HEADLINE: Menanti Kejutan di HUT ke-50 PDIP, Megawati Akan Umumkan Capres 2024?

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengatakan akan ada kejutan di acara HUT ke-50 PDIP yang akan digelar di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Januari 2023.

Namun, Puan menyebut kejutan itu hanya diketahui dan akan disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Setiap ulang tahun kan ada surprise. Tapi namanya surprise, ya enggak tahu. Cuma ibu ketua umum (yang tahu)," kata Puan di Jakarta Barat, Senin (9/1/2023).

Puan enggan membeberkan terkait kejutan maupun peluang diumumkannya nama calon presiden yang akan diusung PDIP. Ia meminta semua pihak bersabar menunggu besok. "Lihat saja, kita tunggu besok," tegasnya.

"Kalo kemudian besok tiba-tiba ada surprise siapa nama bakal calon capres atau cawapres PDI Perjuangan akan disampaikan, kemungkinan bisa saja," sambung Puan.

Puan mengingatkan bahwa Megawati akan menyampaikan pidato politik kepada seluruh kader. Nantinya semua pemikiran dan keputusan akan disampaikan langsung berdasar catatan-catatan Mega.

"Pidato ketua umum itu kan ada yg dari hati, ada yang dari pikiran, ada yang menang sudah tercatat," ujarnya.

Selain itu, Puan mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga akan hadir, sementara tokoh partai lain, lanjut Puan, memang tidak diundang.

"Jadi kami meminta maaf kepada seluruh ketua umum jikalau memang besok tidak berkesempatan hadir. Karena ini adalah agenda internal PDI Perjuangan," pungkas Puan.

Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut sudah mengantongi nama calon presiden yang bakal diusung partai berlambang banteng itu. Namun, menurut Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Megawati masih menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan.

"Ibu ketua umum sudah punya nama di kantongnya, tinggal diumumin," ujar Puan saat Bimtek anggota DPRD PDIP se-Indonesia di kawasan Jakarta Pusat, Senin, (9/1/2022).

Kepada kader PDIP, Puan meminta tidak perlu bingung memikirkan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung, sebab Megawati sudah memiliki keputusan.

"Jadi enggak usah nengok kiri kanan. Enggak usah bingung harus si ini harus si itu. Kayaknya si ini kayaknya si itu surveinya tinggi ya si ini kayaknya cocok sama si ini," tegas Puan.

Para kader PDIP diminta untuk fokus bekerja turun ke lapangan. Pada waktunya nanti Megawati akan mengeluarkan instruksi terkait calon presiden dan calon wakil presiden. Semua kader tinggal ikut dan patuh atas keputusan tersebut.

"Udah lurus saja kerja kerja kerja di lapangan. Pada waktunya tunggu tanggal mainnya," ucap Puan.

Wacana PDIP Umumkan Capres Disambut KIB

Wacana PDI Perjuangan bakal memberikan kejutan saat perayaan HUT ke 50, pada 10 Januari 2023 nanti makin terhembus. Adanya kemungkinan soal pengumuman nama calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) tengah menjadi sorotan.

Menanggapi kabar itu, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto tak mau ambil pusing. Sebab, Golkar akan mengambil langkah soal penentuan capres dan cawapres bersama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) PAN dan PPP, setelahnya.

"Tenang, tungguin aja. Sikap (KIB) sesuai tanggal main," kata Airlangga saat ditemui wartawan di hotel, kawasan Jakarta Selatan, Minggu 8 Januari 2022.

Dalam kesempatan itu, Airlangga tak ingin banyak memberikan komentar lebih lanjut soal kemungkinan PDIP yang mengumumkan pasangan capres dan cawapresnya, saat HUT ke 50 nanti.

Secara terpisah, Waketum PPP, Amir Uskara menyatakan jika partainya masih memantau terlebih dahulu pergerakan politik dari PDI Perjuangan.

"Kita lihat dulu, kita lihat dulu perkembangan. Artinya konstelasi terakhir kita akan lihat. Nanti kita lihat setelah harlah PDIP bagaimana kondisi konstelasi yang ada," ujar Amir kepada wartawan usai pertemuan di kawasan Jakarta Selatan, Minggu 8 Januari 2022.

Salah satunya adalah hasil keputusan politik yang akan diumumkan oleh PDIP ketika perayaan HUT ke 50.

"Ya tunggu setelah tanggal 10 lah. Ya kan kita mau lihat dulu, namanya mau bertanding kan kita harus lihat dulu siapa lawan tanding kita kan," ujar Amir.

Meski dalam perayaan HUT PDIP ada kemungkinan tidak mengumumkan nama kandidat Capres dan Cawapres, tetapi Amir menilai sekiranya perlu dilihat lebih jauh hasil keputusan politik dari partai berlogo banteng tersebut.

"Makanya kita lihat dulu," ucapnya.

Jelang perayaan HUT yang ke-50 pada 10 Januari 2024, DPP PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan sejumlah tokoh pemuka pendapat (opinion leader) yang dilaksanakan di kantor pusat partai di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Opinion leader yang hadir adalah Fachry Ali, Ubeidilah Badrun, Airlangga Pribadi Kusman, Philip J Vermonte, Yudi Latif, Arya Fernandez, Pangi Syarwi Chaniago dan Adi Prayitno.

Hasto menjelaskan pertemuan dengan opinion leader itu dilakukan dalam rangka perayaan HUT PDIP ke-50 pada 10 Januari besok.

“Usia ke-50 tahun ini PDI Perjuangan melakukan kritik dan otokritik, mendengarkan masukan para pakar, agar bisa lebih mantap di dalam melakukan pelembagaan Partai, memperkuat komitmen pada wong cilik dan juga tanggung jawab bagi masa depan. Itulah motivasi utama pertemuan ini,” kata dia.

Dengan hadirnya para opinion leaders, PDIP ingin mendapat saran dan masukan bagi kiprah Partai ke depan, khususnya menyongsong Pemilu 2024 dan Indonesia Emas 2045.

Di dalam pertemuan itu, Fachry Ali mengatakan modal paling besar bagi PDIP adalah modal budaya yang berkembang di tengah masyarakat, yakni simpati di hati sanubari masyarakat terhadap partai berlambang kepala banteng itu.

Rasa cinta itu salah satunya terbangun dari sejak era Soekarno dan kemudian di era Megawati Soekarnoputri yang ditekan di masa Orde Baru.

“Hal ini penting untuk dikemukakan karena pada pemilu 2004 saat PDIP kalah, modal kultural itu disia-siakan,” kata Fachry Ali.

Baginya PDIP harus waspada dengan kutukan kekuasaan dalam artian siapapun yang berkuasa, ia harus menjaga rasa cinta rakyat karena itulah modal terkuat partai politik.

Selain itu, Fachry juga menyatakan bahwa PDIP adalah partai politik yang bisa disebut sebagai pahlawan demokrasi. “Yakni ketika Mbak Mega menolak gagasan pemunduran pemilu dan menolak gagasan tiga periode presidensi,” imbuh Fachry Ali.

Dan jelang umur 50 tahun, PDIP terlihat selalu bergerak secara konstitusional dan minus manuver politik. Karenanya dia menyarankan PDIP agar lebih sering melakukan manuver politik.

“Terkesan PDIP selalu defensif, yang sebenarnya dalam konteks berpolitik, itu kurang positif. Dalam konteks visi misi presiden nanti, sikap defensif PDIP ini menurut saya harus dihilangkan dulu,” kata Fachry Ali.

Peran Strategis

Connie Rahakundini Bakrie mengatakan sebagai parpol terbesar di Indonesia, PDIP memiliki peran strategis dalam menentukan arah masa depan bangsa Indonesia.

PDIP dinilainya akan menjadi salah satu faktor penting yang, misalnya, bisa merubah paradigma pertahanan dan diplomasi politik luar negeri Indonesia dari yang saat ini defensif menjadi lebih ofensif.

“Saya percaya PDIP mampu mewujudkan organisasi politik yang solid, punya bilai, dan teguh memegang ideologinya untuk membawa Indonesia maju sebagai negara yang kuat,” kata Connie.

Sementara, Yudi Latif mengatakan ada sejumlah tantangan global yang urgen untuk dipahami. Yakni tantangan menghadapi diverse democracy, seluruh masyarakat demokrasi dunia tergagap meresponsnya.

Tantangan kedua adalah menghadapi stagnasi dan krisis ekonomi di dalam situasi kesenjangan ekonomi yang lebar. Situasi saat ini butuh empati dan solidaritas tinggi, namun nyatanya yang berkembang adalah saling benci dan menyangkal.

Tantangan ketiga adalah bagaimana mengembangkan kemajuan peradaban dalam konteks global order yang juga ramah terhadap perubahan ekosistem lingkungan global. Jadi, kata Yudi Latif, bagaimana dunia maju teknologi tapi juga harmoni dengan lingkungan.

Yudi menegaskan, sebenarnya semua tantangan global itu sudah direspons oleh Pancasila. Sayangnya, orang Indonesia kerap tak sadari soal Pancasila dan justru berkiblat kepada demokrasi model AS, misalnya.

“PDIP adalah jangkar atau pasak bumi bagaimana mengembangkan demokrasi dalam masyarakat multikultur. Cara Indonesia selesaikan masalah keragaman, misalnya. Maka masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim bersedia memberikan hak yang sama kepada minoritas,” urai Yudi Latif.

“Saya melihat modal dasar itu belakangan tergerus karena munculnya politik identitas akibat pengaruh global. Sehingga bagaimana ke depan kita kendalikan tendensi eksplosif politik identitas dan PDIP ada terdepan menyangkut masalah itu,” tegas Yudi Latif.