Buruh Gelar Demo di Balai Kota Jakarta, Ini Tuntutannya

Fudiyanpo menuding vonis yang dijatuhkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta kepada PT KCN tidak benar. Menurut dia penutupan PT KCN sudah dirancang demi kepentingan politik pihak tertentu.

"Artinya yang divonis oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah salah sampai saat ini rusun masih tetap ada debu masuk di sana. Jadi ini penutupan KCN adalah by design banyak kepentingan politik yang bermain," katanya.

Menurut Fudiyanpo penutupan PT KCN sangat berdampak pada perekonomian warga Marunda. Dia menyebut total ada 2.000 tenaga kerja yang terdampak akibat penutupan PT KCN. Mereka adalah tenaga kerja yang bekerja langsung untuk PT KCN.

Hingga pukul 11.42 WIB ini, buruh masih berorasi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Rencanaya, demo akan dibatasi sampai pukul 15.00 WIB sore ini.

Ribuan orang menganggur akibat pencabutan izin lingkungan bongkar muat terminal pelabuhan Karya Citra Nusantara (KCN), Jakarta Utara, sejak Juni 2022.

Pencabutan izin dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta setelah menjatuhkan sanksi administratif paksaan pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tertanggal 14 Maret 2022.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan pencabutan izin tersebut mempertimbangkan PT KCN yang tak kunjung taat terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan hidup.

Keputusan tentang pencabutan izin lingkungan kegiatan bongkar muat oleh PT KCN ditandatangani pada 17 Juni 2022. Dinas Lingkungan Hidup terlebih dahulu melakukan pemetaan perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan Marunda dan sekitarnya.

Setelah itu, Dinas Lingkungan Hidup mengukur radius perusahaan dengan pemukiman warga jika terjadi potensi pencemaran lingkungan.

Asep mengatakan, selama masa periode pengenaan sanksi, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara secara aktif telah melakukan pemantauan dan pengawasan atas langkah-langkah perbaikan.

Berdasarkan hasil pengawasan DLH DKI Jakarta, PT KCN belum melaksanakan perintah sanksi administratif, maka dilakukan pemberatan penerapan sanksi dengan penerbitan SK tersebut.