7 Pernyataan Petinggi Parpol Usai Pertemuan Tolak Sistem Proporsional Tertutup Pemilu

Delapan Ketua Umum dan pimpinan partai politik parlemen berkumpul hari, Minggu 8 Januari 2023 untuk menyatakan sikap menolak sistem proporsional tertutup. Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali menyatakan yang sistem pemilu merupakan ranah Parpol, bukan MK apalagi KPU.

"Salah satu yang ingin dibicarakan, satu soal masalahnya pernyataan Ketua KPU tentang proporsional terbuka. Itu menjadi point yang akan kita diskusikan supaya ada pemahaman sama. Harusnya seperti itu. Karena itu memang domain parpol yang pembuat UU itu bukan domain MK mestinya, harusnya," kata Ahmad Ali di Hotel Dharmawangsa, Minggu 8 Januari 2023.

Ali menyatakan pernyataan sikap parpol hari ini tak perlu melaporkannya ke Presiden Jokowi, sebab hal itu adalah sikap internal masing-masing Parpol.

"Pak Jokowi pastinya memahami semua pertemuan partai hari ini menyangkut kepentingan parpol itu sendiri. Jadi ya ini menyangkut internal parpol masing-masing, kepentingan partai secara ke depannya," pungkas Ali.

Usai pertemuan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali, dan Wakil Ketua Umum PPP Amin Uskara menyampaikan pernyataan sikap 8 parpol.

Sementara Gerindra izin tidak dapat hadir namun menyampaikan sepakat dengan ketujuh parpol lain.

"Pertama, kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita," kata Airlangga.

Airlangga menyebut sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik.

"Kami tidak ingin demokrasi mundur," kata dia.

Kedua, lanjut Airlangga, sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu dan gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum kita dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem

"Ketiga, KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ungkapnya.

Keempat, mengapresiasi pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara Pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama

"Yang kelima, kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi. Demikian pernyataan politik untuk menjadi perhatian," pungkas Airlangga.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan alasan pihaknya menolak sistem proporsional tertutup. Menurutnya, sistem tersebut merampas hak rakyat dan demokrasi.

"Jangan sampai ada hak rakyat dalam kehidupan demokrasi ini yang dirampas. Jika terjadi pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih langsung wakil-wakil rakyatnya. Padahal kita ingin semua menggunakan haknya dan tidak seperti membeli kucing dalam karung," kata AHY.

Oleh sebab itu, AHY berharap sistem proporsional terbuka tetap dijalankan dengan demikian demokrasi berjalan dengan sehat.

"Kita berharap sistem terbuka proporsional bisa tetap dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku hari ini, dan kita bisa menyambut demokrasi dengan seksama dan tentunya kita berharap berjalan dengan baik. Dengan proporsional terbuka, tentu kita berharap setiap kader politik punya ruang dan peluang yang adil," kata dia.

AHY menyebut sistem terbuka dapat memberikan keadilan bagi para kader dan juga caleg yang akan maju Pileg.

"Jangan sampai mereka berjibaku, berusaha berjuang untuk dapat suara, kemudian rontok semangatnya karena berubah sistem, dan kami ingin yang terbaiklah, bawa aspirasi masyarakat luas," pungkas Ketum Partai Demokrat tersebut.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkap alasannya menjadi inisiator mengumpulkan partai politik (parpol) parlemen yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Karena, ia ingin menciptakan keteduhan dan kondusivitas jelang Pemilu 2024.

"Karena kita ingin di tahun 2023 di tahun politik ini teduh, nah keteduhan akan tercipta kalau komunikasi antarpartai politik," kata Airlangga Hartarto usai acara pertemuan delapan partai.

Menurut dia, walau dari kedelapan partai yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PAN, PKB, PPP, dan PKS memiliki agenda politik yang berbeda. Namun menjaga kondusivitas dalam Pemilu nanti menjadi tanggung jawab bersama.

"Walaupun berbeda-beda prioritas dan agendanya tetapi ada kesamaan. Nah kesamaaan ini yang dicari terutama menghadapi Pemilu 2024 nanti," ucap dia.

Airlangga mengatakan, kepentingan untuk menolak sistem pemilu proporsional tertutup bukan hanya kepentingan dari partai politik. Melainkan, ada kepentingan hak di dalamnya yang menentukan pilihan.

"Pertama ini ada kepentingan bersama terkait dengan kedaulatan rakyat. Dan ini bukan hanya dirasakan Partai Golkar. tapi oleh seluruh partai peserta pemilu. Sehingga dengan keperluan ini, kita duduk bersama. Kita rembukan dan kebetulan ini di awal tahun perlu silaturahmi antar partai politik," kata dia.

Selain itu Airlangga menyebut, tidak menutup kemungkinan akan ada gerakan politik lain yang dilakukan 8 parpol penolak sistem Pemilu proporsional tertutup. Hal ini menyusul kesepakatan sikap 8 parpol parlemen ini menolak sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai.

"Tentu tadi, diminta pertemuan ini diselenggarakan rutin. Nah tadi disepakati kami siap memfasilitasi ke depan," kata Airlangga.

Dalam pertemuan ini, sebanyak delapan partai politik parlemen terdiri dari Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP, dan PKS menyatakan sepakat menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 mendatang. Adapun Golkar menjadi inisiasi pertemuan ini.

Meski tidak menutup peluang adanya gerakan politik lain, namun Airlangga masih enggan membocorkan lebih lanjut hal tersebut. Dia menyatakan bahwa pergerakan yang dilakukan 8 partai ini akan menyesuaikan agenda mendatang jelang Pemilu 2024.

"Pergerakan lain sesuai agenda-agenda," jelas Airlangga.

Pengajuan gugatan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta mahkamah menetapkan pemberlakuan sistem proposional tertutup Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 mendatang mendapat respons kritis sejumlah partai politik (parpol).

8 parpol parlemen terdiri dari PKS, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, Nasdem, PAN dan PPP sepakat menolak sistem proporsional tertutup dan tetap mendukung sistem proporsional terbuka yang berlaku saat ini sebagai sistem yang lebih baik, lebih demokratis dan lebih representatif.

Penjelasan itu disampaikan oleh 8 parpol parlemen yang dituangkan dalam pernyataan sikap bersama dalam pertemuan hari ini di Jakarta, Minggu 8 Januari 2023.

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini yang hadir dalam pertemuan lintas parpol tersebut menegaskan, sebagai Fraksi DPR yang ikut membahas dan mengesahkan undang-undang pemilu, pihaknya dan 7 parpol lainnya siap untuk menjadi pihak terkait yang diundang dan didengarkan oleh MK dalam proses uji materi nantinya.

"Pada prinsipnya PKS dan 7 parpol siap menjelaskan konstitusionalitas serta dasar-dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis pemberlakuan sistem proporsional terbuka. Kami jugas siap memaparkan rasionalitas dan objektivitas dari sistem ini dalam perspektif demokrasi, legitimasi, dan konstituensi atau representasi antara rakyat dan wakil mereka di parlemen," ujar Jazuli melalui keterangan tertulis, Minggu 8 Januari 2023.

Anggota Komisi I DPR ini menyatakan, seluruh parpol parlemen yang hadir siap mengawal suara rakyat agar benar-benar punya makna dalam pemilu yang memilih wakil-wakil mereka di parlemen.

Sehingga, kata dia, rakyat benar-benar berdaulat atas pilihan meraka, bisa mengenal, membangun kontrak politik, menyuarakan aspirasi, mengawal dan mengevaluasi pilihan mereka terhadap para wakilnya.

"Untuk itu, PKS dan 7 parpol berharap Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan kepada kamo untuk memberikan keterangan sebagai pihak terkait karena kami turut mendukung dan mengusulkan sistem proporsional terbuka ini dalam Undang-Undang Pemilu," pungkas Jazuli.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar angkat suara terkait wacana sistem proporsional tertutup untuk Pemilu 2024. Menurut dia, sistem tersebut memotong hak kompetisi demokratis.

"Ini pemotongan hak kompetisi demokratis. Kalau proporsional tertutup dipilih empat tahun sebelum Pemilu, barangkali wajar-wajar saja. Tetapi ini satu tahun sebelum pemilu, ini sama dengan memberangus hak-hak kompetisi orang," kata Muhaimin saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu 8 Januari 2023.

Menurut pria yang kerap disapa Cak Imin ini, pembahasan sistem Pemilu 2024 seharusnya dilakukan sejak dulu. Jika proporsional tertutup ditentukan sejak dulu, ia tidak akan mempermasalahkan hal tersebut.

"Sebetulnya ini agenda (penentuan sistem Pemilu) biasa ya, yang sebetulnya layaknya dibahas di awal. Biasa, enggak masalah karena sistem demokrasi bisa melalui berbagai cara. Tapi proporsional (tertutup) dalam waktu satu tahun sebelum pemilu, ini tidak fair," tambah Cak Imin.

Dia menegaskan menolak wacana tersebut. Ia juga mengaku, partai-partai lain yang tidak sepakat akan wacana proporsional tertutup akan bertemu hari ini.

"PKB dalam posisi menolak dan kita sedang berkonsolidasi dengan partai-partai lain. Insyaallah hari ini akan ada pertemuan dengan partai-partai lain. Waktu sudah sangat pendek," ujar Cak Imin.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad angkat suara terkait dengan absen partainya dalam pertemuan delapan partai parlemen yang menyatakan menolak atas sistem pemilihan umum (Pemilu) proporsional tertutup.

Menurutnya, tidak hadirnya Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto maupun perwakilan partai lainnya bukan berarti partainya tidak ikut dalam sikap ketujuh partai Golkar, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP dan PKS.

"Karena itu pada prinsipnya Gerindra ikut terhadap sikap menolak proporsional tertutup," kata Dasco saat dihubungi, Minggu 8 Januari 2023.

Dasco menjelaskan alasan Prabowo maupun perwakilan partainya tidak hadir dalam agenda tersebut. Karena telah ada agenda sebelumnya yang bertepatan dengan pertemuan hari ini.

"Tetapi memang, karena Ketua Umum kami berhalangan ada kegiatan yang sudah diagendakan dan tidak bisa dijawadalkam kembali sehimhba semua berhalangan hadir," jelasnya.

"Demikian juga sekjen dan beberapa wakil ketua umum sudah diagendakan sejak seminggu lalu untuk menyerahkan bantuan korban banjir ke Jawa Tengah. Saya sendiri dari kemarin sudah berangkat ke luar kota," tambah dia.

Sementara itu, Dasco menyatakan memang sejak dari awal partainya menyatakan menolak terhadap sistem proporsional tertutup. Bahkan pernyataan itu telah dinyatakan sebagai sikap partai oleh Ketua Umum Prabowo Subianto.

"Memarin, ketum kami dalam peresmian badan pemenangan Pilpres sudah menyampaikan hal yang sama bahwa Gerindra untuk asas keadilan keterbukaan juga menolak proporsional tertutup. Dengan alasan bahwa biarkan rakyat yang memilih wakilnya bukan partai," jelas Dasco.