DATA BERBICARA: Rindu Akan Langit Biru Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menguji coba dan menerapkan sejumlah kebijakan untuk mengurangi polusi udara. Sebut saja kerja keras Pemprov DKI Jakarta dalam mendongkrak penggunaan transportasi umum. Selain mengatasi kemacetan, upaya ini diharapkan mengurangi polusi udara.

Namun, tidak ada hasil positif. Apa yang salah?

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, mengatakan kebijakan-kebijakan yang ditelurkan Pemprov DKI Jakarta belum efektif. Misalnya saja dalam pembatasan kendaraan guna mengurai kemacetan lalu lintas yang parah dan polusi udara.

"Belum efektif," ujar Nirwono ketika dihubungi Liputan6.com.

Dia mengatakan Pemprov DKI tidak berani menerapkan kebijakan secara tegas dan tidak populis, seperti perluasan ganjil genap, jalan berbayar elektronik, parkir elektronik progresif, penataan infrastruktur pejalan kaki (trotoar, halte, JPO, jembatan penghubung), dan pembangunan kawasan simpul transportasi massal sebagai kawasan terpadu.

Pada sisi lain, masyarakat masih saja ketergantungan pada penggunaan kendaraan pribadi. Seperti yang dibahas di atas, penyebab utama polusi udara di Jakarta adalah sektor transportasi, yakni 70-75 persen, di mana kendaraan pribadi penyumbang polusi terbesar 50-60 persen.

"Serta tata ruang kota yang semrawut menjadi penyebab utama akumulasi buruknya kualitas udara," jelas Nirwono.

Juru Kampanye Media Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu, juga menilai sumber pencemar udara masih terus ada. 

"Dan tanpa ada rencana pengendalian yang strategis serta terstruktur dari pemerintah," kata Bondan kepada Liputan6.com.

Sementara, tukas dia, DKI Jakarta tidak bisa mengandalkan cuaca, apalagi menyalahkannya.

Peneliti Keamanan dan Ketahanan Kesehatan Global Universitas Griffith University Australia Dicky Budiman memiliki fokus pandangan lain soal ini. Dia memandang celah ketidakefektifan kebijakan tersebut, berasal dari ketiadaan data.

Ketika berbicara advokasi, dia menilai, harus ada data yang memperkuatnya. Advokasi di sini baik yang ditujukan kepada pemimpin maupun masyarakat. 

"Kita enggak bisa dan kurang kuat dalam upaya advokasi itu, kalau tidak memiliki data. Data sebenarnya tidak mesti yang kaya banget, kompleks waah! Yang sederhana saja ya," kata Dicky. 

Menurut dia, paling mudah memberi gambaran soal pentingnya kesehatan lingkungan ke pemimpin, dengan mengaitkannya dengan sektor ekonomi.

Dia menyebut, negara yang memiliki human development index yang baik, biasanya merupakan bangsa yang tidak berpolusi lingkungannya.  

Selain itu, DKI Jakarta dan daerah lainnya bisa memetik pelajaran dari pandemi Covid-19. Belajar dari pandemi Covid-19, kesehatan itu kritikal.

"Jadi tanpa kesehatan, bagaimana negara itu bisa maju ekonominya? Bagaimana bisa melakukan aktivitas? Jadi ini perlu dibangun masalah data. Sekali lagi tidak perlu yang complicated. Sebetulnya data itu ada, tinggal dicari," kata dia.

Jika dana dan tenaga terbatas, pemerintah bisa menggandeng lembaga luar seperti NGO.

Namun, hal utama yang harus dikejar adalah komitmen pemerintah dan dukungan masyarakat. Kampanye melalui media sosial ke masyarakat tidak akan efektif ketika tidak ada data penguat, meski sekarang eranya partisipasi publik. 

"Caranya apa? Kita bisa memperlihatkan data. Ini ada yang sudah ada, tinggal dikawinkan. Misal dengan data infeksi saluran pernafasan pada anak dikaitkan dengan kadar polusi di Jakarta. Itu bisa dikawinkan. Secara tren, pasti logika ilmiah saja, trennya pasti akan ada liniernya. Kalau kasus ISPA meningkat, berarti di situ ada masalah pada kualitas udara. itu yang harus disampaikan kepada publik. Pasti, wah ini harus kita dukung nih kualitas udara," tutur Dicky.

"Di situ termasuk dukungan untuk program-program yang mendukung. Misalnya kalau pergi dekat ya jalan kaki atau naik sepeda. Ini yang sekali lagi kalau disebut based on evidence ya seperti itu. Itu yang menjadi PR-nya untuk Jakarta," sambung dia. 

Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengungkap, selama 2022 hingga 20 Desember lalu, hanya ada 3 hari yang memiliki  Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) baik. Sementara, 213 hari lain pencemaran udaranya tergolong sedang dan 136 hari masuk ke kelompok tidak sehat.  

Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG, Dodo Gunawan, memprakirakan kualitas udara di Jakarta bakal masih sama pada 2023 jika sumber emisi tidak ditekan secara signifikan.

"Jakarta sebagai wilayah urban dengan sumber antropogenik yang mempengaruhi kualitas udara setempat. Jika tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap aktivitas antropogenik/sumber emisi, maka kualitas udara tidak akan berubah," ungkap Dodo kepada Liputan6.com, Kamis 22 Desember 2022.

Menurut dia, perubahan tersebut harus segera dilakukan. Mumpung baku mutu ozon permukaan di DKI Jakarta masih baik.  Hal itu berdasarkan pemantauan ozon permukaan di Stasiun Kemayoran dan Bukit Kototabang.

"Pengukuran kadar Ozon Permukaan dilakukan dengan peralatan otomatis. Pengukuran di Stasiun Kemayoran menggunakan alat Ozone Analyzer dengan metode UV Photometric, sedangkan di Stasiun Bukit-Kototabang menggunakan alat Ozone Analyzer tipe TEI49C dengan metode UV-Absorption. Baku mutu ozone sebesar 120 ppb (baik)," jelas Dodo.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, pada 2023, pemprov berupaya memperbaiki sejumlah aspek untuk menaikkan kualitas udara Ibu Kota. Salah satunya, tegas menerapkan aturan.

"Kami akan berupaya untuk menerapkan sanksi untuk pengguna kendaraan yang tidak lolos uji emisi di Jakarta. Baik itu dari sanksi tarif parkir yang lebih tinggi ataupun sanksi pajak kendaraan yang lebih tinggi untuk kendaraan yang tidak lolos uji emisi," kata Asep.

Pemprov juga berupaya melaksanakan putusan pengadilan terkait citizen lawsuit soal kualitas udara Jakarta. Apalagi, lanjut dia, Pemprov DKI Jakarta menerima putusan terbukti bersalah dari pengadilan.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis bersalah lima pejabat negara atas pencemaran udara di DKI Jakarta. Majelis hakim menghukum mereka agar melakukan sejumlah langkah perbaikan kualitas udara di Ibu Kota.

Juga menghukum Gubernur DKI Jakarta untuk mengawasi ketaatan setiap orang akan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup.

Gubernur DKI Jakarta pun diminta menjatuhkan sanksi terhadap setiap orang yang melanggar perundang-undangan tersebut. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta harus menyebarluaskan informasi pengawasan dan penjatuhan sanksi berkaitan pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat.

"Hingga saat ini, kami terus berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh Pemprov Jakarta sesuai dengan putusan tersebut. Contohnya adalah dengan membuat rencana aksi perbaikan kualitas udara yang terdiri dari 75 rencana aksi yang telah kami paparkan dalam public expose Oktober lalu. Selain itu, pengawasan standar baku mutu industri masih dijalankan bersamaan dengan upaya kami menerapkan sanksi untuk yang tidak lolos uji emisi," jelas Asep.

"Dengan upaya-upaya kami dan juga kerja sama yang baik dengan para mitra, kami yakin akan bisa mengurangi sumber emisi yang ada di Jakarta. Selain itu, kami berupaya untuk bekerja sama dengan kota kota daerah sekitar dalam mengurangi polusi udara di Jakarta," sambung dia.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Greenpeace. Juru Kampanye Media Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu, mengatakan polusi udara tidak bisa diselesaikan Pemprov DKI Jakarta sendiri. Sebab, polusi udara bersifat lintas batas.

"Sejatinya polusi udara ini lintas batas, seharusnya ada upaya bersama yang dilakukan bersama dan terstruktur antar pemerintah daerah hingga ke pemerintah pusat. Beban utamanya bukan hanya ada d DKI Jakarta," ucap Bondan.

Namun, dia mengkritik target DKI Jakarta yang ingin menurunkan 41 persen polusi udara pada 2030. Dia menyebut, target itu terlalu kecil. 

"Saat ini data tahunan PM 2,5 DKI antara 30-40 ug/M3. Nah, kalau ditargetkan hingga 2030 turun 41 persen, ingat BMUA (baku mutu udara ambien) tahunan PM 2,5 adalah 15 ug/m3. Kalau targetnya hanya turun 41 persen, artinya bisa dipastikan hingga 2030 warga DKI masih akan menghirup PM 2,5 yang di atas BMUA atau dalam kata lain masih TERCEMAR," tukas Bondan.

Ahli Kesehatan Lingkungan Universitas Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan ada cara sederhana mendeteksi kualitas udara baik di sebuah wilayah. Pertama, jika langit berwarna biru dalam waktu relatif lama pada pagi hingga siang hari. Semakin lama langit biru tampak, semakin baik pula kualitas udaranya.

Kedua, adanya hewan malam seperti kunang-kunang pada malam hari.

"Yang salah satu menjadi indikator itu kunang-kunang. Jadi kalau di satu wilayah atau kota kunang-kunangnya masih banyak, itu berarti bagus. Di sini, di Brisbane, dua duanya terpenuhi. Langitnya dari pagi sampai sore itu biru banget. Harusnya kita bisa capai itu untuk konteks Jakarta," kata Dicky. 

Menurut dia, pada pembatasan pergerakan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 lalu, kualitas udara di Jakarta sempat membaik. Langit biru, hampir setiap hari, menghiasi Ibu Kota dari pagi hingga siang.

"Tapi semenjak pengetatan berlalu, pertengahan 2022 ini kita melihat bahwa PM 2,5 itu masih tinggi terutama di pagi sampai siang. Dan itu bisa rata-rata 3 kali lipat di atas yang disarankan. Ini yang saat ini tercatat ya," ujar Dicky.

Ada sejumlah hal yang menyebabkan tingginya polusi udara pada pagi hingga siang hari di Jakarta. Pertama, karena aktivitas masyarakat. Kedua, terkait gravitasi.

Bukan rahasia, di sekitar Jakarta banyak pabrik. Sebagian berproduksi pada malam hari, asapnya pun membumbung ke langit. Namun, karena ada gravitasi, partikel kecil polutan turun. Semakin pagi, partikel itu makin rendah.

"Makanya polusi tinggi di pagi hari. Masyarakat percaya udara pagi sehat, hahaha.. di Jakarta enggak. Ini bahaya. Olah raga pagi itu tidak pas kalau di Jakarta. Pagi jelang siang udaranya bukan yang paling baik. Malah paling tinggi dibanding sore dan malam. Ini yang harus dipahami dalam konteks Jakarta," jelas dia.

Dia menilai ada baiknya Jakarta berkaca pada China. Secara kasat mata, lanjut Dicky, kualitas udara Jakarta hampir sama dengan Shanghai, China. 

Namun, China sudah menunjukkan perbaikan. 

"China itu negara yang memperlihatkan, perbaikan memerlukan waktu setidaknya 10-15 tahun. Pada 2000-an mulai meninggalkan batu bara seperti India. dulunya itu buruk banget di China itu. Seperti di India lah. India sekarang banyak kotanya kalau keluar kayak menghirup rokok berapa batang. Dulu China seperti itu," tutur Dicky.

Bagaimana caranya Jakarta bisa meniru China?

Dia menyebut, hal utama adalah leadership yang berbasis science, evidence based, mendengarkan science, dan memiliki health expert group. Pemimpin harus paham, masalah polusi memiliki dampak yang serius dan panjang.

"Bukan hanya berbicara ke sehatan di situ ada ekonomi dan lain-lain. Dengan leadership yang berbasis science, maka dia menerapkan, oke kita perbaiki. Jadi kebijakannya berbasis lingkungan. Sebenarnya kita sudah punya itu sejak zaman Pak Harto  (Presiden Kedua RI Soeharto), pembangunan berwawasan lingkungan. Tapi dalam narasinya saja, bahkan merusak lingkungan juga, sampai sekarang. Menurut saya mengkhawatirkan," pungkas Dicky.

Analisis dan Visualisasi Data oleh Pacmann

Analisis: Wahyu Hidayat, Alvin Noza

Visualisasi: Wahyu Hidayat, Alvin Noza