Ahli Sebut Ferdy Sambo Cs Bisa Divonis Bebas di Kasus Brigadir J, Ini Penjelasannya

Liputan6.com, Jakarta - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Andalas, Elwi Danil mengatakan bahwa Ferdy Sambo bersama terdakwa lainnya yakni Putri Candrawathi, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Richard Eliezer alias Bharada E dapat divonis bebas oleh majelis hakim apabila tidak memenuhi masing-masing dua unsur alat bukti.

Dua unsur alat bukti tersebut adalah unsur kesengajaan atau perencanaan dan unsur yang dapat menghilangkan nyawa.

Hal ini disampaikan Danil saat dihadirkan sebagai ahli oleh pihak Ferdy Sambo dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (27/12/2022).

"Di dalam pembuktian kalau kita bicara pasal 340 338, apakah pembuktian semua unsur harus dibuktikan kalau dia alat bukti cukup digunakan untuk membuktikan seluruh unsur atau masing-masing elemen unsur harus dibuktikan masing-masing 2 alat bukti minimal?" tanya kuasa hukum Sambo Rasamala Aritonang di ruang sidang PN Jaksel.

Mulanya Elwi menjelaskan sistem hukum di Indonesia menganut teori dulistik yang artinya memisahkan perbuatan melawan hukum dengan pertanggungjawaban pidana. Namun yang menjadi elemen pentingnya yakni kesalahan.

"Dalam rumusan tindak pidana ada frasa yang menunjuk pada perbuatan dan ada yang menunjuk pada pertanggungjawaban dikaitkan dengan sistem minimum alat bukti. Maka tentu konsekuensinya semua unsur dalam pasal itu harus didukung dengan dua alat bukti unsur direncanakan terlebih dahulu dua alat bukti, unsur menghilangkan nyawa orang lain harus dua alat bukti," papar Danil.

Dijelaskannya, sekalipun terdapat dua alat bukti yang sama dalam perencanaan dan pembunuhan masih perlu bukti yang konkret yang menunjukkan kepada unsur kepada delik yang akan dibuktikan itu.

Lantas, Rasamala kembali bertanya apabila masing-masing dua alat bukti itu dalam fakta persidangan tidak dapat dibuktikan sesuai dengan pasalnya 338 dan 340, apa konsekuensinya.

"Kalau pasal yang didakwakan itu sesuai dengan asas hukum actori incumbit probatio, actori onus probandi: siapa yang mendakwa maka ia harus membuktikan dakwaannya," jelas dia.

"Pada ketika ia tidak bisa membuktikan dakwaannya, maka konsekuensinya orang yang didakwa itu harus divonis bebas," ujar Danil menandaskan.

Reporter: Rahmat Baihaqi

Merdeka.com