Kasus Diduga Mangkrak, Tersangka Teror Molotov Ajukan Praperadilan

Liputan6.com, Jakarta - Pengacara Tersangka John Sondang, Fadhil Alfathan, mengaku bigung dengan status hukum kliennya yang diyakini tengah mangkrak. Sebab, sejak peristiwa dugaan tindak pidana teror yang dilakukan kliennya pada 16 Februari 2022, hingga kini belum ada kejelasan persidangan.

Atas alasan tersebut Fadhil mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Dia hendak menguji keabsahan status tersangka kliennya sebagai terduga pelaku teror.

"Permohonan Praperadilan sejak 27 Desember 2022 lalu. Hingga praperadilan diajukan, kami belum mengetahui perkembangan perkara klien kami seperti apa," kata Fadhil dalam keterangan pers diterima, Rabu (4/1/2023).

Fadhil mengaku, sebelum mengajukan permohonan praperadilan, pihaknya sudah sering bersurat secara resmi kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Densus 88. Namun tidak ada informasi apa pun yang diterima.

Fadhil memastikan, permohonannya sudah terdaftar dalam situs pengadilan PN Jaksel dan mendapatkan nomor perkara yaitu 118/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL.

"Dalam petitum, kami meminta hakim mengabulkan permohonan praperadilan untuk seluruhnya," tegas Fadhil.

Berikutnya, lanjut dia, nyatakan tindakan berupa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon, dalam hal ini Densus 88 kepada Pemohon (John Sondang) dalam dugaan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau Pasal 9 UU Terorisme adalah tidak sah.

Lalu menyatakan tindakan berupa penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon adalah tidak sah. Kemudian, menyatakan tindakan berupa penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dalam dugaan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau Pasal 9 UU Terorisme juga tidak sah.

"Memerintahkan agar seluruh proses hukum yang timbul dari penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau Pasal 9 UU Terorisme yang dilakukan terhadap Pemohon dihentikan," sebut Fadhil.

Selanjutnya, memerintahkan agar Termohon merehabilitasi nama baik Pemohon melalui media cetak nasional maupun media online.

"Terakhir, membebankan biaya perkara yang timbul dalam persidangan permohonan Praperadilan a-quo kepada Termohon," Fadhil menutup.

Sebagai informasi, sidang perdana praperadilan tersebut rencananya bakal digelar pada Rabu 11 Januari 2023.