Tertunda di Era Anies, 2 Anggota KI DKI Jakarta Akhirnya Dilantik Heru Budi

Liputan6.com, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akhirnya melantik dua anggota Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta Pergantian Antar Waktu (PAW) periode 2022-2024.

Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat mengapresiasi langkah Heru Budi melantik dua anggotanya tersebut. Pasalnya, pelantikan dua anggota KI DKI Jakarta itu sempat tertunda lama di era kepemimpinan Anies Baswedan.

Penundaan pelantikan itu, kata Harry, sempat membuat KI DKI Jakarta tak berfungsi.

"Jadi kalau kemarin (2022) kami posisinya ada dua yang mengundurkan diri dan dua belum diganti-ganti PAW, padahal hasil fit dan proper test dua itu sudah tersedia baik di eksekutif di gubernur dan di Ketua DPRD tinggal dilantik. Tetapi waktu itu ada penundaan cukup lama," kata Harry di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (27/12/2022).

Harry menganggap Heru Budi paham pentingnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hal ini mengingat pemerintahan yang baik harus diawasi, sehingga ada check and balancing.

"Ketika Pak Heru melantik Alhamdulillah beliau mendukung keterbukaan Informasi Publik beliau enggak ragu melantik karena memang pemerintahan yang baik itu adanya check and balancing, kalau enggak ada yang check and balancing enggak ada pengawasan lembaga itu akan mati," jelas Harry.

Selain itu, Harry juga menilai bahwa Heru konsen terhadap KIP. Dia menyebut bahwa Heru tidak menganggap KI sebagai suatu hal yang menakutkan. Padahal, menurut Harry, KI dapat menjadi mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Lebih lanjut, Harry menjelaskan bahwa kekosongan anggota Komisi Informasi DKI Jakarta di era Anies itu disebabkan oleh adanya pengunduran diri dua anggota PAW KI DKI Jakarta pada 2022.

"Karena ini KI periode 2020-2024 ditengah jalan di 2022 ada pengunduran diri dua anggota oleh karena itu ada kekosongan dan tusi utamanya nggak bisa berjalan kalau monev, sosialisasi itu sifatnya bagaimana kita bersinergi aja. Tapi kalau tusi utamanya ya menyelesaikan sengketa informasi publik," jelas dia.