Mahfud Md soal 8 Parpol Tolak Coblos Partai: Silakan, Pemerintah Tak Boleh Bersikap

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md turut merespons kesepakatan yang dilakukan oleh delapan partai politik (parpol) parlemen yang menyatakan sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai.

Mahfud Md menyatakan, pemerintah tidak bisa mengintervensi sikap yang diambil oleh partai politik terkait polemik sistem proporsional tertutup dan proporsional terbuka pada Pemilu 2024.

"Silakan saja, pemerintah tidak boleh bersikap," kata Mahfud Md kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Minggu (8/1/2023).

Mahfud mengatakan, pemerintah tak ikut campur atas sikap yang dilakukan oleh 8 parpol di Senayan tersebut, sebab bukan menjadi kewenangannya. Dia menilai, masing-masing partai berhak menentukan langkah politiknya sendiri.

"Enggak boleh bersikap (pemerintah), kenapa? karena partai itu yang menentukan pilihannya sendiri dan MK yang memutuskan," ucapnya.

Lebih lanjut, terkait sikap PDIP yang tak ikut menyatakan sikap menolak seperti parpol lainya, Mahfud enggan menanggapi. Menurut Mahfud, pihaknya tak boleh mencampuri apalagi menyuruh parpol.

"Ya terserah (PDIP jika tak ikut), pemerintah enggak boleh melarang atau menyuruh," imbuhnya.

Sebagai informasi, partai-partai di parlemen kecuali PDIP menggelar pertemuan di Nusantara Room, Hotel Dharmawangsa, Jakarta. Pertemuan 8 parpol itu sebagai bentuk penegasan penolakan sistem pemilu coblos partai. Ada 5 sikap yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut.