Demi Dongkrak Elektabilitas, Polemik Kepengurusan DPD Golkar Kota Bekasi Harus Tuntas

Rapimda II Golkar Sumut — Golkar (Reza Efendi/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat politik, Irwan Suhanto, menilai DPP Golkar harus mengambil langkah strategis dan objektif terhadap dampak polemik kepengurusan DPD Golkar Kota Bekasi yang dipimpin Ade Puspitasari. Irwan mewanti, jika polemik tidak kunjung selesai maka elektabilitas Golkar di Kota Bekasi menjadi pertaruhan di Pemilu 2024.

“DPP Golkar agar dapat mengambil langkah yang strategis dan objektif. Dimana tahapan pemilu 2024 ini sudah dimulai. Mahkamah Partai (MP) merupakan garda terdepan dalam menyelesaikan sengketa kepengurusan,” kata Irwan dalam keterangan diterima, Jumat (6/1/2023).

Selain tidak boleh dibiarkan berlarut, Irwan mewanti, Golkar juga diminta tidak salah mengambil keputusan. Jika salah, maka jumlah kursi di DPRD terancam berkurang.

“Jika DPP salah mengambil keputusan, bukan tidak mungkin perolehan kursi Golkar di DPRD Kota Bekasi bakal rontok," wanti dia.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memulai safari politik pertama, dengan mengunjungi Partai Golkar. Kedua partai menilai, PSI dan Golkar memiliki visi atau pandangan politik yang sama.

2 dari 2 halaman

Masih Ada Waktu Konsolidasi

Irwan meyakini, Golkar masih memiliki waktu untuk melakukan konsolidasi jelang Pemilu 2024. Kendati demikian, jika Ade ingin maju menjadi kepala daerah maupun calon legislatif, maka harus bertarung karena kualitas diri dan bukan karena faktor ketokohan orang tua.

“Banyak kader Golkar Kota Bekasi yang kualitasnya jauh di atas Ade dan terbebas dari kepentingan politik dari terpidana korupsi Rahmat Effendi yang saat ini proses hukumnya masih berlanjut di tingkat kasasi lantaran KPK mengajukan banding,” dia menutup.

Sebagai informasi, Ade adalah adalah anak dari Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi yang saat ini telah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas kasus korupsi yang menjeratnya.

Saat OTT KPK yang melibatkan ayahnya, Ade sempat menuding OTT yang dilakukan lembaga antirasuah terhadap orang tuanya itu bermuatan politik.