Liputan6.com, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta pada 2020. Menurut informasi yang diterima PSI, diduga total nilai rasuah yang terjadi di DKI jumlahnya mencapai Rp 2,85 triliun.
“KPK harus segera mengungkap kasus ini dan menyeret pelakunya ke pengadilan,” tulis Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo melalui keterangan pers diterima, Sabtu (14/1/2023).
Baca Juga
Sigit memastikan, PSI mengutuk dugaan korupsi tersebut. Dia menilai, bila benar terjadi maka hal itu menjadi tindakan yang sangat keji di luar batas kemanusiaan.
Advertisement
“Pada tahun 2020 warga Jakarta banyak yang kehilangan pekerjaan akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mencegah penyebaran Covid-19,” tegas Sigit.
Sigit menilai, timbunan 1.000 ton beras seharusnya bisa dikonsumsi 200 ribu keluarga di saat pandemi. Namun diduga hal itu dibiarkan membusuk di gudang saat rakyat harus menggelandang di jalanan sebab tidak mampu membeli makanan.
“Ini jelas merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Pelakunya sangat keji dan tidak bermoral,” Sigit menandasi.
Beras Busuk
Sebagai informasi, dugaan rasuah mencuat setelah penggiat media sosial, Rudi Valinka, mencuitkannya hal terkait lewat akun Twitter @kurawa, Selasa (10/1/2023). Melalui cuitan itu, Rudi menunjukkan bukti 1000 ton beras busuk di gudang milik Perumda Pasar Jaya di Pulogadung, Jakarta Timur.
“Beras yang terbagi dalam kantong 5 kilo itu disebut Rudi masuk dalam anggaran pembelian sembako senilai Rp 3,65 triliun pada 2020 yang disalurkan melalui Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Porsi terbesar anggaran ini diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp. 2,85 Triliun,” tulis cuitan tersebut.
Advertisement