Kritik Perppu Cipta Kerja, HNW: Presiden Abaikan Putusan MK

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyatakan NKRI sesuai ketentuan Konstitusi adalah negara hukum. Oleh karena itu, ia menilai seharusnya Presiden Joko Widodo tidak menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang oleh MK dinyatakan sebagai inkonstitusional bersyarat.

“Seharusnya melaksanakan keputusan MK sepenuh hati dengan intensif mengajak DPR untuk segera melaksanakan putusan MK tersebut. Bukan malah mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dinilai oleh banyak pakar sebagai tindakan yang mengabaikan putusan MK, padahal putusan MK sesuai ketentuan UUDNRI 1945 adalah final dan mengikat,” kata HNW dalam keterangannya, Selasa (3/12/2023).

Politikus PKS itu menyebut MK meminta Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperbaiki proses penyusunan UU Cipta Kerja yang oleh MK dinyatakan inkonstitusional bersyarat, salah satunya, karena tidak adanya meaningful participation atau partisipasi masyarakat yang bermakna.

“Terbitnya Perppu itu justru membuktikan kembali bahwa meaningful participation yg diputuskan oleh MK dan menjadikan UU Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat, tidak dilaksanakan. Sekarang bukan hanya masyarakat yang tidak dillibatkan, bahkan DPR selaku lembaga perwakilan rakyat pun, tidak diajak untuk membahas substansi dan praktek revisi yang diputuskan oleh MK itu,” ujarnya.

Menurut HNW, pada masa sidang terdekat, DPR akan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Perppu tersebut.

“Maka akan mustahil apabila DPR diminta mengkaji dan menyetujui dengan baik dan benar terhadap Perppu yang terdiri dari 186 pasal yang ‘beranak pinak’ dan 1.117 halaman itu dalam waktu yang sangat sempit,” kata dia.