KPK Soroti Harta Kekayaan Pejabat DKI Jakarta, Punya Puluhan Bidang Tanah

KPK Tetapkan Menpora Tersangka Baru Kasus Suap Dana Hibah KONI — Komisioner KPK, Alexander Marwata saat mengumumkan penetapan tersangka baru kasus dugaan suap dana hibah Kemenpora ke KONI Pusat, Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/9/2019). KPK menetapkan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka baru diduga menerima suap Rp26,5 milyar. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kepemilikan harta pejabat-pejabat daerah, khususnya di DKI Jakarta.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkapkan, terdapat sejumlah pejabat yang memiliki harta fantastis. Dia merasa heran ketika mendapati pejabat yang memiliki harta hingga puluhan bidang tanah.

“Kadang saya enggak habis pikir. Ketika saya cek Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat ini itu," kata Alex dalam acara Rapat Koordinasi Anti Korupsi antara Pemprov DKI Jakarta dengan KPK Tahun 2022 di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/12/2022).

"Saya punya akses buka LHKPN seluruh penyelenggara pejabat negara termasuk pejabat Pemprov DKI. Saya cek itu, wah bidang tanahnya 20-25, waras enggak sih kita ini,” sambungnya.

Sementara itu, dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, berikut nilai harta kekayaan pejabat di Pemprov DKI Jakarta berdasarkan tahun lapor 31 Desember 2021.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Rp31.987.685.032
Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Marullah Matali Rp4.977.282.298
Plt Sekretariat Daerah Uus Kuswanto Rp4.792.479.190
Inspektorat Syaefulloh Hidayat Rp6.757.400.000
Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma Rp2.791.320.441
Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin Rp1.378.698.496
Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar Rp4.915.133.364
Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim Rp2.363.022.813
Wali Kota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko Rp9.954.057.519
Bupati Kep Seribu Junaedi Rp5.471.454.268
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Atika Nur Rahmania Rp1.387.400.000
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Michael Rolandi Cesnanta Brata Rp14.971.608.935
Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Reza Pahlevi Rp1.943.300.000
Kepala Badan Pendapatan Daerah Lusiana Herawati Rp3.896.654.148
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Taufan Bakri Rp6.611.133.943
Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Fitria Rahadiani Rp6.611.133.943
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Maria Qibtya Rp4.463.745.272
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Mochamad Miftahulloh Tamary Rp2.757.159.547
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Isnawa Adji Rp11.107.146.682
Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Indra Patrianto Rp2.539.526.269
Kepala Dinas Pendidikan Nahdiana Rp1.779.887.669
Kepala Dinas Kesehatan Widyastuti Rp5.575.862.918
Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho Rp16.227.117.331
Kepala Dinas Sumber Daya Air Yusmada Faizal Rp16.103.500.983
Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Heru Hermawanto Rp6.009.714.203
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sarjoko Rp6.043.119.251
Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Satriadi Gunawan Rp4.632.135.464
Kepala Dinas Sosial Premi Lasari Rp7.170.066.412
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Andri Yansyah Rp15.584.041.692
Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tuty Kusumawati Rp5.394.323.405
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Suharini Eliawati Rp1.994.069.756
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kuswanto Rp683.058.318
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Budi Awaludin Rp1.057.054.982
Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo Rp6.594.425.148
Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Raides Aryanto Rp1.343.916.357
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha kecil Menengah Elisabeth Ratu Rante Allo Rp19.093.275.048
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Benni Aguscandra Rp2.576.999.547
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Achmad Firdaus Rp934.335.411
Kepala Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Andhika Permata Rp7.616.982.391
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Wahyu Haryadi Rp3.513.884.679
Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Fajar Sauri Rp4.468.471.433
Kepala Dinas Kebudayaan Iwan Henry Wardhana Rp5.330.224.181

Reporter: Lydia Fransisca

Merdeka.com

Deputi Penindakan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengungkap sebanyak 70,3 persen pejabat hartanya naik selama pandemi Covid-19. Sedangkan pejabat yang hartanya menurun sebanyak 22,9 persen. Sementara pejabat yang ...

2 dari 2 halaman

Banyak Pejabat Miliki Harta Tak Wajar

KPK Tahan Empat Tersangka Suap Pemeriksa Laporan Keuangan PUTR Pemprov Sulsel — Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata usai membacakan konstruksi perkara dan penahanan empat tersangka dugaan penerimaan suap terkait pemeriksaan laporan keuangan pada Dinas PUTR Pemprov Sulawesi Selatan TA 2020 di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/8/2022). Salah satu yang ditahan KPK adalah Andi Sonny selaku Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Tenggara/Mantan Kasuauditorat Sulsel I BPK Perwakilan Provinsi Sulsel. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut banyak pejabat dan penyelengara negara miliki harta kekayaan tak wajar. Pernyataan ini disampaikan Alex saat ditanya soal harta kekayaan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo yang tak ada di laman elhkpn.kpk.go.id.

Alex menanggapi ihwal kecuriagaan adanya rekening gendut yang dimiliki Ferdy Sambo.

"Ya kalau masalah curiga sih, enggak hanya yang bersangkutan, kan banyak pejabat negara yang punya kekayaan negara enggak wajar," ujar Alex dalam keterangannya, Selasa (12/12/2022).

Alex menyebut, sudah semestinya harta kekayaan para pejabat negara itu diusut. Pasalnya, banyak pejabat yang memiliki harta kekayaan di atas gaji mereka.

"Kalian semua juga tahu, siapa saja yang punya rumah di Pondok Indah, siapa saja pejabat negara yang punya rumah di situ, kan gaji penghasilan penyelenggara negara, pejebat negara itu terukur. Mulai dari pangkat terendah sampai pensiun itu semua ada SK-nya, tunjangan, gaji pokok berapa dan sebagainya," kata Alex.

"Tinggal diakumulasi saja kan, kapan dia masuk, kapan pensiun, punya penghasilan di luar penyelenggara negara sebagai ASN atau tidak, kalau punya bisnis yang lain harus diungkap binis apa, penghasilan berapa," Alex menambahkan.

Menurut Alex, soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pihaknya tak diberikan kewenangan memberikan sanksi kepada mereka yang tak melapor secara jujur.

Meski demikian, menurut Alex, setiap lembaga negara bisa memberikan ancaman kepada para pejabatnya jika tak patuh dalam LHKPN.

"UU itu tidak ada sankinya buat mereka yang wajib lapor, makanya kami sampaikan, mestinya secara internal itu dijadikan semacam standar perilaku, buat pejabat yang tidak lapor LHKPN, ya jangan dipromosikan, jangan dinaikan pangkatnya," kata Alex.

"Kalau yang sudah punya jabatan tetapi tidak lapor, padahal wajib lapor, copot dong jabatanya. Di UU memang tidak ada sanksinya," kata Alex.

Masuk Hari Keempat, Banjir Rob di Pesisir Utara Jakarta Rendam Sembilan RT dan Satu Ruas Jalan