Soal Penahanan Lukas Enembe, KPK: Tergantung Pertimbangan Penyidik

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap paksa Gubernur Papua Lukas Enembe, tersangka kasus suap proyek infrastruktur. Terkait penahanan, hal tersebut sepenuhnya bergantung pada pertimbangan penyidik.

“Proses berikutnya tentu nanti kami akan sampaikan setelah pemeriksaan seperti apa nantinya. Apakah kemudian syarat subjektif, syarat objektif, sebagaimana ketentuan Pasal 21 hukum acara pidana itu terpenuhikah atau tidak, sepenuhnya menjadi kewenangan Tim Penyidik KPK,” tutur Ali kepada wartawan, Selasa (10/1/2023).

“Kalaupun terpenuhi tentu kami bisa lakukan upaya paksa, karena ini proses penyidikan. Seperti halnya proses penahanan, begitu,” sambungnya.

Saat ini Lukas Enembe tengah dalam proses pemindahan dari Papua ke Jakarta melalui jalur udara. KPK juga akan berkoordinasi terkait pengamanan Gedung Merah Putih.

“Kami akan lakukan koordinasi untuk pengamanan, kami lakukan melalui biro umum dan akan kami lakukan komunikasi lebih lanjut terkait penanganan,” jelas dia.

Ali juga menanggapi pihak Kuasa Hukum Lukas Enembe yang mempertanyakan ada tidaknya surat perintah penangkapan dalam proses penegakan hukum tersebut.

“Ya nanti dibuktikan saja, karena seluruh proses di dalam kami melakukan kegiatan penyidikan termasuk upaya paksa pasti ada surat tugas dan ada surat-surat kelengkapannya," ujarnya.

"Sekali lagi karena seluruh proses penyidikan itu pada akhirnya akan diuji, diuji baik di pra peradilan, diuji maupun di pengadilan tindak pidana korupsi, maka kami pastikan setiap langkah yang diambil oleh KPK kami kaji betul aturan hukum nya, kami patuhi betul aturan hukumnya. tidak lepas dari aturan hukum,” Ali menandaskan.