HEADLINE: Menanti Gebrakan Awal Panglima TNI Laksamana Yudo Margono,  Apa Saja Prioritasnya?

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi yakin terobosan-terobosan yang telah dilakukan Andika Perkasa akan dipertahankan oleh Panglima TNI Yudo Margono, termasuk soal aturan baru seleksi penerimaan prajurit.

"Kebijakan pasti dipertahanan, selama positif pasti dipertahankan. Karena semua agenda Panglima TNI berkelanjutan. Bagaimana pun mengenai itu bukan entitas sendiri, dia menjalankan kebijakan pertahanan dan ketahanan negara," ujar Fahmi saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (20/12/2022).

Dia menuturkan bahwa program kerja Panglima TNI mengacu pada visi dan misi Presiden yang kemudian dirumuskan menjadi rencana kebijakan pertahanan. "Teknisnya aja akan seperti apa bentuknya. Gelar pasukan seperti apa," katanya.

Sementara terkait terobosan yang akan dilakukan Panglima TNI, Fahmi mengatakan bahwa garis besarnya sudah disampaikan dalam empat agenda prioritas Laksamana Yudo Margono. Dia enggan berandai-andai tentang terobosan yang akan dilakukan Yudo karena belum berjalan.

"Empat prioritas dia sudah sebutkan, tinggal melihat saja apakah itu efektif atau tidak. Kalau sekarang kita masih terlalu dini. Nanti kan akan kelihatan mana yang jalan, mana yang enggak," ujar Fahmi.

Dia berharap, Yudo Margono dapat menjalankan program-progam dan agenda prioritas selama menjadi Panglima TNI dalam setahun ke depan.

Sebelumnya, Yudo Margono menyampaikan empat program prioritas yang akan dijalankan sebagai Panglima TNI. Empat agenda prioritas ini disampaikan saat Yudo menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagai calon Panglima TNI pada 2 Desember 2022 lalu. 

Prioritas pertama adalah mengakselerasi sumber daya manusia (SDM). Dia menyebut SDM yang profesional merupakan hal utama yang dibutuhkan untuk memajukan TNI.

“Karena tanpa itu semua, sulit akan mewujudkan itu. Jadi dengan SDM yang profesional tentunya kita akan melanjutkan tugas-tugas dan meningkatkan yang saya sampaikan tadi,” kata Yudo usai menghadiri Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (13/12/2022).

Prioritas kedua yakni mendorong operasional TNI yang lebih cepat. Yudo menyatakan, dirinya akan melaksanakan fungsi tugas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan).

“Yaitu merupakan efektivitas Kodam dalam melaksanakan tugas karena sudah dibagi dari wilayah satu, dua, tiga. Nanti akan kita berdayakan untuk mengendalikan operasi maupun melaksanakan latihan-latihan,” ujarnya.

Dia menuturkan bahwa tugas tanggung jawab tertinggi penuh memang dipegang oleh Panglima TNI, namun pendelegasian wewenang pelaksanaan sehari-hari nantinya akan diampu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) yang sifatnya operasi gabungan.

Prioritas ketiga, yakni reformasi birokrasi yang merujuk pada kelembagaan yang bersih dan berwibawa. “Saat ini harus clean government, itu menjadi tugas kita bersama bahwa kita ke depan harus bersih,” ucap Yudo seperti dikutip dari Antara.

Sementara prioritas terakhir yakni penjagaan di daerah-daerah yang kerawanannya tinggi baik di daerah perbatasan laut maupun darat. Dia mencontohkan, daerah-daerah dengan kerawanan tinggi yang dimaksud di antaranya Kabupaten Natuna, Provinsi Aceh, hingga wilayah Papua.

Nantinya Yudo akan mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan para kepala staf matra TNI terkait hal-hal prioritas dalam visi-misi yang akan dijalankannya tersebut, termasuk menjaga soliditas dan sinergisme dengan institusi Polri maupun elemen masyarakat lainnya.

“Nantinya kita akan selalu padukan karena enggak bisa TNI bergerak sendiri, pasti harus bersamaan dengan Polri, dengan komponen masyarakat lainnya,” kata Yudo Margono menandaskan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan sejumlah arahan kepada Laksamana Yudo Margono usai dilantik sebagai Panglima TNI. Pertama, Jokowi meminta Yudo menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada TNI yang saat ini berada di posisi paling tinggi. Salah satunya dengan meningkatkan profesionalitas di tubuh TNI.

"Menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada TNI yang sekarang sudah paling tinggi. Kepercayaan ini harus dijaga terus dengan profesionalisme di tubuh TNI yang terus harus ditingkatkan," kata Jokowi kepada wartawan usai pelantikan Panglima TNI di Istana Negara, Senin (19/12/2022).

Dia juga mengingatkan peran utama TNI, yakni senantiasa menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Kedua menjaga persatuan dan kesatuan kita," ucapnya.

Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga meminta Laksamana Yudo Margono menjaga netralitas prajurit TNI menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dia menekankan bahwa prajurit TNI tak boleh masuk ke dalam politik praktis.

"Agar menjaga netralitas TNI agar tidak ketarik-tarik ke dalam politik praktis yang penting," katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan pentingnya sinergi TNI dan Politik dalam menjaga kondusifitas Indonesia, khususnya di tahun politik. Jokowi menuturkan hal ini penting untuk pembangunan ekonomi nasional ditengah ketidakpastian global.

"Pentingnya sinergi TNI dan Polri dalam menjaga kondusifitas negara kita, karena penting stabilitas politik, stabilitas keamanan penting dalam rangka pembangunan Negara, pembangunan ekonomi kita, dalam situasi yang tidak pasti karena ketidakpastian global," jelas dia.

Lebih lanjut, Jokowi menilai baik rencana pendekatan humanis dan pengurangan prajurit TNI di Papua. Namun, Jokowi mengingtkan TNI harus tetap tegas kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), sebab mereka kerap kali melakukan tindakan kekerasan.

"Saya kira baik pendekatan humanis, pengurangan prajurit TNI di Papua itu baik, tetapi harus tegas di sana KKB selalu berbuat seperti itu ya tidak akan selesai-selesai masalahnya," ujar Jokowi.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Dia berharap Panglima TNI Laksamana Yudo Margono tetap mempertahankan pendekatan humanis dalam penanganan di Papua.

"Kita memang tetap melakukan pendekatan yang humanis, membangun melalui pendekatan teritorial dengan penegakan hukum," kata Ma'ruf di Istana Wapres, Selasa (20/12/2022). 

Namun, Ma'ruf menyebut pendekatan tegas juga tetap akan diterapkan di Papua. Mengingat KKB Papua masih kerap berulah.  

"Tetapi karena banyaknya masih adanya kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh pihak KKB, mungkin ada langkah-langkah yang lebih tegas lagi di dalam menghadapi. Itu memang disuarakan oleh banyak pihak untuk menjaga dan melindungi masyarakat di Papua," jelas Ma'ruf.  

Ma'ruf yang juga Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) ini menyatakan bahwa pendekatan tegas tidak dilakukan di seluruh daerah Papua, melainkan di wilayah tertentu saja.

"Kalaupun ada, itu sebenarnya masih di daerah kelompok kecil saja. Tetapi memang harus dihadapi dengan lebih tegas lagi," kata dia.

Ma'ruf mengklaim, mayoritas wilayah Papua sejatinya sangat aman dan kondusif. Menurutnya, erawaanan hanya terjadi di beberapa wilayah kecil saja.

"Jadi kalau dibilang Papua itu sebenarnya tidak di seluruh Papua ya, hanya di daerah tertentu saja. Papua yang lain tuh kondusif dan aman. Saya lima hari berputar dari Jayapura, Merauke, Timika, Kaimana, sampai ke Biak, semua bahkan mereka minta tambah provinsi baru lagi," ucap Ma'ruf Amin memungkasi.