Ridwan Kamil Akan Bertemu Heru Budi di Balai Kota Jakarta Sore Ini

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut pembangunan Bendungan Ciawi menjadi salah satu dari program utama penanggulangan banjir di DKI Jakarta. Terkait hal tersebut kata Heru, dia sudah membahasnya bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Hal itu, diungkapkan Heru ditemui usai acara penandatanganan offering letter 1.097 karyawan Palyja dan Aetra serta pembukaan rekening Bank DKI dan Penerimaan Kartu BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Jakarta International Equestrian Park (JIEP), Jakarta Timur, Rabu (7/12/2022).

"Itu kan bagian dari program utama penanggulangan banjir yang disampaikan Menteri PUPR di Ciliwung," kata Heru.

Heru menyampaikan pembangunan Bendungan Ciawi sama halnya dengan pembangunan Bendungan Sukamahi, yaitu sama-sama diharapkan dapat mengurangi banjir di wilayah DKI Jakarta.

"Sehingga itu bisa selesai Waduk Ciawi sama sodetan, mudah-mudahan berkurang cukup banyak banjir di Jakbar, Jakut, Jaksel," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi dijadwalkan rampung dan diresmikan pada Desember 2022. Namun, dia tak merinci tanggal peresmian secara pasti.

"Yang Bendungan Ciawi bisa diresmikan Desember (2022) ini. Kalau yang Bendungan Sukamahi sama ya," ujar Basuki kepada wartawan, Minggu 4 Desember 2022.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan, bakal rutin melakukan gerebek lumpur sebagai upaya pengendalian banjir Jakarta. Pengendalian banjir jadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI pada 2023.

"Penanganan rutin pengerukan jadi rutin gerebek lumpur, jadi kemarin saya sudah ke beberapa wilayah semua harus jalan sarana prasarana yang Pemda miliki turun untuk mengantisipasi banjir," kata Heru ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Selain itu, Heru menyebut juga bakal rutin mengeruk saluran air di sejumlah sodetan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh aliran air banjir dalam rangka mengurangi debit banjir.

"Mengenai sodetan, tadi ada yang tanya kemarin juga Jakarta Timur saya sudah sampaikan ke Pak Wali Kota, ke Asbang (Asisten Pembangunan) kemarin mereka sudah melakukan pengukuran di lokasi yang untuk sodetan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik," terang Heru.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata menambahkan bahwa untuk pengendalian banjir Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan sekitar Rp10 triliun.

"Kita mengalokasikan 41,27 persen untuk ketiga prioritas tersebut yang jumlahnya bisa mencapai untuk pengendalian banjir Rp10 triliun lebih," kata Michael.