangunnya pun harus berasal dari tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

"Intinya motor atau mobil tersebut harus buatan Indonesia. Jadi jangan berpikir ini akan disubsidi, nanti kita mau beli mobil mewah dari Eropa, enggak seperti itu. Yang disubsidi mobil-mobil buatan Indonesia," ungkapnya.

"Juga, penggunaan komponen-komponen baterai yang nantinya akan diproduksi di Indonesia jadi sangat positif. Jadi overall saya lihat itu sangat positif," dia menambahkan.

Infografis Ledakan Kasus Covid-19 di Korea Utara. (Liputan6.com/Trieyasni)

Kendaraan Listrik
Publik
Mobil listrik, mobil yang digerakkan dengan motor listrik,pakai energi listrik yang disimpan dalam baterai atau tempat penyimpan energi lain
Lihat Selengkapnya
Kendaraan Listrik
PKS
DPR RI
KBLBB