8 Parpol Desak KPU Konsisten Jalankan Tahapan Pemilu 2024

Silaturahmi Awal Tahun Delapan Partai Politik — Para tokoh dari delapan partai politik saat silaturahmi awal tahun di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Minggu (8/1/2023). Delapan pimpinan partai politik bertemu untuk membahas sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang diwacanakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Delapan partai politik (parpol) parlemen menggelar konsolidasi terkait pernyataan sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup pada Minggu siang (8/1/2023).

Selain menolak sistem pemilu proporsional tertutup, konsolidasi yang diinisiasi oleh Partai Golkar ini juga mendesak agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) konsisten menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati.

“Kami berkomitmen untuk berkompetisi secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi,” kata Airlangga di Hotel Dharmawangsa, Minggu (8/1/2023).

Senada dengan Airlangga, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali juga meminta KPU untuk konsisten melaksanakan UU yang ada hari ini. KPU diminta untuk tidak menafsirkan sesuatu yang belum ada landasannya.

“Bahwa hari ini sistem pemilu kita adalah terbuka, dan diatur dalam UU yang sedang diuji, tapi belum ada keputusan. Artinya sampai hari ini, maka KPU harus berpegang teguh pada UU yang existing hari ini,” katanya.

“Jadi jangan berandai-andai, karena KPU bukan sebagai lembaga yang membuat tafsir, bukan ujung, tapi dia hanya sebagai pelaksana, sehingga apa yang ada hari ini, UU existing harus dilaksanakan oleh KPU,” sambungnya.

Ahmad Ali berharap dengan adanya kesepakatan dari 8 parpol ini bisa mengakhiri wacana isu terkait ketidakpastian Pemilu 2024.

“Saya pikir, dari semua poin-poin tadi, poin terpentingnya adalah kepastian bahwa Pemilu 2024 akan dilaksanakan, karena pemerintah telah menganggarkan anggaran pada APBN. Kita untuk mengakhiri semua gonjang-ganjing, isu-isu tentang pemilu ditunda, pemilu diperpanjang, karena ini akan membuat kegaduhan yang tidak akan ada manfaatnya untuk bangsa,” pungkasnya.

Dalam forum tersebut hadir Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, Sekjen Partai Nasdem Johny G Plate, dan Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara.

Jelang Pemilu 2024, suasana kian memanas. Hal ini dipicu oleh wacananya akan diterapkan sistem proporsional tertutup atau hanya mencoblos partai politik akibat ada yang menggugatnya di Mahkamah Konstitusi (MK).

2 dari 2 halaman

Gerindra Tak Hadir, Tapi Sikapnya Tetap Sama

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad angkat suara terkait dengan absen partainya dalam pertemuan delapan partai parlemen yang menyatakan menolak atas sistem pemilihan umum (Pemilu) Proporsional Tertutup.

Menurutnya, tidak hadirnya Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto maupun perwakilan partai lainnya bukan berarti partainya tidak ikut dalam sikap ketujuh partai Golkar, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP dan PKS.

"Karena itu pada prinsipnya Gerindra ikut terhadap sikap menolak proporsional tertutup," kata Dasco saat dihubungi, Minggu (8/1/2023)

Dasco menjelaskan alasan Prabowo maupun perwakilan partainya tidak hadir dalam agenda tersebut. Karena telah ada agenda sebelumnya yang bertepatan dengan pertemuan hari ini.

"Tetapi memang, karena Ketua Umum kami berhalangan ada kegiatan yang sudah diagendakan dan tidak bisa dijawadalkam kembali sehimhba semua berhalangan hadir," jelasnya.

"Demikian juga sekjen dan beberapa wakil ketua umum sudah diagendakan sejak seminggu lalu untuk menyerahkan bantuan korban banjir ke Jawa Tengah. Saya sendiri dari kemarin sudah berangkat ke luar kota," tambah dia.

Sementara itu, Dasco menyatakan memang sejak dari awal partainya menyatakan menolak terhadap sistem proporsional tertutup. Bahkan pernyataan itu telah dinyatakan sebagai sikap partai oleh Ketua Umum Prabowo Subianto.

"Memarin, ketum kami dalam peresmian badan pemenangan Pilpres sudah menyampaikan hal yang sama bahwa Gerindra untuk asas keadilan keterbukaan juga menolak proporsional tertutup. Dengan alasan bahwa biarkan rakyat yang memilih wakilnya bukan partai," ucapnya.