Kelebihan dan Kekurangan Sistem Proporsional Tertutup - Terbuka Pemilu 2024

Ketiga; sistem proporsional terbuka lebih cenderung menyebabkan pemilih memilih “figur” kandidat ketimbang  tautan “partai”, itu maknanya sistem proporsional terbuka lebih mengandalkan “figur” ketimbang menguatkan sistem “kepartaian”, cenderung memilih presiden ketimbang partai, senang dengan nama, maka memilih nama dan tidak memilih partai. 

“Tentu saja, memang tidak bisa disamaratakan kasusnya, misalnya PDIP dan PKS lebih cenderung  yang menonjol pengaruh DNA partai ketimbang pengaruh kandidasi figur calonnya di dalam memutuskan pilihan politiknya, artinya “party effect” lebih menonjol daripada “person effect”,” ungkapnya.

Keempat, sistem  pemilu proporsional terbuka juga menyebabkan salah satu alasan rendahnya party-ID, hanya sebesar 13.2 persen, pemilih yang merasa dekat baik secara “ideologis” maupun secara “psikologis” dengan partainya, dugaan saya salah satu penyebab rendahnya party-ID karena penerapan sistem pemilu proporsional terbuka, sepanjang tetap memakai sistem proporsional terbuka, maka selama itu presentase party-ID di Indonesia tetap rendah. 

“Kelima, sistem pemilu proporsional terbuka juga menyebabkan tingginya “split ticket voting”, tidak tegak lurus atau beririsan antara pilihan “partai” dan pilihan “presiden”. Fenomena split ticket voting adalah bentuk dari kegagalan partai politik politik di dalam mengelola isu dan program, kejenuhan konstituen yang kemudian menyebabkan pemilih abai terhadap “keinginan” partai, kecenderungan pemilih lari kepada calon lain yang justru tidak diendorse oleh partainya,“ ujarnya.

Keenam, sistem pemilu  proporsional terbuka cenderung merusak sistem “meritokrasi” parpol, melemahkan proses kaderisasi partai. Yang tadinya bukan kader partai, lalu tiba-tiba bisa “nyelonong” jadi caleg, dapat nomor urut cantik lagi.

Sistem proporsional terbuka tokoh populis, artis dan publik figur mendapatkan tempat istimewa di partai (privilege), karena caleg artis dimanfaatkan sebagai “vote getter” mesin pengumpul suara semata oleh partai politik, bisa menjadi caleg  di partai tersebut tanpa ada bukti kerja dan tanpa melalui proses kaderisasi yang matang. Jadi sistem pemilu proporsional terbuka melemahkan “eksistensi parpol”, karena kecenderungan pemilih memilih orang/nama ketimbang partai.

“Sistem proportional terbuka mengandalkan figur, artis yang tekenal bakal terpilih, mau di tarok di “partai bulan madu” sekalipun, kemungkinan terpilihnya jauh lebih besar, apa yang terjadi apabila ngak punya kompetensi, duduk sebagai wakil rakyat, ngak bisa berbuat apa apa,” ungkapnya.

Adapun yang menjadi kelemahan sistem proporsional tertutup; pertama, mengurangi interaksi dan intensitas kader partai dengan pemilih. Caleg yang terpilih bakal jarang turun bersosialisasi, menyapa dan menyalami masyarakat secara langsung, sebab caleg yang terpilih bertanggung jawab langsung kepada partainya bukan konstituennya, sumber kekuasaan bukan daulat “rakyat”, tapi daulat “elite” parpol. 

Kedua; cenderung caleg tidak mau bekerja keras untuk mengkampanyekan dirinya dan partai, sebab mereka percaya yang bakal dipilih adalah caleg prioritas nomor urut satu, bukan basis suara terbanyak, itu artinya menurunkan persaingan antarkader internal caleg. Ketiga; kurang sesuai untuk partai baru dan partai kecil yang belum terlalu dikenal. Keempat, belum cocok untuk partai yang populis, yang belum kuat dan belum tumbuh secara merata sistem kaderisasinya. 

“Kelima, menguatnya oligarki di internal partai politik, partai ada kemungkinan lebih mengutamakan kelompok dan golongan tertentu, kekuasaan berada di tangan segelintir orang. Keenam; proporsional tertutup di khawatirkan seperti memilih kucing dalam karung, pemilih banyak “ngak” kenal dengan daftar list nama calegnya, sebab pemilih tidak merasa dekat dengan pemilihnya,” pungkasnya.