HEADLINE: Menanti Gebrakan Awal Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Apa Saja Prioritasnya?

Jenderal Andika Perkasa Resmi Serahkan Jabatan Panglima TNI ke Laksamana Yudo Margono — Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan sambutan pada acara serah terima jabatan Panglima di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (20/12/2022). Yudo Margono dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/TNI/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Laksamana Yudo Margono telah resmi menjabat sebagai Panglima TNI setelah dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara pada Senin, 19 Desember 2022 kemarin. Yudo Margono menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun pada 1 Januari 2023.

Yudo mengaku telah menerima buku memorandum dari Andika Perkasa yang akan digunakan untuk pedoman perbaikan di tubuh TNI. Dia menyatakan akan melanjutkan program-program dan pembangunan yang telah dikerjakan Andika selaku pendahulunya.

Beberapa tugas yang akan dilakukan Yudo Margono sebagai Panglima TNI yakni menjaga kedaulatan negara serta persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian menjaga netralitas TNI di tahun politik jelang Pemilu 2024. Juga meningkatkan dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap TNI.

Isu soal keamanan di Papua juga menjadi salah satu prioritas Yudo Margono. Sesuai amanah Presiden Joko Widodo (Jokowi), dia akan berkunjung ke Papua untuk melihat langsung situasi di sana. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi pendekatan operasi keamanan di Papua, termasuk soal wacana pengurangan prajurit.

"Tentunya penjabaran apa yang disampaikan pak presiden kemarin, termasuk beliau menyampaikan untuk yang di Papua bagaimana, nanti akan kita laksanakan," ujar Yudo usai Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Panglima TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (20/12/2022).

Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) ini memastikan bahwa Papua bukanlah daerah operasi militer (DOM). Dia menyatakan bahwa operasi TNI di Papua yang ditonjolkan adalah operasi teritorial, bukan operasi militer.

"Itu yang perlu digarisbawahi, tentunya tetap tegas dan sesuai hukum yang ada," tutur Yudo.

Dia memastikan upaya penegakan hukum di Papua akan dilakukan secara tegas dan humanis, lewat sinergitas TNI dan Polri. Hal tersebut juga sesuai dengan amanah yang disampaikan Presiden Jokowi saat pelantikan Panglima TNI kemarin.

"Tentunya kita lebih memajukan ke penegakan hukum, sehingga nanti untuk para yang buat onar di sana, melanggar hukum, menggangu masyarakat, tentunya akan kita tangkap dan serahkan kepada Polri. Karena memang di sana operasinya operasi penegakan hukum," ujarnya.

Operasi teritorial, kata dia, tetap dilaksanakan karena masyarakat Papua membutuhkan dukungan TNI. Operasi teritorial di Papua dilaksanakan sesuai koordinasi aparat di lapangan, seperti Kodim, Korem, serta Koramil dengan perkuatan yang ada.

Selain Papua, daerah rawan strategis lainnya yang menjadi prioritas dikunjungi Yudo di awal kepemimpinannya sebagai Panglima TNI adalah wilayah Laut Natuna dan Aceh. Namun bukan berarti Yudo tidak mendatangi daerah lain.

"Prioritasnya karena memang sekarang ini jadi perhatian kita semuanya untuk daerah kerawanan strategis tadi," katanya.

Bahkan Yudo akan menggelar operasi khusus PAM perbatasan di Laut Natuna. Operasi khusus akan dilakukan bersama TNI AU dan dikendalikan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan) I. Yudo menyebut cara ini efektif untuk menjaga Laut Natuna Utara.

"Karena yang lalu itu efektif saya pimpin langsung di situ, gabungan antara udara, laut dan juga nanti bantuan darat kita gabungkan jadi satu supaya lebih efektif," ujar mantan Pangkogabwilhan I ini.

Infografis Menanti Gebrakan Awal Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. (Liputan6.com/Trieyasni)

Sebagai negara kepulauan, TNI tentu akan mewaspadai daerah-daerah perbatasan yang rawan menjadi titik awal terjadinya konflik. Yudo menuturkan, Indonesia memiliki 10 perbatasan laut dan dua perbatasan darat.

Kewaspadaan di daerah perbatasan baik laut maupun darat, akan ditindaklanjuti dengan melakukan deploying (penyebaran) kekuatan personel TNI dalam rangka patroli. Meski demikian, dia mengakui bahwa mengatasi konflik di wilayah perbatasan tidaklah mudah, karena acap kali konflik yang terjadi merupakan perselisihan yang telah berlangsung bertahun-tahun.

"Perbatasan di Natuna itu sudah 14 kali mulai 1973 tidak selesai. Artinya kita tetap melaksanakan kerjasama diplomasi untuk antisipasi terjadinya itu (konflik). Kita tidak berharap terjadinya itu tapi kita tetep siap antisipasi segala yang terjadi," ucap Yudo.

"Tentunya kekuatan darat laut udara kita jaga profesionalisme tadi, kemudian alutsista selalu kita standby. Kemudian kita tidak lepas dari latihan-latihan juga supaya selalu terjaga siap siaga operasional," tambah dia.

Meski hanya akan menjabat sebagai Panglima selama setahun, Laksamana Yudo Margono optimistis TNI bersama elemen masyarakat mampu menjaga kedaulatan negara serta persatuan dan kesatuan bangsa. Yudo menegaskan, dirinya tidak pernah membatasi kinerjanya dengan waktu.

"Saya dari dulu tidak pernah berpikir itu, yang penting tugas berikutnya saya kerjakan dengan maksimal, dengan optimal, tidak berpikir nanti hanya setahun mau berapa bulan dan sebagainya," katanya menandaskan.

Pengamat militer, Al Araf memberikan sejumlah catatan kepada Laksamana Yudo Margono yang baru saja dilantik menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Tantangan utama yang akan dihadapi Yudo yakni memastikan TNI tidak terlibat dalam politik praktis. Sebab, saat ini merupakan tahun politik jelang Pemilu 2024.

"Jelas proses pemilu tolak tarik TNI untuk kepentingan politik akan selalu ada. Karena itu, tantangan Panglima TNI yang baru adalah menjauhkan TNI dari kegiatan politik praktis, karena hal itu dilarang oleh UU TNI," ujar Al Araf saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (20/12/2022).

Yudo juga diminta memastikan pola pendekatan keamanan di Papua dari repreaif menjadi persuasif. Al Araf menilai, selama ini pola pendekatan keamanan di Papua masih represeif dan berlebihan, sehingga terjadi berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran HAM.

"Oleh karena itu Panglima TNI baru perlu mengevaluasi pola pendekatan keamanan di Papua yang selama ini represif," tuturnya.

Tak hanya kekuatan di Papua, Panglima TNI juga diminta mengevaluasi penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil yang melanggar UU TNI. Dalam beberapa data termasuk Ombudsman RI, kata dia, terjadi pelanggaran penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil yang melanggar aturan.

Yudo juga diminta mengevaluasi semua nota kesepahaman atau MoU TNI dengan berbagai instansi sipil. Menurut dia, MoU tugas selain perang dengan instansi sipil tersebut bertentangan dengan UU TNI.

"Ada 30 lebih MoU TNI dengan instansi sipil dan swasta yang melanggar UU TNI. Mengacu UU TNI, tugas selain perang dapat dilakukan jika ada keputusan presiden dengan perimbangan DPR, bukan melalui MoU," kata Al Araf.

Selanjutnya, Panglima TNI harus mendukung agenda reformasi dan transformais TNI meliputi reformasi peradilan militer, restrukturisasi koter, modernisasi alutsista secara transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI.

"Kemudian komitmen terhadap penghormatan HAM, sehinga prajurit yang melanggar UU dapat dibawa dalam pengadilan yang independen. Dan terakhir mengantisipasi ancaman eksternal seperti konflik Laut China Selatan dan persoalan perang Rusia Ukraina," ujar Al Araf memungkasi.

Jenderal Andika Perkasa menggelar Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Panglima TNI kepada Laksamana Yudo Margono di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Selatan, Selasa (20/12/2022). Laksamana Yudo Margono telah resmi menjadi Panglima TNI setelah dilant...

2 dari 3 halaman

Mengawal 4 Agenda Prioritas Yudo Margono

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi yakin terobosan-terobosan yang telah dilakukan Andika Perkasa akan dipertahankan oleh Panglima TNI Yudo Margono, termasuk soal aturan baru seleksi penerimaan prajurit.

"Kebijakan pasti dipertahanan, selama positif pasti dipertahankan. Karena semua agenda Panglima TNI berkelanjutan. Bagaimana pun mengenai itu bukan entitas sendiri, dia menjalankan kebijakan pertahanan dan ketahanan negara," ujar Fahmi saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (20/12/2022).

Dia menuturkan bahwa program kerja Panglima TNI mengacu pada visi dan misi Presiden yang kemudian dirumuskan menjadi rencana kebijakan pertahanan. "Teknisnya aja akan seperti apa bentuknya. Gelar pasukan seperti apa," katanya.

Sementara terkait terobosan yang akan dilakukan Panglima TNI, Fahmi mengatakan bahwa garis besarnya sudah disampaikan dalam empat agenda prioritas Laksamana Yudo Margono. Dia enggan berandai-andai tentang terobosan yang akan dilakukan Yudo karena belum berjalan.

"Empat prioritas dia sudah sebutkan, tinggal melihat saja apakah itu efektif atau tidak. Kalau sekarang kita masih terlalu dini. Nanti kan akan kelihatan mana yang jalan, mana yang enggak," ujar Fahmi.

Dia berharap, Yudo Margono dapat menjalankan program-progam dan agenda prioritas selama menjadi Panglima TNI dalam setahun ke depan.

Sebelumnya, Yudo Margono menyampaikan empat program prioritas yang akan dijalankan sebagai Panglima TNI. Empat agenda prioritas ini disampaikan saat Yudo menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagai calon Panglima TNI pada 2 Desember 2022 lalu.

Prioritas pertama adalah mengakselerasi sumber daya manusia (SDM). Dia menyebut SDM yang profesional merupakan hal utama yang dibutuhkan untuk memajukan TNI.

“Karena tanpa itu semua, sulit akan mewujudkan itu. Jadi dengan SDM yang profesional tentunya kita akan melanjutkan tugas-tugas dan meningkatkan yang saya sampaikan tadi,” kata Yudo usai menghadiri Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (13/12/2022).

Infografis Jenderal Andika Perkasa Serahkan Tongkat Komando Panglima TNI ke Laksamana Yudo Margono. (Liputan6.com/Trieyasni)

Prioritas kedua yakni mendorong operasional TNI yang lebih cepat. Yudo menyatakan, dirinya akan melaksanakan fungsi tugas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan).

“Yaitu merupakan efektivitas Kodam dalam melaksanakan tugas karena sudah dibagi dari wilayah satu, dua, tiga. Nanti akan kita berdayakan untuk mengendalikan operasi maupun melaksanakan latihan-latihan,” ujarnya.

Dia menuturkan bahwa tugas tanggung jawab tertinggi penuh memang dipegang oleh Panglima TNI, namun pendelegasian wewenang pelaksanaan sehari-hari nantinya akan diampu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) yang sifatnya operasi gabungan.

Prioritas ketiga, yakni reformasi birokrasi yang merujuk pada kelembagaan yang bersih dan berwibawa. “Saat ini harus clean government, itu menjadi tugas kita bersama bahwa kita ke depan harus bersih,” ucap Yudo seperti dikutip dari Antara.

Sementara prioritas terakhir yakni penjagaan di daerah-daerah yang kerawanannya tinggi baik di daerah perbatasan laut maupun darat. Dia mencontohkan, daerah-daerah dengan kerawanan tinggi yang dimaksud di antaranya Kabupaten Natuna, Provinsi Aceh, hingga wilayah Papua.

Nantinya Yudo akan mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan para kepala staf matra TNI terkait hal-hal prioritas dalam visi-misi yang akan dijalankannya tersebut, termasuk menjaga soliditas dan sinergisme dengan institusi Polri maupun elemen masyarakat lainnya.

“Nantinya kita akan selalu padukan karena enggak bisa TNI bergerak sendiri, pasti harus bersamaan dengan Polri, dengan komponen masyarakat lainnya,” kata Yudo Margono menandaskan.

3 dari 3 halaman

Jaga Kedaulatan NKRI hingga Netralitas TNI

Presiden Jokowi Lantik Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI — Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kanan) berjabat tangan dengan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono saat acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/12/2022). Presiden Jokowi melantik Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa. (Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan sejumlah arahan kepada Laksamana Yudo Margono usai dilantik sebagai Panglima TNI. Pertama, Jokowi meminta Yudo menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada TNI yang saat ini berada di posisi paling tinggi. Salah satunya dengan meningkatkan profesionalitas di tubuh TNI.

"Menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada TNI yang sekarang sudah paling tinggi. Kepercayaan ini harus dijaga terus dengan profesionalisme di tubuh TNI yang terus harus ditingkatkan," kata Jokowi kepada wartawan usai pelantikan Panglima TNI di Istana Negara, Senin (19/12/2022).

Dia juga mengingatkan peran utama TNI, yakni senantiasa menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Kedua menjaga persatuan dan kesatuan kita," ucapnya.

Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga meminta Laksamana Yudo Margono menjaga netralitas prajurit TNI menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dia menekankan bahwa prajurit TNI tak boleh masuk ke dalam politik praktis.

"Agar menjaga netralitas TNI agar tidak ketarik-tarik ke dalam politik praktis yang penting," katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan pentingnya sinergi TNI dan Politik dalam menjaga kondusifitas Indonesia, khususnya di tahun politik. Jokowi menuturkan hal ini penting untuk pembangunan ekonomi nasional ditengah ketidakpastian global.

"Pentingnya sinergi TNI dan Polri dalam menjaga kondusifitas negara kita, karena penting stabilitas politik, stabilitas keamanan penting dalam rangka pembangunan Negara, pembangunan ekonomi kita, dalam situasi yang tidak pasti karena ketidakpastian global," jelas dia.

Lebih lanjut, Jokowi menilai baik rencana pendekatan humanis dan pengurangan prajurit TNI di Papua. Namun, Jokowi mengingtkan TNI harus tetap tegas kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), sebab mereka kerap kali melakukan tindakan kekerasan.

"Saya kira baik pendekatan humanis, pengurangan prajurit TNI di Papua itu baik, tetapi harus tegas di sana KKB selalu berbuat seperti itu ya tidak akan selesai-selesai masalahnya," ujar Jokowi.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Dia berharap Panglima TNI Laksamana Yudo Margono tetap mempertahankan pendekatan humanis dalam penanganan di Papua.

"Kita memang tetap melakukan pendekatan yang humanis, membangun melalui pendekatan teritorial dengan penegakan hukum," kata Ma'ruf di Istana Wapres, Selasa (20/12/2022).

Namun, Ma'ruf menyebut pendekatan tegas juga tetap akan diterapkan di Papua. Mengingat KKB Papua masih kerap berulah.

"Tetapi karena banyaknya masih adanya kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh pihak KKB, mungkin ada langkah-langkah yang lebih tegas lagi di dalam menghadapi. Itu memang disuarakan oleh banyak pihak untuk menjaga dan melindungi masyarakat di Papua," jelas Ma'ruf.

Ma'ruf yang juga Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) ini menyatakan bahwa pendekatan tegas tidak dilakukan di seluruh daerah Papua, melainkan di wilayah tertentu saja.

"Kalaupun ada, itu sebenarnya masih di daerah kelompok kecil saja. Tetapi memang harus dihadapi dengan lebih tegas lagi," kata dia.

Ma'ruf mengklaim, mayoritas wilayah Papua sejatinya sangat aman dan kondusif. Menurutnya, erawaanan hanya terjadi di beberapa wilayah kecil saja.

"Jadi kalau dibilang Papua itu sebenarnya tidak di seluruh Papua ya, hanya di daerah tertentu saja. Papua yang lain tuh kondusif dan aman. Saya lima hari berputar dari Jayapura, Merauke, Timika, Kaimana, sampai ke Biak, semua bahkan mereka minta tambah provinsi baru lagi," ucap Ma'ruf Amin memungkasi.