Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa pelarangan ekspor bauksit yang berlaku pada Juni 2023, bukan menandakan Indonesia merupakan negara tertutup.
Dia mempersilahkan perusahaan dan negara di dalam dan luar negeri untuk membangun industri bauksit di Indonesia.
"Jadi kita ini bukan tertutup, kita kan mempersilahkan. Kita terbuka mempersilahkan siapapun dari negara manapun perusahaan dalam negeri maupun luar negeri untuk ikut bersama-sama membangun industrinya di Indonesia," jelas Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Advertisement
Baca Juga
Dia menuturkan pengusaha bisa membangun industri nikel, bauksit, tembaga, dan timah di Indonesia. Namun, Jokowi ingin mereka bekerja sama dengan BUMN dan perusahaan swasta dalam negeri dalam membangun industri bahan material.
"Mendirikan sendiri silahkan, tapi kita ingin yang namanya pajak itu ada di dalam negeri, yang namanya PNBP itu ada dalam negeri," katanya.
Jokowi menuturkan apabila BUMN dan swasta dalam negeri ikut bergabung membangun industri bahan mentah, maka akan membawa banyak manfaat. Mulai dari mendapatkan deviden, royalti, hingga lapangan pekerjaan.
"Kalau kita ikut join yang namanya deviden itu ada di dalam negeri, yang namanya royalti itu ada di dalam negeri, yang namanya kesempatan kerja itu ada dalam negeri. Yang kita inginkan itu, masa tidak boleh kita akan terus," sambung Jokowi.
Â
Industrialisasi Bauksit Memperluas Lapangan Pekerjaan
Sebelumnya, Jokowi mengeluarkan larangan ekspor bijih bauksit yang akan mulai berlaku pada Juni 2023. Jokowi memprediksi pendapatan negara akan meningkat hingga Rp62 triliun.
Pasalnya, kata dia, pemerintah akan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Sehingga, meningkatkan pendapatan negara dari industrialisasi bauksit.
"Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri ini kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi sekitar kurang lebih Rp62 triliun," kata Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (21/12/2022).
Dia menyampaikan pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Terutama, untuk pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya, peningkatan penerimaan devisa, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Untuk itu, Jokowi menuturkan pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Salah satunya, dengan mengurangi ekspor bahan mentah dan meningkatkan hilirisasi industri.
"Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Â
Advertisement
Larangan Ekspor, Nilai Ekspor Nikel Naik pada 2021
Sebelum bauksit, Jokowi telah melarang ekspor bijih nikel per 1 Januari 2022. Kebijakan ini membuat nilai ekspor nikel naik dari Rp17 triliun atau USD 1,1 miliar USD di akhir tahun 2014, menjadi Rp326 triliun atau USD 20,9 miliar USD pada tahun 2021.
Bahkan, dia memperkirakan nilai tambah dari bijih nikel tembus lebih dari Rp468 triliun atau lebih dari USD 30 miliar. Hal inilah yang membuat pemerintah akan melarang ekspor bahan material lainnya secara bertahap.