Ma'ruf Amin Minta Gerakan Revolusi Mental Bisa Munculkan Sikap Anti-Radikalisme

Di sisi lain, Wapres Ma'ruf Amin menyoroti penerapan penegakan hukum kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. 

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta penerapan penegakan hukum tegas kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Pernyataan ini disampaikan Ma’ruf saat rapat tertutup dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta, Selasa (20/12/2022).

"Wapres dalam hal ini meminta supaya ada langkah tegas untuk melakukan penegakan hukum, supaya negara hadir di sana. Supaya melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap mereka yang melakukan keonaran, separatis, dan itu membahayakan negara," ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangannya, dikutip Rabu (21/12/2022).

Ma'ruf, kata Masduki, menyebut KKB kelompok jahat dan membuat masyarakat Papua resah dan tidak aman.

"Mereka ini adalah kelompok yang tidak benar, kelompok jahat, karena apa? Karena mereka menginginkan supaya masyarakat resah, mereka melakukan teror penembakan, pembunuhan dan menimbulkan korban jiwa, sengaja menciptakan ketidakamanan," katanya.

Menurut Masduki, Ma’ruf meminta kepastian bahwa negara hadir di Papua dengan cara menjamin keamanan warga Papua. Sehingga masyarakat Papua tidak dibayangi rasa takut terhadap aksi kelompok KKB Papua.

"Supaya negara hadir di sana, upaya melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap mereka yang melakukan keonaran, separatis, dan itu membahayakan negara," katanya.

Meski demikian, Ma’ruf memastikan Pemerintah juga tetap memberlakukan pendekatan humanis atau kemanusiaan dalam membangun kesejahteraan di Papua.

“Jadi ada langkah-langkah konkrit untuk kesejahteraan Papua itu seperti apa, dan adanya Kementerian dan Lembaga itu supaya segera untuk membangun kesejahteraan di Papua, itu permintaan dari Wapres,” kata Masduki.