Negara Akui Pelanggaran HAM Berat, Komisi III Dorong Usut Pelaku dan Tegakkan Hukum

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyatakan pengakuan negara atas terjadinya 12 pelanggaran HAM berat merupakan batu pijakan untuk menunaikan kewajiban negara terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat dan pemenuhan hak-hak korban.

“Pengakuan negara ini merupakan peristiwa penting dalam kehidupan bernegara karena negara telah mengakui adanya kesalahan di masa lalu yang menjadi catatan kelam dalam sejarah perjalanan kehidupan bangsa,” kata Taufik dalam keterangannya, Jumat (13/1/2023).

Politikus NasDem itu menyebut pengakuan negara mesti diikuti dengan rasa penyesalan mendalam atas kesalahan negara yang telah diperbuat di masa lalu. Sehingga pengakuan ini membuka pintu bagi langkah selanjutnya yakni mengungkapkan fakta kebenaran atas peristiwa-peristiwa tersebut.

“Mengusut pelaku dan melakukan penegakan hukum, mengindentifikasi korban serta memulihkan dan memenuhi hak-hak korban, melakukan evaluasi dan reformasi kebijakan, hukum dan institusi untuk mencegah berulangnya peristiwa tersebut di masa mendatang mendatang,” kata Taufik.

Taufik menegaskan sudah menjadi kewajiban negara yang dijalankan oleh pemerintah maka kita perlu menagih langkah-langkah lanjutan tersebut yang sebisa mungking dapat dilakukan segera dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi hingga berakhir di tahun 2024 karena penuntasan pelangggaran HAM masa lalu telah menjadi janji politik Presiden Jokowi sejak tahun 2014.

“Dalam waktu dekat saya berharap pemerintah sudah memiliki program-program tindak lanjut secara sistematis, terukur, realistis dan komprehensif termasuk dalam hal penganggarannya dalam APBN ke depan,” kata dia.