PDIP Sebut Perppu Cipta Kerja Langkah Pemerintah Antisipasi Krisis

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pada 30 Desember 2022. Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menilai langkah pemerintah mengeluarkan Perppu tersebut sebagai keputusan yang tepat untuk antisipasi krisis di Indonesia.

Hasto mengatakan, sudah banyak contoh negara yang mengalami krisis ekonomi maupun energi belakangan ini.

"Krisis ekonomi, krisis energi, banyak negara-negara gagal sehingga langkah antisipasi harus dikeluarkan,” kata Hasto, saat ditemui di Kantor DPP PDI Perjuangan, Selasa (3/1/2023).

Hasto menyebut, untuk mengatur sebuah negara, seorang presiden atau kepala pemerintahan harus memperhatikan berbagai risiko-risiko yang berpotensi akan berdampak kepada rakyatnya.

Termasuk soal ancaman resesi yang menghantui negara-negara di dunia tak terkecuali Indonesia.

“Sehingga PDIP bisa memahami terhadap sence of urgency dari penerbitan Perppu tersebut,” tegasnya.

Kendati demikian, dia menegaskan, PDI Perjuangan selain memberikan dukungan juga memberikan catatan-catatan kritis kepada pemerintah, agar implementasi perppu tersebut dapat berjalan dengan baik.

"Kita bukan hanya sekadar bersikap yes atas seluruh kebijakan. Kita memberikan catatan-catatan kritis, PDIP tetapi kita menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas segalanya," imbuh Hasto.