7 Fakta Terkait Kabar Presiden Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka kemungkinan akan kembali melakukan reshuffle atau perombakan kabinet di akhir masa jabatannya.

Meski demikian, dia tak berbicara kapan reshuffle kabinet akan dilakukan.

"Mungkin (reshuffle). Ya nanti," kata Jokowi singkat kepada wartawan di Kabupaten Bogor Jawa Barat, Jumat 23 Desember 2022.

Namun, hingga awal tahun 2023, Jokowi pun belum juga melakukan reshuffle kabinet. Dia pun kembali menjawab alasan belum melakukannya.

Tanggapan itu keluar saat dia sedang mengunjungi kilang minyak Dumai, Riau sebagai bagian dari kunjungannya ke Wilayah Kerja Rokan yang digarap Pertamina Hulu Rokan.

Jokowi membocorkan waktu akan dilakukannya reshuffle, meski dengan sedikit bergurau.

"Besok?," kata Jokowi menanggapi pertanyaan soal isu reshuffle kabinetnya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, ditulis Jumat (6/1/2023).

Tak berhenti di situ, dia menyebut nama-nama hari lainnya sebagai sinyal kalau pergantian jajaran di kabinet yang dipimpinnya bisa dilakukan kapan saja.

"Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu," sambung Jokowi seraya berjalan menjauh.

Awal tahun 2023 dihangatkan oleh isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kabarnya penggantian posisi menteri akan dilakukan di Januari 2023 ini.

Isu reshuffle kabinet Jokowi turut direspons oleh kalangan pengusaha. Pasalnya, mau tidak mau, penggantian posisi jabatan menteri strategis di kabinet Jokowi akan berpengaruh pada kegiatan ekonomi.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menilai, reshuffle merupakan keputusan prerogatif presiden. Baginya, penggantian posisi di kabinet pemerintahan saat ini tak berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha.

"Saya rasa dari sisi ekonomi ya sah-sah saja dalam hal ini. Apakah itu mempengaruhi atau katakan lah berdampak pada kegiatan ekonomi, kalau kami lihat sih tidak memiliki dampak (secara langsung)," ujarnya kepada Liputan6.com, Kamis 5 Januari 2023.

Kendati begitu, dari sisi dunia usaha atau pasar dalam hal ini disebut akan turut merespons. Utamanya pada figur yang menjadi pengganti nantinya.

Diketahui, isu reshuffle menyasar ke posisi yang ditempati oleh Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Yakni, Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. Kendati kewenangannya ada di tangan Jokowi, artinya setiap posisi menteri lainnya pun memiliki potensi diganti.

"Tapi yang jelas pasar akan melihat misalnya ketika terjadi suatu reshuffle tentu dunia usaha, pasar pasti berharap yang menggantikan itu adalah figur yang lebih baik, artinya lebih baik daripada yang digantikan," tuturnya.

"Sosok-sosok yang akan menggantikan itu tentu pasar akan melihat dari sisi track recordnya, dari sisi prestasinya, dari sisi kinerjanya selama ini," sambung Sarman.

Sehingga, harapannya nanti akan sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi.

Mengaca ke reshuffle kabinet sebelumnya, pada 15 Juni 2022, Jokowi mengganti 2 posisi Menteri dan 3 Wakil Menteri. Beberapa bulan berjalan, dia menunjuk 1 Menteri lagi di posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menggantikan Tjahjo Kumolo yang wafat pada pertengahan tahun lalu.

2 menteri yang diganti Jokowi adalah Menteri Perdagangan yang diduduki oleh Zulkifli Hasan hingga saat ini. Serta, Menteri ATR/BPN yang diduduki oleh Hadi Tjahjanto.

"Kalau berkaca ke pergantian Mendag beberapa waktu lalu, tentu memang yang kita harapkan adalah bagaimana memang menteri yang baru mampu memulihkan stabilisasi harga-harga pokok pangan," kata Sarman.

Memang, usai menjabat, Mendag Zulkifli Hasan mengklaim keberhasilan mampu mengendalikan harga minyak goreng dan beberapa komoditas pangan lainnya.

"Cuma kan kita tidak tau nih yang diganti siapa yang di reshuffle siapa, isu-isu ini kan baru muncul jadi kita tidak tau mana yang mau direshuffle sepenuhnya menjadi kewenangan presiden," tuturnya.

"Tapi sekali lagi kita katakan bahwa dunia usaha, pasar pasti akan berharap bahwa siapapun yang diganti tentu penggantinya harus lebih baik, profesional dan akan direspon positif oleh pasar," pungkas Sarman Simanjorang.

Di tengah berembusnya isu reshuffle kabinet, dua petinggi partai politik (parpol) koalisi pemerintah telah menghadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta.

Keduanya yakni, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dan Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono.

Keduanya datang di hari yang berbeda. Hasto yang datang atas perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menemui Jokowi pada Senin, 2 Januari 2023, sedangkan Mardino pada Selasa, 3 Januari 2023.

Hasto sendiri mengaku pertemuan itu untuk mengundang Jokowi hadir di Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP ke-50 pada 10 Januari 2023 mendatang. Dia mengatakan tak ada pembahasan soal reshuffle atau perombakan kabinet saat bertemu dengan Jokowi.

Menurut dia, kebijakan perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju itu menjadi kewenangan Jokowi selaku kepala negara.

"Enggak (membahas reshuffle), Ibu Mega menugaskan saya kemarin untuk bertemu Bapak Presiden Jokowi. Kalau hal yang terkait dengan reshuffle itu kan ranahnya presiden," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa 3 Januari 2023.

Namun, dia meyakini jika Jokowi pasti bakal melakukan komunikasi dengan PDIP khususnya Megawati sebagai partai politik (parpol) pendukungnya. Sehingga, kata Hasto perombakan kabinet bukanlah ranah kader PDIP.

"Dan sebelum mengambil keputusan, presiden Jokowi melakukan komunikasi politik partai pendukungnya, khususnya dengan ibu Megawati Soekarnoputri. Sehingga itu bukan ranah kami. Itu ranah pemimpin tertinggi dari PDI Perjuangan yaitu Megawati Soekarnoputri," jelas Hasto.

Dia malah menjawab rahasia saat ditanyai lebih lanjut apakah ada pembahasan mengenai rencana perombakan kabinet dengan Jokowi.

"Dengan presiden Jokowi? Ya rahasia namanya ditugaskan. Kan kita ketemu dengan presiden Jokowi kan sifatnya very very strickly confidential," ungkap Hasto.

Sementara itu, Mardiono menyebut tidak ada pembahasan politik saat bertemu dengam Jokowi, khususnya soal reshuffle kabinet. Kendati begitu, dia tak menampik bahwa Jokowi juga sedikit menyinggung soal PPP.

"Tadi ndak menyinggung soal reshuffle. Beliau banyak (bicara) seputar kondusifitas nasional kita," ucap Mardiono kepada wartawan usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 3 Desember 2022.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin memprediksi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melalukan reshuffle atau perombakan kabinet pada Januari 2023 ini.

Namun begitu, dia meminta semua pihak menunggu, sebab reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi.

"Mungkin (reshuffle) Januari (bulan) ini. Kita tunggu bareng-bareng," kata Ngabalin kepada wartawan, Kamis 5 Januari 2023.

Dia pun meminta menteri-menteri yang terkena reshuffle kabinet tidak marah dan dongkol. Ngabalin mengatakan, menteri yang diganti harus tetap tersenyum seperti awal masuk kabinet Indonesia Maju.

"Kalau nanti ada menteri yang diganti harus tetap semangat dan tersenyum seperti saat awal Anda dipilih. Jangan marah, jangan dongkol karena waktu Anda sudah sampai di sini saja," tutur dia.

"Tetap dan harus berterima kasih pada Presiden saat diangkat dan diberhentikan oleh beliau," sambung Ngabalin.

Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate membantah kabar yang beredar soal dirinya mundur dari jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Kabar ini bergulir di tengah menghangatnya isu reshuffle atau perombakan kabinet.

Dia menegaskan, hingga kini masih menjalankan tugas yang dipercayakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menkominfo.

"Mengingat informasi terkait dengan tugas kami sebagai Menkominfo RI yang telah beredar secara luas di masyarakat khususnya dalam media sosial, maka dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami masih melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh bapak Presiden sebagai anggota kabinet Indonesia Maju," kata Johnny kepada wartawan.

Kendati begitu, dia mengatakan bahwa reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Dia meyakini setiap partai politik memahami hal tersebut.

"Namun demikian perlu ditegaskan kembali bahwa membentuk dan merubah atau mengganti anggota kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif Presiden sesuai Konstitusi Indonesia," kata Johnny.

Dia pun mengingatkan pentingnya setiap informasi yang beredar dicek kebenarannya sebelum disebarkan ke masyarakat. Hal ini, kata dia, sebagai bagian mencerdaskan masyarakat.

"Marilah kita bersama menjaga agar informasi yang didistribusi dan ditransmisikan kepada masyarakat terlebih dahulu harus dikonfirmasi agar akurasinya dapat dipertanggun jawabkan dan demi mencerdaskan masyarakat," tutur Johnny Plate menandaskan.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin membenarkan, adanya pertemuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.

Diketahui, keduanya bertemu secara tertutup pada pagi tadi.

Bey menampik adanya perbincangan soal reshuffle kabinet. Menurut dia, perbincangan keduanya hanya terkait agenda di Kementerian Pertahanan.

"Tadi Menhan Pak Prabowo minta waktu kepada Bapak Presiden untuk menjelaskan tentang rapim Kemhan pada 18 Januari mendatang," kata dia kepada wartawan melalui pesan singkat, Jumat (6/1/2023).

Pada pertemuan itu, lanjut Bey, Prabowo juga mengundang Jokowi untuk bisa hadir dalam acara di kementeriannya.

"Pak Menhan juga mengundang dan mengharapkan kehadiran Bapak Presiden, jika belum ada agenda pada waktu yang sama," ucap dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia terlihat keluar kantor Presiden setelah menemui Presiden Jokowi.

Wacana reshuffle kabinet masih terus bergulir. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpendapat, Presiden Joko Widodo atau Jokowi punya penilaian sendiri soal siapa menterinya yang layak diganti.

"Kalau presiden melihat ada bahwa ini kurang baik, itu kurang baik pasti direshuffle. Apakah itu nanti presiden punya pandangan seperti itu kita tunggu saja. Itu hak prerogatif presiden," kata Ma'ruf Amin di Masjid Raya At-Taqwa, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (6/1/2022).

Wapres enggan menilai menteri mana yang layak diganti. Sebab, semua informasi mengenai kinerja menteri masuk ke telinga Jokowi.

"Orang bisa lihat dan itu hak prerogratif presiden. Nanti presiden yang memutuskan semua. Nanti masuk semua informasi informasi itu menteri itu kaya gini, menteri ini kaya gini. Itu nanti di tangan presiden. Tunggu saja. Kalau presiden mau pasti ada reshuffle," ucap dia.

Ma'ruf mengatakan, soal hari reshuffle bisa terjadi kapan saja. Dia menjelaskan, kepala negara pasti mencermati mana kinerja menterinya yang kurang optimal.

"Kalau soal reshuffle itu adalah hak prerogratif dari presiden dan presiden kapan saja bisa melakukan reshuffle kalau diliat misalnya ada pembantunya menterinya yang tidak form, yang tidak bekerja dengan baik. Saya kira kita tunggu saja," tandas Ma'ruf.