F-PDIP DPRD DKI Jakarta soal Titik JakWIFI Dikurangi: Biaya Orang Miskin Jadi Lebih Mahal

Diketahui, Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengurangi lokasi layanan internet gratis berupa JakWiFi di sejumlah titik. Alasannya, mayoritas lokasi JakWiFi dimanfaatkan untuk kepentingan hiburan, bukan untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi anak-anak sekolah.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta Raides Aryanto mengatakan, hal itu terungkap berdasarkan survei dan evaluasi yang dilakukannya. Awalnya, pemprov memfasilitasi layanan JakWiFi di permukiman warga untuk keperluan PJJ, guna menghindari pembelajaran tatap muka yang berpotensi pada penyebaran Covid-19.

Dalam survei yang dilakukan pada November 2022, tercatat hanya 27,5 persen penggunaan untuk PJJ. Selebihnya, kata dia, layanan JakWiFi dimanfaatkan untuk kepentingan hiburan atau gim sebesar 50,7 persen.

“Semangat utama dari penyediaan JakWiFi adalah untuk menjamin kesetaraan akses, khususnya bagi masyarakat kurang mampu di wilayah DKI Jakarta yang di antaranya digunakan untuk mendukung atau PJJ pada masa pandemi Covid-19,” kata Raides berdasarkan keterangannya, Rabu (4/1).

Raides mengatakan, saat ini interaksi sekolah dan perkantoran tidak lagi melalui virtual ,tetapi sudah tatap muka 100 persen. Hal ini sebagaimana Intruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022 mengenai pencabutan PPKM.

“Hasil survei yang dilakukan dinas secara umum menunjukkan bahwa pada fase peralihan pandemi Covid-19 seperti saat ini, aktivitas masyarakat berangsur normal sehingga terjadi perubahan dalam pemanfaatan JakWiFi oleh masyarakat,” jelas Raides.

Selain itu, Raides berjanji bakal meningkatkan anggaran penggunaan JakWiFi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2023. Namun anggaran bakal ditambah jika penggunaan JakWiFi untuk kepentingan masyarakat dalam aktivitas belajar dan bekerja kembali tinggi.

“Nanti di pertengahan tahun ini kami akan evaluasi lagi, lihat lagi tingkat penggunaan masyarakat. Tinggi atau nggak, kalau tinggi kami akan sampaikan di APBD perubahan, tapi selama 12 bulan akses internet masyarakat tetap ada,” jelas Raides.

Dia menambahkan, awalnya dinas mengajukan anggaran sekitar Rp174 miliar, tetapi hanya disetujui sebesar Rp 56 miliar. Karena itu, dari 3.500 titik JakWiFi, dikurangi 2.237 titik sehingga menjadi 1.263 titik.

“Titik JakWiFi itu menyesuaikan dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Artinya, karena pengurangan anggaran, jadi kuantitas berkurang,” ujar Raides.

Reporter: Lydia Fransisca/Merdeka.com