Soal Kebijakan Jalan Berbayar di Jakarta, Kapolda Metro: Kita Ikuti Alur Pemprov

Heru Budi Hartono usai rapat koordinasi pengamanan malam tahun baru 2023 — Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (tengah) bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran (kanan) dan Kasdam Jaya Brigjen TNI Edy Sutrisno usai rapat koordinasi pengamanan malam tahun baru 2023. (Merdeka.com/Rahmat Baihaqi)

Liputan6.com, Jakarta - Polda Metro Jaya mengaku siap mengikuti kebijakan Pemprov DKI Jakarta perihal jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di 25 ruas jalan.

"Nanti kita ikutin aja alur yang ada di pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai kesepakatan dengan DPRD," kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, Sabtu (14/1/2023).

Fadil menerangkan, ia telah mendengar rencana pemberlakuan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di beberapa ruas jalan DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini juga telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Namun, kebijakan itu baru sebatas wacana.

"Koordinasi sudah, selalu koordinasi, sekarang kan belum. Baru wacana kan," ujar dia.

Terpisah, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman menerangkan, jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) merupakan salah satu program yang akan ditelurkan oleh Pemprov DKI Jakarta guna mengatasi persoalan lalu lintas.

"Jalan berbayar itu program yang sedang dirintis oleh Pemda dalam rangka untuk membuat Jakarta ini lebih aman lancar kan gitu," kata Latif saat dihubungi, Sabtu.

Latif menerangkan, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya pada prinsipnya mendukung program tersebut.

"Karena itu program untuk mendorong masyarakat beralih ke angkutan publik. Itu untuk membatasi jumlah operasional kendaraan yang melintas di jalan tersebut," ujar dia.

Pemprov DKI Jakarta sedang mengkaji sistem aplikasi untuk penerapan Electronic Road Pricing (ERP).

2 dari 2 halaman

Godok Regulasi Kebijakan ERP

Rencana Jalan Berbayar di Jakarta — Arus lalu lintas di kawasan Semanggi, Jakarta, Senin (9/1/2023). Pemprov DKI Jakarta berencana untuk menerapkan kebijakan jalan berbayar atau 'Electronic Road Pricing' (ERP) di sejumlah ruas jalan Ibu Kota dengan usulan besaran tarif sekitar Rp5.000 hingga Rp19.000 sekali melintas. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta masih menggodok regulasi soal kebijakan jalan berbayar (ERP) yang masih berbentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE).

Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bahwa regulasi itulah yang akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

"Bahwa kami masih fokus pada penuntasan regulasinya. Nah, untuk regulasinya tentu dalam bentuk peraturan daerah," kata Syafrin kepada wartawan, Selasa 10 Januari 2023.

Selain itu, Syafrin mengungkapkan bahwa terkait Perda sudah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah oleh DPRD DKI Jakarta bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Anggota dewan, kata Syafrin, sudah beberapa kali melakukan pembahasan.

Lebih lanjut, menurut Syafrin, usai Perda ditetapkan barulah dikeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai petunjuk pelaksanaan kebijakan. Oleh sebab itu, kata Syafrin selama PPLE masih berbentuk rancangan, pihaknya belum bisa menjalankan.

"Belum, karena kan setelah ada peraturan daerah lalu dilanjutkan dengan Peraturan Gubernur. Yang sifatnya sebagai petunjuk pelaksanaan peraturan daerah. Baru kemudian itu dipenetrasikan," jelas Syafrin.

Infografis Perluasan Ganjil Genap Jakarta di 26 Ruas Jalan. (Liputan6.com/Trieyasni)

Jakarta
Kota
Jakarta adalah Ibu Kota Republik Indonesia.
Lihat Selengkapnya
Jakarta
Jalan Berbayar
Kapolda Metro
Pemprov DKI Jakarta
ERP

Ady Anugrahadi
Author
Nasrul Faiz
Editor

Soal Kebijakan Jalan Berbayar di Jakarta, Kapolda Metro: Kita Ikuti Alur Pemprov

Godok Regulasi Kebijakan ERP

Jakarta

Jalan Berbayar

Kapolda Metro

Pemprov DKI Jakarta

ERP

Kapolda Sumbar: Kabag Ops Tembak Mati Kasat Reskrim Solok Selatan dari Jarak Dekat

Kasat Reskrim Solok Selatan Ditembak Mati Kabag Ops saat Usut Kasus Tambang Ilegal

Profil Fitroh Rohcahyanto, Eks Jaksa yang Kini jadi Pimpinan KPK

Buntut Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok, Komisi III DPR Akan Datangi Polda Sumbar

Top 3 News: Setyo Budiyanto Terpilih Jadi Ketua KPK

Gibran Minta Menteri Pendidikan Hapus Sistem Zonasi dan Tambah Pelajaran Programming

Politikus PDIP Kaget Tom Lembong Jadi Tersangka: Dia Orangnya Lurus

Profil Agus Joko Pramono, Eks Wakil BPK yang Terpilih jadi Pimpinan KPK Periode 2024-2029

Polisi Tembak Polisi di Solok, Nasir Jamil DPR: Patut Diduga karena Berebut Cuan

Curah Hujan di Jakarta Diprediksi Meningkat, Pemprov Jakarta Siapkan Mitigasi Bencana

Hukum Memberikan Mahar dari Harta Haram dan Konsekuensi Pernikahannya

222 Nama WiFi Keren yang Unik dan Kreatif untuk Router Anda

Siswa Disabilitas Netra di India Jalani Pelatihan Penggunaan Kacamata Berteknologi AI

Chicco Jerikho Comeback ke Layar Kaca Lewat Sinetron Ikrar Cinta Suci di SCTV

Saksikan Sinetron My Heart Episode Jumat 22 November 2024 Pukul 17.00 WIB di SCTV, Simak Sinopsisnya

Tips Interview Kerja: Panduan Lengkap Menaklukkan Wawancara dan Meraih Pekerjaan Impian

Polda Metro Akan Kembali Periksa Firli Bahuri pada Pekan Depan

Terungkap, Ariana Grande dan Cynthia Erivo Tak Pernah Bertemu Sebelum Syuting Wicked

Gaji Karyawan Indofarma Tak Dibayar, Wamenaker Noel Turun Tangan

Harga Timah Naik, PT Timah Pede Kinerja Akhir 2024 Lampaui Target

7 Tahun Eksistensi di Indonesia, Daimler Terus Berinovasi di Industri Kendaraan Niaga

Tips Memilih Keramik Dinding Dapur: Panduan Lengkap untuk Dapur Impian

VIDEO: Jenazah Kasat Reskrim Solok Selatan Dibawa ke Makassar

Tips Gym Pemula: Panduan Lengkap untuk Memulai Latihan yang Efektif